FPBH Gelar Rapat Pembentukan Struktur Bersama Kesbangpol Provinsi dan Bungo
" Selaku putra daerah saya turut prihatin aktifitas PETI dengan menggunakan alat berat dampak kerusakan begitu cepat dirasakan dengan kondisi air sungai yang keruh. Bahkan efek sosial dapat merugikan berbagai pihak ," ungkap Fiet
" Kita inginkan kepedulian lingkungan ini menjadi salah satu contoh untuk kabupaten yang ada di provinsi Jambi," paparnya.
Sementara itu H Hasan Ibrahim selaku koordinator FPBH meminta agar Bupati segera menggeluarkan SK struktur FPBH yang telah dibentuk kepenggurusan nya.
" Sebagai forum peduli lingkungan FPBH sudah gabungan dari masyarakat umum, organisasi, kepedulian ini satu tujuan untuk melakukan pengawasan dan memantau jika terjadi aktifitas PETI,' tegas politisi yang pernah duduk di legislatif selama dua periode.
Sementara itu Tabroni Kesbangpol Provinsi Jambi mengatakan .
Kaban Kesbangpol, menyampaikan akan akomodir serta memfasilitasi agar Forum Peduli Hijau Bungo ini segera di SK kan oleh Bupati Bungo.
Persoalan Lingkungan Hidup sangatlah penting terutama keadaan sungai di
kabupaten bungo sudah mulai tampak keruh, Kaban jugo menegaskan agar adanya struktur – struktur lengkap di FPH Bungo, dengan melibatkan berbagai Pihak
Organisasi Masyarakat.
Hal senada dikatakan Kaban Kerbangpol Bungo menawarkan Sekretariat Bersama
FPH Bungo di Aula Kesbangpol Bungo.
“Saya atas nama Putra Daerah
akan saya Fasilitasi sampai terbentuk di SK kan Bupati dan di kukuhkan” sebab baginya ini sangatlah penting terutama untuk daerah aliran sungai yang mulai
keruh.diharapkan hasil rumusan ini segera di lakukan berikut dengan draft
seperti Susunan Struktural untuk kepentingan Sumber Daya Alam di Kabupaten Bungo," tuturnya .
Sementara itu Rama, salah satu Anggota FPH Bungo menyampaikan
rasa apresiasinya tentang terbentuknya FPH Bungo, terlebih memiliki misi yang sama hanya saja dengan cara yang berbeda, yaitu dengan tulisan di media online dan offline, ia juga berharap agar Forum ini di jadikan Yayasan Lingkungan Hidup agar geraknya lebih besar, terutama adanya solusi baru karena selama ini PETI sangatlah sulit di berantas, untuk itu harus adanya langkah langkah edukasi.
Salah satu Anggota FPH Bungo, Budi menyampaikan keheranannya
keberadaan Fenomena COVID – 19 justru yang muncul di Kabupaten Bungo.
Persoalan PETI padahal perhatian atas PETI bukanlah satu Kebijakkan yang Populer,
tetapi sangatlah mungkin untuk di jadikan Pembangunan yang Berkesinambungan,
apa lagi FPH Bungo menemukan momentumnya di Era COVID – 19 terlebih persoalan Lingkungan Hidup umumnya dianggap kebijakkan yang tidak Populer atau secara umum tidak menghasilkan kenikmatan sesaat.
" Secara kompak harus ditegaskan pencegahan terhadap aktivitas PETI sangat berbahaya, serta menghancurkan.Perlunya pemahaman yang tersistimatis maka dengan cara sistematis pula, begitupun dengan
pencegahan di tingkatan pelaku PETI yang melibatkan berbagai pihak yang
tersistematis, begitupun peran akademisi dan peran pengawasan tentulah dengan
cara cara sistematis," imbuh Safri.
Jupri, salah satu anggota FPH Bungo menegaskan bahwa memang benar
kadang pelaku PETI adalah orang – orang di lingkaran kita sendiri, untuk itu mesti
ada cara agar tidak terjadi konflik sosial, jika tidak demikian ini akan menjadi gejolak besar di tingkatan masyarakat.
" Kita tidak mesti tergiur dengan nilai uang, kewajiban bersama menjaga lingkungan di kehidupan nyata yang perlu dijaga untuk dinikmati masyarakat umum,bukan kelompok tertentu yang mencari keuntungan," tegas Takim .
Lain hal dikatakan Daniel yang juga salah satu anggota FPH Bungo menegaskan agar oknum oknum Aparat di tindak lanjuti secara utuh dan di tindak secara Kongkrit, agar memiliki efek jera apa lagi ketika setiap aparat membuat kampanye untuk anti PETI dan setiap Instansi aparat bersenjata harus di berikan stimulus, bahwa PETI itu haram dan menjadi Prestasi sendiri atas FPH Bungo.
Fahlefi salah satu anggota FPH Bungo juga menjelaskan bahwa keberadaan FPH Bungo hadir atas nama Peduli, akibat konflik PETI di Batu Kerbau sehingga menjadi Konflik Sosial, bahkan adanya penusukan salah satu oktum
Kapolsek di wilayah Batu Kerbau, untuk itu yang di harapkan aparat – aparat hukum. untuk melakukan tidakan – tindakan tegas dan kongkrit, aparat – aparat mesti kita
dukung untuk mendorong Pemberantasan PETI di Kabupaten Bungo. Dan salah satu
Masyarakat Batu Kerbau menyampaikan bahwa adanya beberapa alat yang sudah
masuk kembali, dari Informasi yang terhimpun kebanyakkan cukong ataupun pemilik modal PETI.(**)
