Wujudkan Collaborative Governance, Banda Aceh Dirikan Mal Pelayanan Publik
The Jambi Times, BANDA
ACEH | Pemerintah Kota Banda Aceh melakukan _soft launching_ Mal
Pelayanan Publik, pada Selasa (03/12). Kehadiran MPP di ujung Barat
Indonesia itu menandakan pelayanan publik tidak hanya berasal dari
kekuatan pemerintah saja, namun juga keterlibatan pihak lain untuk
mewujudkan _collaborative governance_.
Hal
tersebut diungkapkan Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Diah
Natalisa, saat menghadiri _soft launching_ tersebut. "Keterlibatan pihak
lain di luar pemerintah atau yang dikenal dengan _collaborative
governance_ inilah yang terus didorong untuk dijalankan," ujar Diah,
Selasa (03/12).
MPP Kota Banda Aceh hadir
dengan 229 layanan dari 29 instansi pemerintah maupun BUMN. Rencananya,
peresmian pusat pelayanan ini akan dilakukan pada Februari 2020.
Berkaitan
dengan _collaborative governance_, maka konsep MPP ditawarkan sebagai
solusi dari pelayanan terpadu yang terintegrasi antara pelayanan pusat
dan daerah, sekaligus pelayanan swasta dalam satu tempat. Menurut Diah,
sebagaimana konsep mal, dimana kita hanya datang ke satu tempat untuk
memenuhi semua keperluan kita, maka MPP pada prinsipnya adalah
mengintegrasikan semua pelayanan publik yang diperlukan masyarakat di
satu tempat, dengan ruang pelayanan yang nyaman dan didukung sarana
penunjang lainnya, sehingga waktu menunggu tidak lagi lama dan
membosankan.
Memasuki era revolusi industri
4.0, pelayanan MPP seyogianya memanfaatkan sistem IT yang dapat
mempercepat dan mempermudah pelayanan sehingga mampu meningkatkan
kepuasan bahkan kebahagiaan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.
Penggunaan teknologi juga merupakan satu langkah mewujudkan _smart
governance_.
"Oleh karena itu, penyelenggara
pelayanan publik dituntut untuk mampu membaca harapan masyarakat dan
memanfaatkan peluang yang ada untuk terus memperbaiki kualitas
pelayanan," tegas Diah.
Hingga tahun 2019,
telah ada 17 MPP yang tersebar di seluruh Indonesia. Melihat hal ini,
Diah menilai, pemerintah daerah di Indonesia semakin berlomba-lomba
untuk menunjukkan perbaikan pelayanan publiknya.