Pemprov Jambi Percepat Penyediaan Sanitasi
THE JAMBI TIMES - JAMBI - Air minum dan sanitasi merupakan
kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Untuk itu, pemerintah, baik
Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
terus berusaha memenuhi kebutuhan air minum dan sanitasi tersebut.
Penjabat Sekretaris Daerah (Pj.Sekda) Provinsi Jambi, Drs.H. Erwan
Malik mengemukakan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi berusaha mempercepat
penyediaan air minum dan sanitasi pemukiman. Untuk itu, Sekda menegaskan
pentingnya sinkronisasi data Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, dalam
pembangunan terkait air minum dan sanitasi saat membuka Kick Off Meeting
Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Provinsi
Jambi TA 2017, bertempat di Aula Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Rabu
(12/4/17).
"Keberadaan Pokja Sanitasi sangat diperlukan untuk mensinergikan kebijakan dan strategi inisiatif pembangunan air minum dan sanitasi," tegas Sekda.
Sekda menjelaskan, data yang terukur menjadikan pembangunan dapat berjalan baik dan tepat guna bagi masyarakat, serta akses dana pembangunan juga telah tercantum dalam penggunaan Dana Desa sehingga dapat menjadi dasar untuk prioritas pemenuhan kegiatan air minum dan sanitasi disamping alokasi dana APBD yang mendorong percepatan pembangunan di setiap daerah.
"Pemprov Jambi terus berupaya melaksanakan pembangunan sanitasi guna mendukung gerakan Universal Access secara bersama melibatkan seluruh tingkatan pemerintahan dan pihak swasta termasuk masyarakat," ujar Sekda.
Sekda selaku Ketua Tim Provinsi Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan/Sanitasi PPSP menyampaikan, di tahun 2017 ada enam kabupaten dan kota yang difasilitasi Pemerintah Pusat dalam pemenuhan air minum dan sanitasi, yaitu Kota Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tebo,dan Kabupaten Bungo. "Pokja Sanitasi Kabupaten/Kota identifikasi tantangan dalam rangka implementasi program sanitasi," tegas Sekda.
Keberhasilan pembangunan air minum dan sanitasi di Provinsi Jambi dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir mengalami peningkatan sejak tahun 2006 mencapai angka 60,48 persen akses layak dan 20, 65 persen akses dasar pada tahun 2016.
Sekda menuturkan, target Universal Access sanitasi perlu ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten/Kota melalui kelompok kerja (Pokja) Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL). Sanitasi yang telah tercantum pada pelaksanaan program PPSP berdasarkan Peraturan Presiden No 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 disebutkan, target air minum dan sanitasi adalah 100 persen.
Ketua Panitia, Hj. Era Pratiwi menyampaikan seluruh stakeholders/pemangku kepentingan baik pemerintah maupun non pemerintah dapat bekerja secara komprehensif dan terintegrasi memberi sanitasi kepada masyarakat.
Era Pratiwi mengatakan, kesamaan data dan gerak pembangunan merupakan dasar menyukseskan program air minum dan sanitasi bagi masyarakat yang menjadi hak dasar masyarakat.
Acara tersebut PMU PPSP Bappenas, PIU Teknis PPSP Kementerian Pupera, OPD Lingkup terkait Pemp,rov Jambi serta Kabupaten/Kota termasuk pihak perusahaan yang tergabung dalam Forum CSR. (ADV).
"Keberadaan Pokja Sanitasi sangat diperlukan untuk mensinergikan kebijakan dan strategi inisiatif pembangunan air minum dan sanitasi," tegas Sekda.
Sekda menjelaskan, data yang terukur menjadikan pembangunan dapat berjalan baik dan tepat guna bagi masyarakat, serta akses dana pembangunan juga telah tercantum dalam penggunaan Dana Desa sehingga dapat menjadi dasar untuk prioritas pemenuhan kegiatan air minum dan sanitasi disamping alokasi dana APBD yang mendorong percepatan pembangunan di setiap daerah.
"Pemprov Jambi terus berupaya melaksanakan pembangunan sanitasi guna mendukung gerakan Universal Access secara bersama melibatkan seluruh tingkatan pemerintahan dan pihak swasta termasuk masyarakat," ujar Sekda.
Sekda selaku Ketua Tim Provinsi Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan/Sanitasi PPSP menyampaikan, di tahun 2017 ada enam kabupaten dan kota yang difasilitasi Pemerintah Pusat dalam pemenuhan air minum dan sanitasi, yaitu Kota Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tebo,dan Kabupaten Bungo. "Pokja Sanitasi Kabupaten/Kota identifikasi tantangan dalam rangka implementasi program sanitasi," tegas Sekda.
Keberhasilan pembangunan air minum dan sanitasi di Provinsi Jambi dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir mengalami peningkatan sejak tahun 2006 mencapai angka 60,48 persen akses layak dan 20, 65 persen akses dasar pada tahun 2016.
Sekda menuturkan, target Universal Access sanitasi perlu ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten/Kota melalui kelompok kerja (Pokja) Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL). Sanitasi yang telah tercantum pada pelaksanaan program PPSP berdasarkan Peraturan Presiden No 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 disebutkan, target air minum dan sanitasi adalah 100 persen.
Ketua Panitia, Hj. Era Pratiwi menyampaikan seluruh stakeholders/pemangku kepentingan baik pemerintah maupun non pemerintah dapat bekerja secara komprehensif dan terintegrasi memberi sanitasi kepada masyarakat.
Era Pratiwi mengatakan, kesamaan data dan gerak pembangunan merupakan dasar menyukseskan program air minum dan sanitasi bagi masyarakat yang menjadi hak dasar masyarakat.
Acara tersebut PMU PPSP Bappenas, PIU Teknis PPSP Kementerian Pupera, OPD Lingkup terkait Pemp,rov Jambi serta Kabupaten/Kota termasuk pihak perusahaan yang tergabung dalam Forum CSR. (ADV).
