Penempatan PNS Tak Sesuai
The Jambi Times - Bangko - Penempatan
Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkup Pemerintah kabupaten (Pemkab)
Merangin, disinyalir banyak yang tidak sesuai dengan disiplin ilmu yang
dimiliki.
Dampaknya, pelayanan Pemerintah terhadap masyarakat diberbagai bidang belakangan menurun.
Kondisi tersebut seperti dikatakan langsung oleh Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merangin Adnan, senin (28/9).
"Kedepan kita harapkan, proses mutasi pegawai itu, di sesuaikan dengan latar belakang para pegawainya lah," katanya.
"Masak iya pegawai kesehatan di pindahkan ke kantor camat, kan jelas tidak nyambung samasekali," sesalnya
Menurut Adnan, penyesuaian proses mutasi tersebut sangat mempengaruhi proses pelayanan di setiap daerah, sehingga pelayanan terhadap masyarakat jauh menurun dari apa yang di harapkan.
"Kita sudah sering turun ke lapangan berdasarkan info masyarakat jam 10 kantor camat sudah tutup," katanya.
Adnan juga mengharapkan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Merangin bersama dengan Inspektorat untuk segera membentuk tim verifikasi.
Tim tersebut diharapkan segera sidak di setiap wilayah dan daerah yang ada di Kabupaten Merangin.
"Kita meminta tim BKD buat tim khusus untuk sidak, jangan hanya memberi sanksi, BKD tidak mengetahui kondisi di lapangan," ketusnya.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Merangin Heri S Mohza juga sangat menyayangkan sikap dan kinerja pelayanan pemerintah, terutama di wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Merangin.
"Bagaimana kita memberikan pelayanan prima, sementara kita sebagai pelayan tidak ada," sesalnya.
Menanggapi itu, Inspektur Inspektorat Merangin, Hatam Tafsir dalam waktu dekat akan segera membentuk tim untuk melakukan sidak ke lokasi kecamatan dan kelurahan yang ada di Kabupaten Merangin.
"Kita akan membentuk tim untuk menindak lanjuti ulah di setiap wilayah yang ada di Kabupaten Merangin, dan untuk kecamatan dan kelurahan yang ada," pungkasnya.(Lik)
Dampaknya, pelayanan Pemerintah terhadap masyarakat diberbagai bidang belakangan menurun.
Kondisi tersebut seperti dikatakan langsung oleh Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merangin Adnan, senin (28/9).
"Kedepan kita harapkan, proses mutasi pegawai itu, di sesuaikan dengan latar belakang para pegawainya lah," katanya.
"Masak iya pegawai kesehatan di pindahkan ke kantor camat, kan jelas tidak nyambung samasekali," sesalnya
Menurut Adnan, penyesuaian proses mutasi tersebut sangat mempengaruhi proses pelayanan di setiap daerah, sehingga pelayanan terhadap masyarakat jauh menurun dari apa yang di harapkan.
"Kita sudah sering turun ke lapangan berdasarkan info masyarakat jam 10 kantor camat sudah tutup," katanya.
Adnan juga mengharapkan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Merangin bersama dengan Inspektorat untuk segera membentuk tim verifikasi.
Tim tersebut diharapkan segera sidak di setiap wilayah dan daerah yang ada di Kabupaten Merangin.
"Kita meminta tim BKD buat tim khusus untuk sidak, jangan hanya memberi sanksi, BKD tidak mengetahui kondisi di lapangan," ketusnya.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Merangin Heri S Mohza juga sangat menyayangkan sikap dan kinerja pelayanan pemerintah, terutama di wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Merangin.
"Bagaimana kita memberikan pelayanan prima, sementara kita sebagai pelayan tidak ada," sesalnya.
Menanggapi itu, Inspektur Inspektorat Merangin, Hatam Tafsir dalam waktu dekat akan segera membentuk tim untuk melakukan sidak ke lokasi kecamatan dan kelurahan yang ada di Kabupaten Merangin.
"Kita akan membentuk tim untuk menindak lanjuti ulah di setiap wilayah yang ada di Kabupaten Merangin, dan untuk kecamatan dan kelurahan yang ada," pungkasnya.(Lik)
