,Maraknya Berpolitik,Sekda Warning PNS

The Jambi Times Thursday, August 06, 2015 0

 

(Foto:Ilustrasi)

The Jambi Times - Muara Sabak - Fenomena keterlibatan PNS dalam bingkai politik praktis, khususnya di Pilkada, bukanlah sesuatu yang baru. Ini sudah terjadi sejak lama dan didesain sedemikian rupa, sehingga terlihat apik dan rapi. 

Diakui atau tidak, banyak faktor yang membuat para aparatur pemerintah itu terpaksa harus “terkungkung” dalam lingkaran politik. Sementara aturan PNS secara jelas telah melarang praktik-praktik itu.

 

 Karena itu Pemkab Tanjabtim sejak awal telah mengingatkan kepada aparaturnya untuk tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis dan tetap menjaga netralitas.

 “Dalam beberapa kali kesempatan, baik pada saat apel, kita sudah berikan warning agar PNS tetap menjaga netralitas dan tidak boleh berpolitik praktis,” ujar Sekda Tanjabtim, Sudirman, kemarin (5/8).

Sudirman bahkan dengan tegas mengingatkan, bagi PNS yang ingin terlibat dalam politik praktis silahkan memilih opsi tidak menjadi PNS.

 “Ya kalau mau terlibat silahkan, tapi tentunya harus keluar dari PNS, karena kalau masih PNS akan ada sanksinya,” katanya. 

Pelarangan itu antara lain PNS tidak boleh menjadi anggota Parpol, tidak boleh terlibat menjadi tim sukses, tidak boleh menggunakan atribut parpol atau atribut pemenangan, tidak boleh terlibat menjadi juru kampanye atau terlibat dalam hal memobilisasi massa untuk hadir pada saat kampanye, dan beberapa larangan lainnya.

 “Menggalang massa itu masuk dalam kategori tim sukses,” katanya. “kalau menghadiri kampanye dan tidak menggunakan pakaian dinas itu boleh saja, karena PNS kan juga punya hak pilih dan harus mengetahui pkok pikiran dari pasangan calon,” imbuhnya.  

Meskipun demikian Sudirman mengakui tidak mudah menjerat keterlibatan PNS dalam bingkai Pilkada, karena semuanya memiliki mekanisme dan prosedural. 

“Mekanismenya itu antara lain harus ada saksi, bukti, dokumentasi, kemudian klarifikasi dari PNS yang bersangkutan, serta alat bukti pendukung lainnya yang semuanya dibuktikan di pengadilan,” jelasnya. 

Selain itu dalam aturan kepegawaian, penjatuhan sanksi bagi PNS yang terlibat dalam politik praktis tidak serta merta, tetapi dilakukan secara berjenjang dan dilakukan oleh Pemerintah daerah setempat. “Yang jelas aturan pelarangan PNS itu merupakan bentuk peringatan agar PNS itu bekerja lebih profesional sesuai Tugas pokok dan fungsinya.(51N)