News Breaking
Live
wb_hadi

Breaking News

Sekda Meradang PNS Ikut Politik Praktis

Sekda Meradang PNS Ikut Politik Praktis


The Jambi Times - Muara Sabak -  ada nya beberapa pegawai negeri sipil di lingkup pemerintahan kabupaten tanjung jabung timur yang berpolitik praktis membuat  Sekretaris daerah (Sekda) Tanjung Jabung Timur  Gusar , Sudirman mengingatkan kepada seluruh PNS di lingkup Pemkab Tanjabtim untuk tidak terlibat dalam politik praktis, baik secara langsung maupun tidak langsung. “Kepada seluruh PNS harus tetap berada pada jalur netral dan tidak memihak kepada kandidat manapun,” tegasnya.

Selain karena memang telah dilarang oleh aturan, pernyataan itu muncul seiring dengan semakin dekatnya perhelatan Pemilihan Bupati Tanjabtim yang akan dihelat pada bulan Desember mendatang, apalagi setelah mendapati kabar adanya beberapa oknum PNS yang disebut-sebut ikut serta dalam sosialisasi kandidat Calon Bupati.

Menurut Sekda, sebagai PNS hendaknya bekerja sebagai aparatur pemerintahan sesuai dengan Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yang telah diembankan, bukan justru ikut-ikutan larut dalam euforianya Pilkada. “Perlu diingat bahwa gelaran Pemilihan Kepala daerah itu merupakan pestanya para kandidat dan tim sukses, bukan PNS,” paparnya.

Sudirman bahkan me-warning akan memberikan sanksi tegas bilamana dalam proses perjalanannya ada PNS yang terbukti ikut terlibat dalam upaya memenangkan salah satu kandidat. “Sanksinya tegas sesuai dengan PP 53 tahun 2010, dalam hal ini tentunya kita tidak ingin nantinya ada PNS yang disanksi sesuai aturan itu,” paparnya.

Dijelaskannya, status sebagai PNS itu melekat, dengan kata lain tidak hanya dalam jam dinas, diluar jam dinas sekalipun seorang PNS tidak dibenarkan untuk terlibat dalam politik praktis. “Status PNS itu kan melekat. Karena itu saya minta kepada para PNS untuk fokus saja dalam menjalankan tugas masing-masing,”jelasnya.

Dalam hal ini Sekda menyatakan pihaknya akan tetap memantau dan mengawasi keberadaan para PNS tersebut. “Ini bukan persoalan sentimen atau apa, melainkan memang sudah menjadi aturan, dan saya pikir semua PNS telah memahami larangan untuk terlibat dalam politik praktis tersebut,” pungkasnya.(51N)

Tags

Newsletter Signup

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.