Hasil Koordinasi Kemenpan dan BKN Terkesan Didiamkan
The Jambi Times - Sarolangun - Terkait dengan prosedur dan tahapan proses Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Sarolangun yang diketahui baru-baru ini diumumkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sarolangun melalui BKP2D Kabupaten Sarolangun, ternyata masih menjadi pertanyaan besar bagi peserta yang ikut berpatisipasi dalam pelaksanaan TKD, TKB dan wawancara.
Malah hasil pengumuman CPNS sempat menjadi isu miring ditengah masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Sarolangun, jika TKB yang dilaksanakan tidak dilaksnakan dengan profesional dan proprsonal.
Sepertinya kini, masyarakat masih menanti jawaban dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sarolangun yang beberapa waktu yang lalu sengaja berkunjung ke Kemenpan-RB dan BKN pusat, guna mempertanyakan permasalahan tersebut.
Seperti yang di keluhkan oleh LS salah satu peserta CPNS yang lulus,masih menantikan kepastian dan keabsahan kelulusan yang di keluarkan oleh panselnas.
‘’jujur saja saya masih menunggu kepastian kelulusan,yang sudah di keluarkan oleh panselnas,sebab kami masih binggung dengan isu yang terus berkembang ditengah masyarakat,terkait dengan Tes yang dilakukan oleh BKP2D sarolangun’’keluh LS.
Namun, hingga Selasa (10/2), kemarin siang hasil koordinasi tersebut belum dibeberkan secara mendetail.
Artinya, jawaban dari Kemenpan-RB dan BKN pusat menyatakan proses CPNS yang dilakukan sudah sesuai aturan, ataukah sebaliknya adanya kekeliriuan dalam tahapan proses CPNS yang sudah dilalui.
Hal ini tentu saja menanandakan jika DPRD Sarolangun, dalam hal ini menjadi Tupoksi Komisi I terkesan mendiamkan hasil koordinasi dengan Kemenpan-RB dan BKN pusat.
Bambang Gunawan SE anggota Komisi I DPRD Sarolangun,saat dikonfirmasi sejumlah awak media di gedung DRD Sarolangun pada menyebutkan, dirinya enggan memberikan keterangan terkait dengan hasil koordinasi Komisi I dengan Kemenpan-RB dan BKN pusat.
Soalnya, anggota Komisi I sudah sepakat dalam hal untuk memberikan keterangan sudah diserahkan sepenuhnya kepada pimpinan DPRD.
"kalau masalah untuk memberi keterangan itu iaya langsung saja dengan ketua, kami sudah sepakat, jika hasil koordinasi dengan Kemenpan-RB diserahkan ke pimpinan DPRD, "ujarnya.
Terpisah, Ketua DPRD Sarolangun,,Muhammad Syaihu dan Ketua Komisi, I, Syafi'i saat dihubungi via ponsel belum ada tanggapan tentang permaalah tersebut.(dar)
