Moraturium PNS Tak Ganggu Kinerja Pegawai
The Jambi Times - Sarolangun – Cek Endra Bupati Sarolangun mengaku tak keberatan dengan keputusan pemerintah pusat untuk melakukan moratorium PNS selama lima tahun kedepan,dan pemerintah Sarolangun bisa mengoptiThe malkan kinerja PNS yang ada saat ini, tanpa perlu ada penambahan pegawai, dengan begitu kata Cek Endra, kerja pemerintah untuk melayani masyarakatnya tidak akan terganggu dengan adanya moratorium.
Menurut Cek Endra, PNS di Sarolangun saat ini masih bekerja setengah-setengah, kerja mereka dianggap belum optimal.
“Yang pertama optimalkan karyawan yang ada. Kita tahu karyawan sekarang ini belum optimal, kita optimalkan nanti, jangan sampai ada moratorium nanti pelayanan kita pada masyarakat menjadi berkurang,” ungkapnya.
Dirinya juga menilai, saat ini banyak PNS yang menumpuk di kota, sementara untuk daerah terpencil di Sarolangun masih sangat membutuhkan bantuan tenaga pegawai.
Bupati berencana untuk melakukan pemerataan pegawai hingga level kecamatan bahkan tingkat desa. Pegawai yang ada di kota akan dimutasi ke daerah terpencil yang menurutnya masih banyak kekurangan pegawai, seperti guru dan tenaga medis.
“Sekarang ini dikantor itu mungkin kapasitasnya itu cukup dikerjakan sepuluh orang, tapi isinya 20 orang hari ini, itu bakal kita sebarkan, itu mengoptimalkan,” katanya.
Bahkan, tidak menutup kemungkinan pegawai honorer juga akan dipindahkan ke daerah yang masih terpencil.
“Tidak menutup kemungkinan tenaga honor kita yang ada ini akan kita optimalkan di situ (daerah terpencil) untuk jadi guru, gak perlu nambah guru, karena tenaga honor kita ini macam-macam ijazahnya,” kata Cek Endra.
Bupati Sarolangun ini belum bisa mengatakan kapan akan dimulai pemerataan pegawai, dirinya masih melihat situasi saat ini, bila nanti ada pemekaran kecamatan, atau pembangunan fasilitas baru seperti puskesmas dan juga sekolah, kata Cek Endra beberapa pegawai di kota akan dimutasikan ke sana.
‘’untuk pemerataan kita lihat dulu waktunya,dan bisa saja mutasi pegawaikita lakukan,sebab pegawai kita banyak menumpukdi kota’’jelasnya.
Pemerintah Sarolangun kata Cek Endra, akan melakukan moratorium yang telah menjadi keputusan pemerintah pusat. Dirinya yakin dengan adanya pembatasan pegawai selama lima tahun mendatang, tidak mengganggu kinerja pemerintah daerah.
“Moratorium ini kan keputusan pusat, kami sebagai bupati harus ikut apa yang ditentukan pemerintah pusat, kita laksanakan” katanya.
Dirinya juga mengatakan tidak ada rencana untuk penambahan pegawai lewat jalur kontrak, karena belum ada petunjuk dari pusat untuk menganjurkan penambahan pegawai lewat jalur kontrak.
Kata Cek Endra, sampai saat ini penerimaan PNS di Sarolangun masih dibatasi. Hanya untuk kepentingan yang mendesak yang boleh dilakukan penerimaan pegawai. “Prinsipnya tidak boleh pelayanan terganggu karena tidak ada penerimaan PNS, kita mengoptimalkan karyawan atau staf PNS kita yang ada, dan itu tugas kepala daerah,dan jika ada penerimaan tenaga kontrak kita akan seletif dalam penerimaan” ujarnya.
Sementara data dari Dinsas Sosial dan Ketenagkerjaan Sarolangun angka pengangguran kerja tiap tahunnya mencapai 4.361 jiwa, atau sekitar 3,46 persen dari total angkatan kerja setiap tahun yang mencapai 119.878 jiwa,dan jumlah tersebut bisa saja akan bertambah,jika di lihat dengan peluang pekerjaan jauh lebih sedikit di banding dengan banyaknya penganguran .(dar)
