Pelantikan Kabinet Zumi Zola Jadi Sorotan
Pemerhati kebijakan Publik Arie Suryanto yang juga salah satu pelaku sejarah berdirinya Kabupaten Tanjung Jabung Timur menuturkan,bahwa rangkaian kegiatan Resuffle yang di lakukan oleh Pemerintahan Zumi Zola di nilai tidak Konsisten terhadap pengangkatan sejumlah pejabat di lingkup Pemerintahan Pemkab Tanjab Timur.
" Ini salah satu contoh bahwa tidak di libatkan nya Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan ( Baperjakat) menunjukan bahwa Baperjakat Tanjab Timur tidak berfungsi sama sekali padahal Jabatan Sekda sebagai Ketua Baperjakat merupakan pangkat tertinggi dalam Struktur Pemerintahan seharusnya yang mengusulkan nama nama di angap memenuhi syarat adalah Baperjakat,"ujar Arie.
Dia mencontohkan, pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sangat Kontroversial dan ini perlu di Pertanyakan sebab yang bersangkutan( Kadis Disdik)belum pernah menduduki jabatan Struktural dalam Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
"Seharusnya pengangkatan tersebut melalui proses dan tahapan (protap) sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku kalau hal ini di biarkan tentunya akan berdampak buruk terhadap Kridibilitas Zumi Zola sebagai Bupati Tanjab Timur,"pungkas Arie.
Selain itu dengan di non job kan nya pejabat yang selama ini menduduki jabatan perlu di pertanyakan dasar dari penonaktipan tersebut kalau yang bersangkutan pernah melakukan kesalahan Bupati seharusnya memberi teguran bukan langsung di non job kan " harus jelas alasan penonaktipan tersebut kalau kenyataan nya seperti ini tentunya akan menjadi Bumerang bagi Bupati itu sendiri jika demikian berarti Pemerintahan Zumi Zola tidak Konsisten terhadap pengangkatan Pejabat, '' ujar Arie menutup pembicaraan.
Tokoh masyarakat yang namanya engan di sebutkan mengungkapkan Perihal pelantikan pejabat di Tanjab Timur menurut nya pelantikan yang di lakukan oleh Bupati sepertinya syarat dengan kepentingan politik karena isu resuffle itu jauh jauh hari telah di dengungkan apalagi menjelang pemilihan legislatif baru pelantikan di lakukan.
" Kami selaku masyarakat mencurigai adanya kepentingan politik penguasa di balik pengangkatan tersebut di duga pejabat yang di lantik akan memanfaatkan jabatan nya untuk kepentingan pihak tertentu dalam mendulang suara partai penguasa,'' ujar sumber.
Menanggapi hal tersebut, Azhar Idris anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari fraksi KKI anggota Komisi C Bidang Pendidikan ketika di konfirmasi mengatakan,bahwa setiap pengangkatan pejabat semestinya melalui baperjakat sehingga di harapkan setiap pejabat melalui jenjang karier dari bawah, jika jabatan tidak sesuai prosedur dan tahapan jenjang karier dari bawah berakibat mandegnya karier pejabat yang lainnya.
''Seorang PNS naik jabatan nya harus berdasarkan karier bukan berdasarkan hal yang lain,"beber Azhar (U51)
