Haris : SAD Jika Ingin Berburu Harus Gunakan Anjing
The Jambi Times - Merangin - Setelah terjadi peristiwa tewasnya Darmawis (48) warga kungai
Merangin di tembak Suku Anak Dalam (SAD) mengunakan Senjata Api Rakitan
jenis (Kecipet-red). Dibagian kepala membuat warga setempat mengamuk.
Sampai saat ini dua pelton Polisi bersama TNI masi berjaga-jaga dilokasi tempat SAD. Penjagaan pun ditempat di suku Roni dan bujang Dong.
Penjagaan pun, diminta masyarakat setempat, karena tidak ingin terjadi pengintaan dari pihak SAD, jika masyarakat sedang melakukan aktifitas sehari-hari.
"Kita minta kepada pihakberwajib untuk pengamanan masyarakat kungkai dalam menyambung hidup merekan, karena mata pencarian kebut dan sawit berada di kungkai seberang, " pinta masyarakat Kungkai Abu Hasan Kemarin (16/12).
Bukan itu saja, masyarakat juga meminta kepada penegak hukum, jangan beda penegakan hukum masyarakat, SAD.
Seperti membiarkan SAD menenteng senjata api. Maka masyarakat meminta kepada pemerintah dan penegak hukum untuk menertipkan senjata api yang digunakan SAD.
"Pemerintah dan penegak hukum harus tertibkan senjata api SAD. Jangan ada lagi perbedaan hukum, " tegasnya.
Sementara Bupati Merangin Al Haris saat diwancarian sejumlah wartawan, saat adanya permintaan masyarakat setempat untuk menertibkan senjata api digunakan SAD.
Maka bupati bersama penegak hukum akan secepatnya menertibkan senjata api.
"Kita antur lagi senjata api SAD ini,
Dulu mereka berburu mengunakan Ajing untuk menangkap babi. Nah karena ingin cepat SAD pun sekarang mengunakan senpi api percepat mendapat babi, " ungkapnya.
"Sekarang kita dibantu TNI Polri dalam ke amanan masyarakat, " singkatnya.
Terpisah Kapolda Jambi Lutfi Lubianto di konfirmasi, mengatakan akan mengkerahkan polisi dan dibantu TNI dalam keamanan masyarakat untuk kehidupan sehari-hari.
"Kita akan menjadi keamanan untuk masyarakat dalam menjalan kehidupan sehari-hari menjadi situasi sampai kondusif, " ungkap Kapolda.
Kemudian permasalah suku anak dalam, pemerintah bersama penegak hukum sudah ada langkah-langkah kebijakan yang akan di ambil.
"Ternyata tidak mudah melakukan perubahan SAD ini dan menyatukan kebagian masyarakat, dan juga tidak mudah menyelesaikan permasalahan dampak sosial, " jelas kapolda. (lik)
Sampai saat ini dua pelton Polisi bersama TNI masi berjaga-jaga dilokasi tempat SAD. Penjagaan pun ditempat di suku Roni dan bujang Dong.
Penjagaan pun, diminta masyarakat setempat, karena tidak ingin terjadi pengintaan dari pihak SAD, jika masyarakat sedang melakukan aktifitas sehari-hari.
"Kita minta kepada pihakberwajib untuk pengamanan masyarakat kungkai dalam menyambung hidup merekan, karena mata pencarian kebut dan sawit berada di kungkai seberang, " pinta masyarakat Kungkai Abu Hasan Kemarin (16/12).
Bukan itu saja, masyarakat juga meminta kepada penegak hukum, jangan beda penegakan hukum masyarakat, SAD.
Seperti membiarkan SAD menenteng senjata api. Maka masyarakat meminta kepada pemerintah dan penegak hukum untuk menertipkan senjata api yang digunakan SAD.
"Pemerintah dan penegak hukum harus tertibkan senjata api SAD. Jangan ada lagi perbedaan hukum, " tegasnya.
Sementara Bupati Merangin Al Haris saat diwancarian sejumlah wartawan, saat adanya permintaan masyarakat setempat untuk menertibkan senjata api digunakan SAD.
Maka bupati bersama penegak hukum akan secepatnya menertibkan senjata api.
"Kita antur lagi senjata api SAD ini,
Dulu mereka berburu mengunakan Ajing untuk menangkap babi. Nah karena ingin cepat SAD pun sekarang mengunakan senpi api percepat mendapat babi, " ungkapnya.
"Sekarang kita dibantu TNI Polri dalam ke amanan masyarakat, " singkatnya.
Terpisah Kapolda Jambi Lutfi Lubianto di konfirmasi, mengatakan akan mengkerahkan polisi dan dibantu TNI dalam keamanan masyarakat untuk kehidupan sehari-hari.
"Kita akan menjadi keamanan untuk masyarakat dalam menjalan kehidupan sehari-hari menjadi situasi sampai kondusif, " ungkap Kapolda.
Kemudian permasalah suku anak dalam, pemerintah bersama penegak hukum sudah ada langkah-langkah kebijakan yang akan di ambil.
"Ternyata tidak mudah melakukan perubahan SAD ini dan menyatukan kebagian masyarakat, dan juga tidak mudah menyelesaikan permasalahan dampak sosial, " jelas kapolda. (lik)
