DPRD Tanjabtim Kembali Gelar Paripurna dengan Agenda Pandangan Umum Fraksi Fraksi Terhadap LKPJ
The Jambi Times, MUARASABAK | - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) Gelar Paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi fraksi terhadap nota pengantar LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Bupati tahun anggaran 2023, digelar di gedung Utama DPRD, Komplek Perkantoran - Bukit Benderang, pada Selasa, (26/03/24.)
Sidang paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Mahrup yang juga didampingi Wakil Ketua Saidina Hamzah, anggota DPRD, Sekwan, para unsur Forpimda dan sejumlah undangan lainnya, dalam lingkup Pemkab Tanjabtim.
pihak Eksekutif di hadiri oleh Sekda Sapril, mewakili Bupati Tanjabtim, Romi Hariyanto.
Lima Fraksi di DPRD Tanjung Jabung Timur menyampaikan pandangan umum nya yaitu Fraksi PAN, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golkar,Fraksi BBI dan Fraksi RNR
Fraksi PAN sependapat dengan pemkab Tanjab Timur bahwa prioritas pembangunan Tahun 2023 adalah meningkatkan pembangunan Infrastruktur daerah yang berkualitas dan berwawasan lingkungan, sudah barang tentu semangat yang dibangun bertujuan meningkatkan Tranfarasi dan akuntabilitas kinerja Pemda Tanjab Timur, namun beberapa target pelayanan dasar infrastruktur pada Tahun 2023 ada yang belum terealisasi diharapkan pada tahun ini dapat dilanjutkan.
Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan 10 catatan berawal dari ketentuan Pasal 17 peraturan Nomor 3 Tahun 2017disebutkan LKPj akhir tahun anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Disampaikan dalam rapat paripurna selanjutnya dilakukan penilaian sesuai mekanisme dan ketentuan berlaku. Karena hal ini dinilai penting terkait peningkatan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaran pemda serta tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan kepala daerah dalam menjalankan tugasnya selama periode 2023 lalu. Satan dan rekomendasi terkait evaluasi dan penilaian bertujuan demi menyempurnakan dan peningkatan kinerja pemerintah, mka sudah selayaknya jika penyusunan LKPj dipersiapkan dengan sebaik-baiknya serta dapat disampaikan sesuai waktu yang mencukupi yang memungkinkan pembahasan secara mendalam.
Fraksi Golkar tujuh catatan langsung meminta kepada bupati melalui Dinas Pertanian dan Holtikultura untuk melakukan kajian mendalam dan mencari solusi kongkrit atas banyaknya lahan pertanian melakukan alih fungsi menjadi lahan perkebunan, karena bila dipertahankan Tanjab Timur dapat menjadi penyumbang ketahanan pangan Provinsi Jambi yang terbesar. kami minta dinas tersebut melakukan inovasi program agar petani tidak melakukan alih fungsi lahan. Meminta Dinas PUPR untuk siaga dalam kondiai cuaca hujan dan banjir dibeberapa desa yang menyebabkan ruas jlan rusak dan sulit untuk dilewati. Dinas LH melakukan inovasi program kerja yang nyata dan peduli terhadap isu lingkungan hidup seperti penanganan sampah disungai, rehabilitasi manggrove pesisir serta program pro lingkungan lainnya.
Berikut pandangan umum Fraksi BBI Peningkatan sinergitas antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menghindari terjadinya ego sektoral dalam pencapaian pembangunan daerah yang optimal,
Kepada Dinas PMD untuk melakukan pengawasan intensif terhadap tanah kas desa serta aset aset desa dan perkembangan badan usaha milik desa lain nya
Terakhir Fraksi RNR memberikan sembilan Catatan Beragam. Diawali dengan pertanyaan terkait besaran realisasi belanja daerah melebihi realisasi pendapat daerah dengan selisih sebesar Rp. 14.792.137.631,35 mohon penjelasan?. Menyayangkan dan kecewa terhadap besarnya angka silpa Tahun 2023 yang tertuang pada pengantar LKPj sebesar Rp. 78.036.554.452,51 untuk itu meminta penjelasan dari sektor apa? OPD mana yang menyumbng silpa, yang berkemungkinan angka lebih besar dari yng disampaikan.
