Taktik Penguasa Batanghari Mulai Terungkap?
 |
| (Keterangan foto: Kepala dinas Kominfo Amir Hamzah saat menerima penghargaan beberapa waktu lalu) |
The Jambi Times, JAMBI | Kabar dari mulut ke mulut retaknya hubungan antara Muhammad Fadhil Arief Bupati dan Bakthiar Wakil bupati menjadi isu terhangat khususnya di tengah masyarakat Kabupaten Batanghari.
Bahwa Wakil bupati kini telah menempati rumah pribadinya di Perumahan Barokah ketimbang rumah dinasnya.
Informasinya wabup kini banyak diam, karena sudah ditinggalkan dan tidak banyak dilibatkan lagi dalam mengambil kebijakan.
Begitu kata keterangan tim yang engan disebut namanya membeberkan kondisi di Pemerintahan Kabupaten Batanghari.
Belum lagi soal kasus HUT Batanghari beberapa waktu lalu sempat ribut-ribut.
Mark up mengenai isu sewa shown sistem hingga masalah pembayaran artis ibu kota. Begitu juga dengan hadiah-hadiah untuk para lomba, biaya makan minum, penginapan hotel, biaya pesawat, dana perjalanan dinas yang jumlahnya ratusan juta rupiah.
Diperkirakan kurang lebih ada 400 juta yang dipermasalahkan kisruh selisih bayar 'ADA Band' di HUT Batanghari.
Masalah ini sudah ditangani oleh pihak Polres Batanghari tapi apakah sudah selesai atau belum, media ini akan mendatangi untuk konfirmasi lebih lanjut.
Bukan itu saja, kembali beredar rumor di kalangan pegawai ada temuan dugaan Surat Perintah Perjalanan Dinas ( SPPD ) fiktif Kabupaten Batanghari yang jumlahnya lebih dari 2 Milyar.
Pengelolaan SKPD jadi satu pintu di bagian umum Setda Bupati Kabupaten Batanghari , hal ini sudah berjalan sejak 2022 hingga 2023.
Dari beberapa sumber yang dapat dipercaya modus operandinya adalah melakukan perjalanan dinas dengan mengunakan jalan darat, misal nya perjalanan ke Padang (Sumatera Barat) menuju Palembang (Sumatera Selatan) dibuatlah nama-nama yang ingin berangkat, tercacat 5 orang tetapi yang berangkat hanya 1 orang, sisanya diduga fiktif alias diduga bodong.
Dan dibuatlah penginapan untuk waktu 3 malam, sedangkan dana dikeluarkan untuk 5 orang.
Kabarnya modus seperti ini telah tercium oleh petugas BPK dan segera untuk mengembalikan.
Ada lagi modus lain yang dilakukan mengunakan pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut adalah oknum pengusaha yang aktif di salah satu partai politik sedangkan oknum tersebut adalah orang dekat dari penguasa di Kabupaten Batanghari.
Ada kabar yang mengatakan bahwa pihak ketiga itu telah mengembalikan temuan dari BPK.
Orang ketiga tersebut adalah bendahara dari penguasa dan selalu ikut mengatur proyek bernilai besar.
Sedangkan untuk mengelola SPPD ditunjuk satu pejabat di bagian rumah tangga bupati, pejabat tersebut adalah pegawai transferan dari Pemerintah Kabupaten Muarojambi.
Disisi lain, hari ini ada informasi bahwa ada panggilan sidang empat Kepala desa di Kabupaten Batanghari oleh Komisi Informasi Provinsi Jambi, hal ini dibenarkan oleh Sekretaris KI Provinsi Jambi Fahmi, Selasa (9/5) pagi tadi.
 |
| Keterangan foto1: Sidang Kades Batanghari di KI, Selasa (9/5) |
Lagi, info nya bahwa Kadis Kominfo ditunjuk sebagai penerima kuasa dari 4 kades tersebut, Senin kemarin usai para kades gelar pertemuan ke ruang kerja Amir.
Pemangilan sidang empat kepala desa tersebut terkait data anggaran desa yang tidak diberikan kepada salah satu lembaga sebagai pemohon.
 |
| Keterangan foto 2: sidang Kades lawan Pemantau Keuangan Negara ( PKN) di KI Provinsi Jambi (9/5) |
The Jambi Times, di hari yang sama juga telah melayangkan surat elektronik melalui WA pribadi Kepala dinas Kominfo Kabupaten Batanghari untuk konfirmasi masalah kabar carut-marut yang ada di Pemerintahan Kabupaten Batanghari.
"Slmt siang pak kadis, sy dari The Jambi Times News mau konfirmasi sbb:
1.bgmn perkembangan temuan BPK soal perjalanan dinas, tiket pesawat,hotel yg diduga di Mark up
2. Ada informasi bahwa ada pihak 3 yang ikut mengatur soal proyek , fee untuk bupati dll berinisial (J)
3. Kadis kominfo Batanghari pasang badan alias menjadi juru bicara atau kuasa untuk 4 kades dlm sidang KIP hari ini
Mohon konfirmasinya trm ksh".
Amir Hamzah mengatakan bahwa pertanyaan yang dibeberkan oleh media ini adalah informasi fitnah, Kadis Kominfo kembali menjelaskan hal-hal sebagai berikut:
"1. Sampai saat ini tgl 9 Mei 2023, kami belum menerima LHP dari BPK
2. ini adalah fitnah yang tidak mendasar, karna semua proses pengadaan barang dan jasa kami sudah melaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku
3. Ini juga bagian dari fitnah, kami Kominfo selalu lingkup koordinasi informasi bagi opd dan jajaran pemerintahan di Kabupaten Batang Hari, salah satunya kami menyarankan kades untuk hadir memenuhi undangan dari Komisi Informasi Propinsi Jambi
Terimakasih"
(red/med)
RALAT:
Bukan ADA Band tetapi Armada Band
