Tiba di Jambi, Petani Sumut Paparkan Ribuan Keluarga Tergusur BUMN
The Jambi Times, JAMBI | Sejumlah Organisasi Masyarakat Sipil dan Mahasiswa Jambi, Kamis (23/7) malam, Menyambut kehadiran ratusan petani dari kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Yang melakukan jalan kaki ke istana negara demi keadilan atas tanah dan rumah yang digusur PT Perkebunan Nusantara II (PTPN II) anak usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Malam ini istirahat di Jambi karena besok mau melanjutkan perjalanan ke Sumsel, Sebelum itu, Besok selepas sarapan akan aksi di simpang BI. Ini solidaritas, Selain KPA, Ada Walhi Jambi, Persatuan Petani Jambi, Serbundo, GMKI, Komunitas Ojek Online, Dsb" ujar Frans Dodi, Koordinator wilayah konsorsium pembaruan agraria (KPA) Jambi, Sekaligus tuan rumah ratusan petani Sumut malam ini.
Menurut Dodi, Solidaritas mereka ini sudah bekoordinasi dengan KPA Nasional dan Wasekjen PBNU. Untuk kesehatan pihanya juga bekordinasi dengan Palang Merah Indonesia (PMI).
Widi Wahyudi, Koordinator aksi petani Sumut ketika dikonfirmasi menyampaikan, Tujuan mereka dalam rangka menemui presiden demi keadilan hak atas tanah dan rumah yang telah di gusur.
Tanah mereka yang sudah bersertifikat pun, Kata Widi, ikut dihancurkan, bahkan ada yang di kriminalisasi sehingga pihaknya meminta rekan-rekannya dikeluarkan.
Total peserta aksi ini menurutnya 170 orang terdiri 90 orang laki-laki dan 40 orang perempuan, Selebihnya, Sudah ke jakarta sebagai dari delegasi.
"Di daerah tidak ada penyelesaian. Kami sudah bolak-balik ke Bupati, Gubernur, DPRD, BPN, Namun hingga kini belum ada tindaklanjut," Ujarnya.
Masyarakat yang terdampak penggusuran ini, Kata Widi, sekitar 2.200 kepala keluarga. Di desa Simalingkar A Kec. Pancur Batu dan di Desa Semencirim Kec. Putalim baru Kab. Deli Serdang, Sumut.
"Di Jakarta nanti besar harapan kami bertemu dengan pak presiden. Sekarang perwakilan delegasi sudah melakukan pertemuan dengan kementerian terkait. Kami menyusul sampai ke istana," Pungkasnya.
Menurut siaran pers yang diterima. Peserta aksi ini berasal dari Dusun Bekala Desa Simalingkar A dan Desa Sei Mencirim, Kabupaten Deli Serdang, Sumut, yang tergabung dalam Serikat Petani Simalingkar Bersatu (SPSB) dan Serikat Tani Mencirim Bersatu (STMB).
Luas areal konflik antara petani SPSB dengan PTPN II sekitar 854 Ha. Dengan STMB 850 Ha dan tuntutan petani STMB seluas 323,5 Ha.
Di lokasi ini masyarakat telah mengantongi SK Landreform sejak 1984 bahkan sebanyak 36 petani di Sei Mencirim yang tergusur sudah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM).
Tahun 2017 masyarakat dikejutkan oleh pemasangan plang oleh PTPN II Deli Serdang yang tertulis Nomor Sertifikat HGU No. 171/2009 di desa Simalingkar A.
Selanjutnya ribuan aparat menggusur lahan pertanian warga yang memicu perlawanan masyarakat desa Simalingkar A, Desa Duren Tunggal dan Desa Namo Bintang, Kec. Pancur Batu, Kab. Deli Serdang.
Akibatnya, puluhan petani terluka dan ditahan yang sampai saat ini, Ada 3 orang yakni Ardi Surbakti, Beni Karo-Karo dan Japetta Purba masih dikriminalisasi.
Paska itu masyarakat mengadu ke Bupati Deli Serdang, DPRD hingga Gubernur Sumatera Utara, Namun hingga kini belum mendapatkan tanggapan dan penyelesaian.
"Di tengah pandemi corona dampak penggusuran sungguh memberatkan kami. Secara ekonomi kami sudah lemah, kami tidak bisa bertani lagi, kami tidak bisa membayar biaya sekolah anak, tempat tinggal kami hilang secara permanen." Ujar warga.
Maka dari itu, Kata Widi, Mereka melakukan aksi untuk mengadukan nasib ke Presiden Joko Widodo. Dengan harapan, Negara hadir dan melalui tangan beliau konflik ini bisa terselesaikan.
"Kami sepakat untuk tetap bertahan aksi di jakarta dengan membangun tenda di sekitar Istana jika tuntutan kami tidak terpenuhi." Pungkas mereka.(**)
