Fokus dengan Aksinya, Malam ini Mahasiswa Bertahan di Kantor Gubernur Jambi
The Jambi Times, JAMBI | Gerakan Mahasiswa Petani Indonesia (Gema Petani) Jambi dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) DPK Fisipol Universitas Jambi, Hari ini (22/6) sedari siang melakukan aksi di teras kantor gubernur Jambi. Namun, Aksi yang dilakukan mahasiswa kali ini adalah aksi diam. Sambil memajang spanduk, karton dan membagikan rilis peryataan sikap.
Aksi diam ini menurut Yoggy, Ketua Gema Petani Jambi dalam rilisnya, Akan dilakukan hingga besok pukul 10.30 Wib karena aksi diam ini sejak awal memang disampaikan akan mereka lakukan selama 24 jam.
Dari pantauan langsung media ini di teras kantor gubernur siang tadi, Mahasiswa tidak menggubris ajakan dialog entah itu dari pemerintahan, kepolisian, pol PP, dan lain-lain, mereka tetap diam bahkan menutup telinga terhadap siapapun yang bicara dengan mereka.
Dengan kata lain, Sepuluhan orang mahasiswa di teras kantor gubernur ini tetap memilih fokus dengan aksi diamnya dan sejumlah tuntutan yaitu :
1. Bebaskan Junawal dari kriminalisasi dan diskriminasi.
2. Mengecam sikap Polres Tebo yang diskriminatif dan segera tangkap pelaku penggusuran kebun dan ladang petani.
3. Mendesak agar PT LAJ bertanggungjawab untuk segera mengganti rugi kebun dan aset petani yang dirusak.
4. Meminta Menteri KLHK untuk segera menyelesaikan konflik agraria di sektor kehutanan, dan agar semua pihak menghargai proses yang sedang berjalan dengan menghindari tindakan represif di lapangan.
5. Pencabutan izin PT LAJ
6. Meminta gubernur jambi yakni Fachrori Umar lebih sensitif dalam melihat konflik agraria di provinsi Jambi dan jangan sibuk berpantun saja.
Menurut rilis yang mereka bagikan, Aksi mereka ini adalah menjalankan salah satu tri dharma perguruan tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat dan menjalankan UU No.9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.
Untuk menyikapi persoalan konflik agraria di Provinsi Jambi yang hingga kini tidak kunjung tuntas dan masih adanya perampasan serta intimidasi petani.
“Fachrori, Sebagai gubernur harus sesegera mungkin menyelesaikan konflik agraria di Provinsi yang dipimpinnya ini, Sebagai bentuk pengejawantahan tugas yang di emban oleh beliau “kata Wiranto, Ketua GMNI DPK Fisipol Unja tersebut.
Dijelaskan Wiranto, Sebagai ketua Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Gubernur harusnya melek dengan aktualisasi menuntaskan konflik antara masyarakat dengan korporasi.
Mereka sebagai mahasiswa akan tetap menyuarakan keadilan supaya tidak ada lagi tindakan semena-mena terhadap petani.
Salah satu contoh yang di sorot Mahasiswa yaitu tindakan PT. Lestari Asri Jaya atau PT Royal Lestari Utama di kabupaten Tebo, Yang hingga kini masih berkonflik dengan ribuan petani.
Bahkan baru-baru ini berujung penangkapan dan penahanan terhadap Junawal selaku Ketua Serikat Petani Indonesia (SPI) Kabupaten Tebo.
“Inilah watak kejahatan kemanusiaan terorganisir korporasi PT LAJ. Maka dari itu kami minta KLHK dan Pemerintahan Provinsi segera selesaikan konflik agraria yang mencekam ini dan meminta Kapolres Tebo berlaku adil, Agar menangkap pelaku penggusuran dan pengrusakan tanaman dan aset Petani. Menindak anggotanya yang terlibat intimidasi” Ujarnya.
Sebab, Menurut mereka, Junawal mengemban amanah anggota untuk melindungi dan memperjuangkan bersama akan tanah yang mereka kuasai berlandaskan ideologis Pancasila yakni “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” dan hak konstitusional yang diatur UUD 1945 sebagai hak asasi ekosob. Berlandaskan UUPA No.5 tahun 1960. Yang mana hak asasi konstitusional itu telah ditindaklanjuti oleh Presiden dalam Perpres No.88 tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah di sektor kehutanan.
PT LAJ, Kata Yoggy, Ketua Gema Petani Jambi, Sangat faham bahwa Junawal adalah pimpinan strategis yang di belakangnya bergantung ribuan keluarga petani.
Perusahan Kongsi PT Barito Pasifik milik Prayogo Pangestu dan Michelin Perancis tersebut, Menurut mahasiswa ini, Telah menggilas nilai-nilai kemanusiaan, sosial dan budaya secara bar-bar. Sebab mengintimidasi, mengkriminalisasi hingga memperalat kekuatan negara dengan tujuan petani menyerahkan ladang yang dengan susah payah mereka bangun.
"Karena itu kami meminta kepada Gubernur Jambi agar lebih sensitif dalam melihat konflik agraria di provinsi Jambi. Bebaskan Junawal dari kriminalisasi dan diskriminasi." tegasnya.(**)
