KPP Respon Ibukota Baru, Rosyid : Pak Jokowi Jangan Lupa Pasar Tradisional Di Ibukota Baru Harus Jadi Center Model
The Jambi Times, JAKARTA | Presiden Joko Widodo telah menetapkan Kalimantan Timur sebagai Ibu
Kota pengganti DKI Jakarta. Komite Pedagang Pasar (KPP) pun mengingatkan
agar presiden tak lupa keberadaan pasar tradisional di Ibukota Baru
Harus Jadi Tred Model bahkan Center Model pasar pasar lainnya se
Indonesia.
"Kami ingin di ibukota yang baru
nanti pasar tradisional selain harus ada dan jumlahnya bisa lebih banyak
di daerah ibukota yang baru dan mesti ada keunggulan dan jadi tred
model bahkan center model, untuk pasar pasar di provinsi lainnya se
Indonesia," kata Ketua Umum Komite Pedagang Pasar (KPP) Abdul Rosyid
Arsyad Selasa (27/8)
Rosyid menuturkan di
lokasi ibukota baru nanti pasar tradisional harus memiiki keunggulan
secara ekonomi yakni dengan adanya akses terpusat langsung penjualan
hasil petani atau produk lokal industri yang di miliki rakyat di pasar
pasar se Indonesia, adanya akses pemasaran penjualan barang barang
pedagang melalui aplikasi "Kepasar" yang telah dibentuk Komite Pedagang
Pasar (KPP).
"Dengan penggunaan aplikasi
Kepasar maka pembayarannya bisa secara tunai dan non tunai. Selain itu
di pasar di daerah Ibukota yang baru harus ada juga pelestarian seni
budaya se-Indonesia termasuk terpusatnya seluruh pelaku Koperasi dan
UMKM se Indonesia" jelasnya.
Rosyid juga
memberikan usulan dan berharap kepada Bapak Joko Widodo Presiden RI agar
sistem dan manajemen pengelolaan pasar se Indonesia mesti terpusat di
satu pasar di daerah ibukota yang baru dengan lewat aplikasi online,
pengelolaan sistem dan manajemen pasar pasar di ibukota yang baru, harus
bisa menjadi pusat sistem dan manajemen di pasar pasar seluruh provinsi
se Indonesia.
"Jadi
nanti harus ada satu pasar tradisional yang lebih besar di daerah
Ibukota yang baru, di bandingkan pasar tanah abang Jakarta Pusat atau
pasar di provinsi lainnya, agar pasar yang lebih besar di Ibukota yang
baru bisa dibangun sistem dan manajemen terpusat untuk seluruh pasar se
Indonesia, jadi mudah terkontrolnya sewa menyewa dan jual beli
kios/lapak di pasar, hasil parkiran di pasar, distribusi pangan ke pasar
pasar, paling utama lagi harus ada sistem aplikasi online yang mengatur
hasil panen petani atau produk lokal industri yang dimiliki rakyat bisa
penjualannya langsung di pasar-pasar di Ibukota yang baru dan pasar
pasar se Indonesia," tutupnya.