BUMN Watch Minta Rini Soemarno Dicopot dari Jabatannya
The Jambi Times, JAKARTA | Perintah
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno untuk menggelar
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) terhadap 5 BUMN akhir
bulan Agustus ini dinilai kurang tepat.
Bahkan,
kebijakan Rini tersebut dianggap tidak patuh terhadap perintah presiden
Joko Widodo atau Jokowi agar para menteri untuk tidak melakukan
keputusan strategis hingga bulan Oktober.
Seperti
diketahui, presiden Jokowi melarang para menteri mengeluarkan keputusan
yang bersifat strategis. Larangan ini berlaku hingga berakhirnya masa
jabatan Jokowi-Jusuf Kalla pada Oktober 2019.
"Para
menteri diimbau untuk, diminta untuk tidak mengeluarkan kebijakan
strategis dan juga penempatan atau penggantian jabatan-jabatan atau
posisi tertentu. Dua hal itu," kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di
Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (6/8/2019).
"Kalau
menteri BUMN Rini Soemarno tidak patuh lagi terhadap presiden sebaiknya
dicopot saja," demikian dikatakan kepada wartawan Ketua Koordintor BUMN
Watch Naldy Haroen, SH di Jakarta, Rabu (21/8/2019).
Lebih
jauh Naldy Haroen menjelaskan, rencana perombakan jajaran direksi BUMN
atas arahan Menteri BUMN Rini Soemarno itu dapat berimplikasi negatif
bagi perekonomian nasional.
"Salah satu
indikator yang bisa dilihat adalah menurunnya saham perbankan di pasar
modal sejak rencana RUPSLB ini diumumkan," tuturnya.
Menurut
Naldy, tidak ada hal urgent untuk digelarnya RUPSLB di 5 BUMN
tersebut. Bahkan, lanjutnya, peristiwa ini akan semakin menjauhkan
target pertumbuhan ekonomi yang dipatok Presiden Jokowi sebesar 5,3
persen di tahun ini.
"Sebaiknya rencana
tersebut dibatalakan atau ditunda sampai terbentuk kabinet baru pada
Oktober mendatang. Jika Rini ngotot tetap menggelar itu, ini catatan
buruk bagi Rini setelah peristiwa blakout PLN beberapa waktu lalu," ujar
Naldy.
BUMN Watch khawatir, jika Rini Soemarno
tetap memaksakan kehendak untuk menggelar RUPSLB terhadap 5 BUMN akan
berimbas pada citra pemerintahan presiden Jokowi. Bahkan, Naldy Haroen
menduga ada motif lain dibalik rencana Rini Soemarno ini.
"Kalau
pergantian Direksi BUMN tetap dilakukan, patut diduga latar
belakangnya bukan soal masalah ekonomi atau kinerja BUMN itu. Tapi lebih
karena pertimbangan politik, dan hal ini tidak bagus bagi stabilitas
perekonomian nasional," pungkasnya.
Sebelumnya,
atas permintaan Rini Soemarno, lima BUMN akan menggelar RUPSLB pada 28
Agustus - 2 September 2019. Kelima BUMN itu adalah 4 BUMN perbankan
(Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN), dan 1 BUMN Migas (PGN).
Salah
satu agenda RUPSLB adalah mengganti pengurus perusahaan, yakni jajaran
direksi dan komisaris. Rencana ini sudah diagendakan dan dipublikasikan
di Bursa Efek Indonesia (Dance Henukh ).