Solidaritas Peduli Munir Sumut Desak Negara Bertanggung jawab
THE JAMBI TIMES - SUMUT - Solidaritas Peduli Munir Sumatera utara peringati 14 tahun kasus tewasnya aktivis HAM Munir Said Thalib pada 2004 silam, dengan menggelar aksi refleksi di Tugu '0' Kota Medan Jl Balai Kota, Jumat (7/9/2018).
Solidaritas Peduli Munir yang di inisiasi oleh Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Sumut bersama organisasi Mahasiswa ini, mendesak pemerintah untuk segera menuntaskan kasus kematian Munir yang telah berulang tahun ke 14 tahun.
"Kasus kematian Aktivis HAM, Munir Said Thalib merupakan satu dari sekian banyak persoalan bangsa masa lalu yang sampai saat ini dilupakan oleh Pemerintah. Kita tahu bahwa dalam kasus Munir, pemerintah era Susilo Bambang Yudhoyono telah membentuk Tim Pencari Fakta (TPF), namun nyatanya sampai pada tahun ke 14 tahun ini kasus Munir tak kunjung juga terselesaikan. Ada apa dengan pemerintah?" ungkap Kordinator Aksi Refleksi Peduli Munir, Putra Saptian.
Dia menambahkan, menilik bahwa Tim Pencari Fakta sudah dibentuk, hasil TPF juga sudah diserahkan ke Istana, namun siapa dalang dibalik kematian Munir masih menjadi tanda tanya besar di tengah masyarakat.
"Seharusnya sejak awal kasus kematian munir ini sudah mendapat titik terang setelah Tim Pencari Fakta menyerahkan hasil investigasi di masa pemerintahan SBY, namun di era Jokowidodo yang diharapkan dapat menyelesaikan misteri tewasnya munir, justru bungkam dan abai", Ungkap Putra.
Dalam aksi refleksi tersebut, masa yang berjumlah pulahan itu menggelar aksi teatrikal dengan membawa keranda dan memakai topeng wajah munir, serta membagi-bagikan setangkai bunga sebagai wujud matinya keadilan terhadap keluarga munir dan masyarakat indonesia.
Kordinator Kontras Sumatera Utara M. Amin Multazam Lubis mengungkapkan, pada momentum refleksi 14 tahun kasus kematian munir ini Kontras Sumut bersama elemen masyarakat sipil Sumatera Utara juga menyoroti keseriusan pemerintah dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM yang ada di Indonesia pada umumnya dan Sumatera Utara pada khususnya.
"Pada momentum mengingat 14 tahun kasus meninggalnya salah seorang putra bangsa Munir Said Thalib, yang berjuang untuk penegakan HAM atas peristiwa kelam masa lalu, kita juga mengingatkan pemerintah atas komitmennya melakukan penegakan HAM di Indonesia,".
Indonesia yang berkomitmen ikut serta dalam penegakan HAM, tambah Amin, dengan ikut meratifikasi Deklarasi Universal HAM kedalam Undang-undang justru berbanding terbalik dengan pelaksanaannya. Hal itu dapat dilihat dari masih banyaknya praktik penyiksaan, kekerasan dan perampasan hak terhadap masyarakat.
"Komitmen negara dalam meratifikasi DUHAM justru tidak terbukti dengan masih banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Sumatera Utara misalnya, masih kita temui adanya kasus penyiksaan, kekerasan dan perampasan hak masyarakat adat. Dan hal tersebut dilakukan oleh lembaga-lembaga negara", tutup Amin.(**)
