Muara Sabak:BKD VS DIKNAS Soal Isu Sogok Kenaikan Pangkat Guru
The Jambi Times - Tanjung Jabung Timur - Kinerja
dinas pendidikan dan Badan Kepegawaian Daerah(BKD) kabupaten Tanjung Jabung Timur di pertanyakakan sejumlah kalangan pasalnya beberapa guru
dan tenaga kesehatan Tanjung Jabung Timur tertunda kenaikan pangkatnya
terhitung April dan akan di ajukan kembali di bulan Oktober mendatang.
"Hal
ini tentu saja sangat merugikan kami padahal berkas telah masuk ke BKN Palembang tetapi di tolak, jika memang berkas kami tidak lengkap mengapa
harus di kirim, kan bisa di perbaiki terlebih dahulu," ungkap sumber
yang namanya tidak mau di publikasikan.
Kasubag kepegawaian dinas
pendidikan Tanjung Jabung Timur,Yusrizal ketika di konfirmasi The Jambi Times ini
mengatakan,bahwa berkas yang di ajukan ke BKN Palembang ,tehnik
penilaiannya tidak sesuai rumus jadi di kembalikan , karena
waktunya mendesak maka berkas tersebut tidak bisa di proses ,"Jadi untuk
kenaikan pangkat bulan April ini di tunda sampai Oktober
mendatang,"ujar Yusrizal
Sementara itu dari informasi yang di
dapat dari sumber dari instansi BKD Tanjabtim, berkas yang di ajukan dinas pendidikan
telah beberapa kali di lakukan perbaikan tetapi tetap saja salah," Dengan terjadinya permasalahan ini biar heboh, jadi para guru tahu bahwa
BKD tidak memungut uang sepeserpun untuk kenaikan pangkat karena informasi yang berkembang selama ini tiap guru yang mau mengurus berkas
kenaikan pangkat harus membayar untuk BKD padahal kami tidak
menerimanya," jelas sumber.
Hal tersebut di bantah sekdis
pendidikan Tanjung Jabung Timur Mamiati,menurutnya tidak benar
dinas pendidikan memungut uang untuk mengurus berkas kenaikan pangkat ''
tidak ada uang pungutan, berkas tersebut memang telah sampai di BKN Palembang,Yusrizal yang langsung mengurus tetapi karena alasan
tekhis dan waktu mendesak berkas di kembalikan bukan di Tanjabtim saja
di daerah lain juga begitu," bebernya.
Menangapi hal tersebut
Pemerhati kebijakan publik dan orang yang konsen terhadap kemajuan Tanjabtim. Arie Suryanto mengungkapkan kepada media ini ," Seharusnya
Bupati mengevaluasi kinerja dinas pendidikan dan BKD Tanjabtim mengapa
berkas yang telah sampai ke BKN."
"Bisa salah padahal telah di bentuk Tim
serta di diklatkan terlebih dahulu atau memang kompetensi orang yang di
kirim tersebut rendah, ini jadi catatan untuk bupati ke depan," kata Arie.
Lanjut nya manajemen kepegawaian Tanjabtim tidak jelas mulai
dari analisa jabatan sampai pada diklat pin yang menghabiskan milyaran
rupiah , jika tidak ada pengangkatan ,buat apa di adakan diklat,"tegas
Arie geram.(51N)
