Wagub harap Kunker komisi VIII Bantu Permasalahan Sosial Di jambi
The Jambi Times - Jambi - Wakil Gubernur (Wagub) Jambi, H.Fachrori Umar berharap
agar kunjungan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)
ke Provinsi Jambi bisa membantu mengatasi berbagai permasalahan sosial di
Provinsi Jambi. Harapan tersebut disampaikan oleh Wagub dalam Pertemuan dengan Komisi VIII DPR RI,
bertempat di Ruang Utama Kantor Gubernur Jambi, Jumat sore (7/3).
Komisi VIII DPR RI melakukan
kunjungan kerja di Provinsi Jambi, bersama tim dari kementerian terkait,
diantaranya dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.
Dalam sambutannya, Wagub
menyatakan, masyarakat yang majemuk atau beragam di Provinsi Jambi dapat hidup
berdampingan dan terjadi pembauran, dan menjadikan Provinsi Jambi sebagai salah
satu provinsi teraman di Indonesia, yang tergambar dalam Indeks Demokrasi
Indonesia (IDI) Provinsi Jambi sebesar 66,18 pada tahun 2012, menempatkan
Provinsi Jambi sebagai peringkat 10 tertinggi IDI se Indonesia.
Wagub mengungkapkan,
berdasarkan data BPS tahun 2013, terdapat 8,42% penduduk miskin di Provinsi
Jambi, “Angka ini memang dibawah rata-rata nasional, namun Provinsi Jambi
dibebankan oleh Pemerintah Pusat, agar dapat menurunkan angka kemiskinan
sebesar 5% pada tahun 2015. Hal ini tentunya bukanlah pekerjaan mudah bagi
kami, tanpa bantuan dan dukungan dari Pemerintah Pusat,” ujar gubernur.
Wagub menjelaskan, Pemerintah
telah mengeluarkan berbagai program penanggulangan kemiskinan, baik klaster 1
yang memiliki sasaran rumah tangga, antara lain Program Raskin, Bantuan
Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), Program Keluarga Harapan (PKH), dan
Jamkesmas. Selanjutnya pada klaster II dengan sasaran kelompok, antara lain
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dengan berbagai variannya,
sedangkan klaster 3, yaitu Program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Wagub mengatakan, sebagai wujud
komitmen terhadap pemerataan pembangunan dan pengurangan kemiskinan, Pemerintah
Provinsi Jambi telah menginisiasi program penanggulangan kemiskinan lokal,
yaitu program Satu Miliar Satu Kecamatan (Samisake), program yang meliputi
klaster I, III, dan IV, yang terdiri dari bedah Rumah Gratis, Pemberian
Sertifikat Gratis, Jamkesmas Provinsi, Pemberian Beasiswa di jenjang SD, SMP,
SMA, dan S1, Bantuan Alat Pertanian, Bantuan UMKM, yang alokasi dananya ke
kecamatan melalui kabupaten.
Terkait pemberdayaan perempuan,
Wagub mengungkapkan bahwa berdasarkan data BPS tahun 2010, Indeks Pembangunan
Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Jambi, secara nasional
masih berada di peringkat ke-22 dan ke-27. “Hal ini antara lain dapat terlihat
dari sisi ekonomi, dimana para perempuan di Provinsi Jambi, yang bekerja pada
usaha mikro kecil masih didominasi oleh tamatan SLTP kebawah atau sebesar 70%,
sehingga perlu pembinaan yang intensif,” beber Wagub.
Selain itu, Wagub mengemukakan,
Pemerintah Provinsi Jambi bersama Kabupaten/Kota dan masyarakat seperti Ikatan
Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI), terus mengoptimalkan pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender di Provinsi Jambi, seperti peningkatan kemampuan
perempuan dalam pengelolaan usaha dan perluasan akses terhadap pemasaran,
teknologi, dan pembiayaan.
Ketua Rombongan Tim Komisi VIII
DPR RI, H.Said Fuad Zakaria, SE, mengatakan, Tim Komisi VIII DPR RI melakukan
kunjungan kerja ke Provinsi Jambi untuk menyerap aspirasi dari Provinsi Jambi,
sesuai dengan bidang tugasnya, yaitu agama, sosial, dan pemberdayaan perempuan.
Said Fuad Zakaria
mengungkapkan, saat ini, dengan tantangan perekonomian yang semakin berat,
namun dengan perjuangan Komisi VIII DPR RI, Pemerintah, dan pihak terkait,
biaya perjalanan haji turun.
Pada kesempatan tersebut, Komisi
VIII DPR RI memberikan bantuan kepada Provinsi Jambi, berupa:
1. Bantuan Asistensi Sosial Lanjut
Usia Terlantar (Aslut) untuk 600 lansia terlantar di Provinsi Jambi tahun 2014 senilai
Rp1.440.000.000
2. Bantuan Asistensi Sosial Orang
dengan Kecacatan Berat (AS ODK B) untuk 701 orang ODK Berat tahun 2014 senilai
Rp2.523.600.000
3. Bantuan Lembaga Kesejahteraan
Sosial Anak (LKSA) untuk 1.500 anak tahun 2014 senilai Rp1.500.000
Usai pertemuan tersebut, Tim
Komisi VIII DPR RI dan rombongan meninjau Panti Sosial Budi Luhur, Kota Baru,
Kota Jambi.(Tim-JT)
