News Breaking
Live
wb_hadi

Breaking News

HBA: Ketahanan Pangan Prioritas Yang Tak Bisa Di Tawar

HBA: Ketahanan Pangan Prioritas Yang Tak Bisa Di Tawar



The Jambi Times -  Jambi – Peningkatan ketahanan pangan di Provinsi Jambi merupakan suatu prioritas yang tidak bisa ditawar lagi,  untuk mendapatkan perhatian dalam pembangunan kedepannya. Hal tersebut dikemukakan Gubernur Jambi Drs.H.Hasan Basri Agus,MM (HBA) saat membuka secara resmi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Ketahanan Pangan (Musrenbang) Provinsi Jambi, bertempat di Hotel Wiltop Jambi, Kamis (13/3-14).

Dalam sambutan dan arahannya Gubernur HBA mengatakan, keadaan  ketahanan pangan Provinsi Jambi yang akan diwujudkan pemerintah adalah terpenuhinya kebutuhan pangan yang cukup, bergizi seimbang dan terdistribusi secara merata dengan harga yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat terutama untuk golongan bawah. Untuk mewujudkan ketahanan pangan di Provinsi Jambi, memerlukan dukungan penuh dan usaha yang sungguh-sungguh dari subsektor pertanian secara umum, perikanan dan kehutanan. “Sementara itu, perhatian yang sungguh-sungguh dari subsektor pertanian, perikanan dan kehutanan juga dilaksanakan untuk menciptakan nilai tambah dan meningkatkan daya saing produk pertanian di pasar global untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya petani yang berujung dengan terjadinya peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP),” ujar HBA.


Ditegaskan HBA, pertemuan yang dilaksanakan ini merupakan forum yang penting dalam mensinkronkan dan memantapkan perencanaan program dan kegiatan ketahanan pangan tahun 2015, dengan memadukan strategi, kebijakan program dan kegiatan prioritas antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota se Provinsi Jambi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi dan misi yang di emban,” pungkas HBA.

Sementara itu, Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Drs. Hartono,M.Si. menyampaikan, melalui penyelangaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) ini dilakukan untuk menyerap aspirasi semua pemangku kepentingan serta untuk penyelarasan program dan kegiatan provinsi dan kabupaten/kota. “Demikian pula halnya dengan penyusunan rencana kerja pembangunan  dibidang ketahanan pangan juga perlu dimusyawarahkan antara provinsi dan kabupaten/kota sebelum menjadi suatu rencana program/kegiatan yang akan dijadikan bahan masukan pada forum yang lebih tinggi,” ujar Hartono.(Tim-JT)

Tags

Newsletter Signup

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.