Wagub: Pembangunan Harus Sesuai Kebutuhan Rakyat

The Jambi Times Wednesday, December 04, 2013 0

The Jambi Times - Jambi - Wakil Gubernur Jambi,Fachrori Umar,menyatakan bahwa pembangunan yang dilakukan harus sesuai dengan kebutuhan rakyat. Pernyataan ini disampaikannya usai menjadi inspektur upacara pada peringatan Hari Bhakti PU Ke 68 . Hadir pada kesempatan ini Forkompimda Provinsi Jambi, dan para undangan. Peringatan Hari Bhakti PU ke-68 ini diisi dengan upacara bendera yang diikuti oleh karyawan /karyawati Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi , Selasa(3/12)bertempat di lapangan kantor dinas PU. Ditemui usai upacara, Wagub menyatakan bahwa pembangunan di Provinsi Jambi diharapkan ke depannya akan lebih baik dengan mengutamakan kepentingan rakyat.

            “Kami pemerintah Provinsi Jambi akan bekerja lebih baik dan bekerja dengan sungguh-sungguh, serius, taat aturan dan disiplin yang tinggi dengan menjunjung amanah untuk kepentingan rakyat. Diharapkan pada tahun- tahun ke depan Provinsi Jambi dapat mempertahankan predikat WTP dan bahkan harus lebih baik lagi predikatnya. Terutama dalam menjaga aset pemerintah dan barang dari pihak ketiga harus dijaga dengan baik,”ungkap Wagub.

            Disampaikan Wagub bahwa permerintah Provinsi Jambi telah membangun berbagai sarana infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Peningkatan dan pengembangan jaringan jalan merupakan salah satu yang menjadi perhatian pemerintah Provinsi Jambi mengingat infrastruktur jalan memiliki multiplier efek terhadap perekonomian daerah. 

            “Salah satu prioritas pembangunan infrastruktur jalan menjadi perhatian pemerintah Provinsi Jambi adalah pembangunan ruas jalan Bangko-Kerinci. Sekarang sudah dapat dimanfaatkan dulunya 12 jam sekarang menjadi 9 jam, diakhir tahun 2014 kondisi jalan Bangko-Kerinci ditargetkan kondisinya mantap 100%, dan pada akhir tahun 2014 jaraknya bisa 2,5 sampai 3 jam saja” ujarnya.

            Sementara itu sebelumnya Wagub membacakan sambutan dari Menteri PU, Djoko Kirmanto dan menyatakan bahwa Hari Bhakti PU merupakan peringatan terhadap gugurnya tujuh pegawai muda Kementerian PU yang dikenal sebagai Sapta Taruna dalam upaya mempertahankan Gedung Sate di Bandung, Jawa Barat dari serbuan tentara Belanda dan Sekutu pada 3 Desember 1945.

            Pada kesempatan tersebut, Djoko Kirmanto juga mengajak seluruh jajaran Kementerian PU untuk menuntaskan tahun terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) kedua 2010-2014. Dia juga menekankan perlunya percepatan penyerapan anggaran dengan tanpa mengabaikan kualitas pekerjaan berkenaan dengan akhir tahun anggaran 2013.Hari Bhakti Pekerjaan Umum yang diperingati setiap tanggal 3 Desember menjadi momentum untuk lebih dalam mengevaluasi diri dan melakukan koreksi terhadap seluruh kegiatan sekaligus untuk merevitalisasi kembali etos kerja dan semangat para pahlawan Sapta Taruna dalam menjalankan tugas- tugas pembangunan di bidang PU dan Permukiman dalam rangka bela negara untuk mewujudkan cita-cita bangsa.

            Disampaikan Menteri Pekerjaan Umum bahwa menghadapi 2014, Kementerian PU dihadapkan pada tantangan yang tidak mudah terkait dengan pengelolaan sumber daya air, pembangunan jalan, pengadaan infrastruktur dasar permukiman dan penataan ruang bersama-sama dengan daerah. Namun demikian dengan kerja keras kita semua, saya berharap sebagian besar tantangan dapat kita atasi bersama.  Capaian kinerja dalam bidang sumber daya air diantaranya dapat ditunjukan dengan adanya peningkatan jaringan irigasi yang semula 5,8 juta ha (2004) menjadi 7,2 juta ha (2013) dalam rangka mendukung ketahanan pangan 10 juta ton beras. Sedangkan kapasitas tampung waduk dan embung juga meningkat yang semula 13,18 miliar m3 (2004) menjadi sekitar 14 miliar m3 (2013). Adapun pembangunan waduk semula 273 waduk (2004) menjadi 286 waduk (2013). Embung telah dibangun sebanyak 412 embung dari semula 809 embung (2004) menjadi 1.221 embung (2013). Selain itu telah pula diselesaikan pembangunan kanal banjir sepanjang 32,9 km (2013) dan pembangunan prasarana sungai sepanjang 2.081 km dalam rangka pengendalian daya rusak air, pengurangan genangan dan normalisasi sungai terutama di kota-kota padat penduduk.

 Pembangunan jalan dan jembatan dilaksanakan untuk meningkatkan konektivitas/aksesibilitas, mobilitas dan keamanan jalan untuk mendukung pengembangan ekonomi nasional/wilayah. Salah satu yang diukur dalam pencapaian kinerja jalan adalah tingkat kemantapan jalan mencapai 90% (nasional) dan 60% (jalan daerah), peningkatan struktur dan kapasitas jalan. Selama periode Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I dan II kemantapan jalan telah ditingkatkan dari semula 80,6% (2004) menjadi 92,5% (2013). Adapun panjang jalan nasional telah ditingkatkan dari semula 34.628 km (2004) menjadi 38.569 km (2013). Akhir tahun 2014 kemantapan jalan nasional diharapkan telah mencapai 94%. Untuk infrastruktur dasar permukiman diukur diantaranya dari meningkatnya pelayanan dasar masyarakat (dalam pencapaian target MDG) yaitu peningkatan akses air minum sampai dengan 70%, pemberdayaan masyarakat miskin di kelurahan/desa. Sedangkan untuk pengembangan permukiman di kabupaten/kota dapat diukur salah satunya dari peningkatan kualitas penataan bangunan dan lingkungan, serta keberhasilan fasilitasi penataan ruang di Propinsi dan Kabupaten/Kota dan lain-lain. (Tim-JT)