Terpopuler

Back to Top

Video

Dewan Minta Kadis PU Bertanggujawab

Pasang Iklan Gratis
Pasang Iklan Gratis Di iklan the jambi times http://iklan.thejambitimes.com

Video Jambi Terkini
Lihat Video Berita seputar Jambi
http://tv.thejambitimes.com

Pasang Iklan Disini
Pasang Iklan Disini Hub. 0813 6687 8833
http://www.thejambitimes.com

Tunjukan.com
Portal Berita Tunjukan
http://www.tunjukan.com

Ads by Iklan The Jambi Times

The Jambi Times - Bangko - Permasalah Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai 50 miliar di tolak dewan dengan persoalan bertele tele.

Hal itu diungkapkan, praksi PDIP Sumardi saat dikonfirmasi awak media jumat (9/10), dia menyatakan permasalah dana DAK tersebut tidak pernah dibuat kadis PU Arief surat pernyataan.

Apabila terjadia permasalah dengan hukum makan surat pernyataan tersebut berbunyi siapa yang akan bertanggujawab atas dana DAK 50 miliar tersebut.

"Kami mendukung sepenuhnya masalah pembanguna pemerintah merangin, surat pernyataan yang kami minta supaya tidak bermasalah di banggar nantinya, karena  yang akan di proses banggar juga. Maka kami di dewan tidak mau berusan dengan hukum, " tegasnya.

Menurut praksi PDIP juga, program pemerintah mendapatkan dana DAK 50 miliar itu adalah sudah hebat, dan bisa membawa dana ke merangin.

"Ini sebenarnya adalah program bagus dari bupati, karena bisa membawa dana 50 miliar ke merangin, " katanya.

  Selain itu, tiga praksi pun juga telah melakukan rapat dengan kadis PU, untuk diminta buat pernyataan.

"Dari pihak pemerintah sudah rapat dengan tiga praksi, namun yang kami minta siap apa belum surat pernyataan itu, dan petunjuk dari provinsi, " katnya.

Dia pun juga menjelaskan, jika timbul permasalah baru nantinya, siapa yang akan bertanggujawab masalah dana DAK 50 miliar ini.

  "Kami juga tidak mau berusan dengan hukum, begitupun tidak ada pihak kami mempersulit. tapi dengan suatu cacatan berani bertangujawab, " terangnya.

Jika ada orang menilai dirinya, meminta masalah sejumlah uang, karena tidak dapat masuk sistem tersebut, itu bukan urusan kami.

"Nanti dibilang pula kami meminta sejumlah sen, dan tidak dapat masuk dalam sistem ada didalam, dan kami bilang memperhambat itu tidak ada satu pun niat saya, " cetusnya.

"Yang penting ada surat pertanggujawaban, siapa yang bertanggung dengan kegiatan pemerintah. Itu saja yang kami minta, " pungkasnya.

Sementara kadis PU Arief saat dikonfirmasi via Handphonsel miliknya bernada aktif namun tidak pernah di angkat sampai berita ini diturunkan. (Lik)