Terpopuler

Back to Top
Loading...

Video

Bappenas: Dua Kecamatan Ini Bakal Jadi Ibu Kota DKI Baru

Pasang Iklan Gratis
Pasang Iklan Gratis Di iklan the jambi times http://iklan.thejambitimes.com

Video Jambi Terkini
Lihat Video Berita seputar Jambi
http://tv.thejambitimes.com

Pasang Iklan Disini
Pasang Iklan Disini Hub. 0813 6687 8833
http://www.thejambitimes.com

Tunjukan.com
Portal Berita Tunjukan
http://www.tunjukan.com

Ads by Iklan The Jambi Times


JAKARAT  | Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan lokasi ibu kota di  Kalimantan Timur segera mendapatkan status Daerah Khusus Ibukota (DKI) setelah memperoleh undang-undang mengenai ibu kota baru.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan Presiden Jokowi sudah mengumumkan dua lokasi yang bakal dijadikan ibu kota baru. Lokasi itu adalah Kecamatan Samboja di Kutai Kartanegara dan Kecamatan Sepaku Semoi di Penajam Paser Utara.

Bambang menuturkan pemerintah tengah menggodok rancangan aturan hukum tersebut. Targetnya, menyerahkannya ke DPR pada tahun ini dan dibahas pada 2020.


"Presiden kan hanya bicara lokasi paling ideal, tapi mengenai ibu kota baru ini kami paham akan bentuk UU. Prosesnya, dimulai dengan penentuan lokasi, perundangan, dan konstruksi," ungkap Bambang di Kementerian PPN, Jakarta, Kamis (29/8).

Sementara, ia mengatakan saat ini pemerintah menyiapkan perencanaan besar (masterplan) untuk pembangunan kota baru di Kalimantan Timur.

"Proyeknya adalah membangun kota baru di wilayah tersebut, bangun kota baru kan sudah biasa. Kami sudah bangun di Tanjung Selor, Sofifi, nah ini kota baru di wilayah itu. Nanti ketika UU keluar, kami membangun calon Daerah Khusus Ibu Kota, itu kan untuk penetapan status dan pengelolaannya," terangnya.

Dengan demikian, ia memastikan bahwa pembangunan ibu kota baru didasarkan atas aspek hukum yang jelas. Ini pun sekaligus menepis isu di kalangan publik yang khawatir pembangunan ibu kota baru dipandang ilegal lantaran belum memiliki dasar hukum.

Seperti yang dilangsir oleh CNNIndoensia, Dalam keterangannya, Bappenas menambahkan status DKI Jakarta tak akan berubah sampai ada perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pemprov DKI Jakarta sebagai Ibu Kota NKRI.

Lembaga itu menjelaskan pemerintah masih menyusun naskah akademis RUU dan regulasi terkait dengan ibu kota baru.
Loading...
loading...