Aplikasi KRISNA Perkuat Akuntabilitas Perencanaan Kinerja Pemerintah
"Aplikasi KRISNA menjadi titik awal
interkoneksi semua aplikasi yang dimiliki pemerintah saat ini dalam
sistem e-government, sehingga dapat mendorong pembangunan prioritas yang
tepat sasaran dan efisien," ujar Menteri Syafruddin saat menghadiri
acara peluncuran aplikasi KRISNA 3.0 di Kantor Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas),
Jakarta, Kamis (29/8).
KRISNA adalah Kolaborasi
Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran dengan mengintegrasikan
sistem dari 3 kementerian, yakni Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian
Keuangan, dan Kementerian PANRB untuk mendukung proses perencanaan,
penganggaran, serta pelaporan informasi kinerja.
Menteri
Syafruddin menjelaskan lompatan teknologi yang terjadi saat ini
menuntut perubahan secara drastis dalam tata kelola pemerintahan. Untuk
itu, diperlukan sistem perencanaan yang flleksibel, cepat, dan adaptif
yang mampu menghadirkan terobosan inovatif agar prioritas pembangunan
tercapai.
"Melalui sistem berbasis elektronik,
perencanaan yang disusun pemerintah pusat dan daerah akan lebih efisien
dan efektif sehingga kementerian, lembaga dan pemda dapat menjalankan
program yang bermanfaat bagi masyarakat," paparnya.
Ia
mengapresiasi peluncuran KRISNA 3.0 sebagai dasar penyelenggaraan
Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja dan Anggaran K/L dan
Pemda. Aplikasi ini akan mendorong terwujudnya APBN yang fokus dan tepat
sasaran sehingga setiap rupiah anggaran yang digunakan bermanfaat bagi
pertumbuhan ekonomi dan masyarakat.
Mantan
Wakapolri ini juga mengingatkan agar pembenahan tidak hanya dilakukan
pada sistem informasi dan teknologi saja, melainkan juga perlu dilakukan
penguatan pada SDM aparatur perencanaan. Dengan demikian setiap program
dan kegiatan yang dirancang dapat menjawab kebutuhan publik.
Sistem
perencanaan, penganggaran, dan sistem informasi kinerja merupakan tiga
fondasi utama mengawal berjalannya anggaran negara secara akuntabel.
Melalui KRISNA 3.0, setiap perencanaan program dan anggaran akan disusun
secara transparan dan akuntabel. Dalam pelaksanaan penggunaan anggaran
akan diawasi ketat melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP).
"Kedepannya aplikasi ini
harus dapat digabungkan dan terkoneksi dengan e-SAKIP sehingga dapat
lebih besar lagi manfaatnya," harapnya.
Bahkan
saat ini beberapa daerah telah mengintegrasikan sistem perencanaan,
penganggaran dan informasi kinerjanya. Seperti yang dilakukan Pemprov
Yogyakarta dan Pemkab Banyuwangi sehinga dapat melakukan efisiensi
anggaran cukup signifikan. "Efisiensi anggaran Pemprov DIY pada tahun
2017 mencapai 1,6 triliun rupiah dan ditahun 2018 mencapai 236 milir
rupiah," ungkap Menteri Syafruddin.
Menteri
Syafruddin yakin melalui penerapan sistem KRISNA ini akan menyokong
berjalannya reformasi birokrasi secara nasional sebagai penyangga
efektifitas dan efisien pemanfaatan anggaran bagi kemaslahatan bangsa
Indonesia.
Sementara itu, Menteri PPN/Kepala
Bappenas Bambang Brodjonegoro menyampaikan aplikasi KRISNA lahir sebagai
bagian dari upaya beradaptasi terhadap rebolusi industri 4.0, khusunya
dalam konteks tata kelola pemerintahan sebagai bagian dari Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Seiring berjalannya waktu,
KRISNA telah berkembang menjadi lebih holistik dan integratif menjangkau
perencanaan penganggaran, serta informasi kinerja jangka menengah dan
tahunan baik dipusat maupun daerah.
“Dengan
KRISNA, maka semua proses perencanaan dilaksanakan secara digital. Kami
sangat mendukung agar seluruh proses perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi sampai dengan audit serta feedback,
bagi perencanaan dilakukan secara integratif, transparan, akuntabel dan
paperless,” ujarnya
Lanjutnya dikatakan, saat
ini di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dapat merasakan
kemudahan dengan hadirnya KRISNA, karena instansi tidak perlu mencetak
dan mengirimkan dokumen usulan dan dokumen persyaratan yang tebal, namun
semuanya cukup di upload ke aplikasi KRISNA.
Turut
hadir dalam kesempatan ini, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam
Negeri Hadi Prabowo, Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas
Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB M. Yusuf Ateh, Deputi bidang
Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Rini Widyantini, Deputi
bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN Leonard Tampubolon, Staf
Ahli bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi (OBTI)
Kementerian Keuangan Sudarto, perwakilan instansi pemerintah daerah
Batam, Maluku, Papua, dan Banjar Baru serta pejabat Kementerian PPN dan
instansi terkait. (byu/HUMAS MENPANRB)