Persoalan Sampah, Presiden Jokowi Ingin Penyelesaian PLTSa Dilakukan dengan Segera
The Jambi Times, JAKARTA | Presiden
Joko Widodo memimpin rapat terbatas (ratas) untuk membahas perkembangan
pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Kantor
Presiden, Jakarta, pada Selasa, 16 Juli 2019. Ratas membahas hal yang
sama salah satunya pernah digelar pada 1 November 2016 lalu.
"Urusan
sampah ini juga sudah ingin kita selesaikan, ingin kita kerjakan.
Sampai sekarang, sampai hari ini, saya belum mendengar ada _progress_
(pembangunan PLTSa) yang sudah nyala dan jadi," ujar Presiden saat sesi
pengantar.
Pembangunan PLTSa ini sebelumnya
diusulkan di 12 kota/kabupaten. Meski demikian, dari semua usulan
tersebut hingga saat ini masih belum ada wujud PLTSa yang sudah
beroperasi.
Maka itu, dalam ratas kali ini,
Kepala Negara ingin mengetahui kendala yang terjadi di lapangan untuk
kemudian langsung dituntaskan dan diputuskan dalam rapat tersebut.
"Oleh
sebab itu, kita langsung menuju ke masalah saja. Enggak jadi masalahnya
apa? Ada yang menyampaikan PLN-nya Pak yang lamban. PLN ada? Tinggal
nanti langsung saya perintah. Ada yang menyampaikan di ESDM belum beres.
Menterinya ada," kata Presiden.
Presiden
mengingatkan, semangat dari pembangunan PLTSa ini tidak hanya terletak
pada urusan penyediaan listrik semata. Namun, jauh lebih besar dari itu,
pemerintah hendak membenahi salah satu permasalahan klasik yang biasa
ditemui di kota-kota besar, yakni soal manajemen sampah.
"Ini bukan urusan listriknya, yang mau kita selesaikan ini urusan sampahnya. Listrik itu adalah ikutannya," ucapnya.
Sekretaris
Kabinet, Pramono Anung, yang memberikan keterangan selepas ratas
mengatakan bahwa dari 12 usulan pembangunan PLTSa yang ada, 4 di
antaranya memiliki perkembangan yang cukup baik dan menunggu
penyelesaian di tahun ini.
"Mudah-mudahan tahun
ini ada yang bisa selesai, yaitu di antaranya adalah Surabaya, kemudian
Bekasi, dan Solo. Solo ini _progress_-nya cukup baik. Kemudian yang
sudah mulai adalah DKI Jakarta," tuturnya di Kantor Presiden, Jakarta.
Pramono
kembali memberikan penegasan terhadap apa yang disampaikan Presiden
dalam ratas tersebut bahwa pembangunan PLTSa di sejumlah daerah tersebut
dilakukan dalam rangka untuk pembersihan sampah di kota-kota yang ada.
"Sebagai
contoh misalnya di Bekasi itu sudah hampir 1.700 ton per hari. Belum
yang 8.000 ton per hari dari Bantar Gebang. Dari Bekasi sendiri sudah
cukup tinggi," ujarnya.
Maka itu, Presiden Joko
Widodo akan mengawal langsung pembangunan PLTSa pada sejumlah kota atau
provinsi prioritas, yakni Surabaya, Bekasi, Solo, Jakarta, dan Bali.
Adapun terhadap 7 usulan lainnya, Kepala Negara meminta usulan di
wilayah-wilayah itu untuk mulai menyiapkan purwarupanya.
"Empat
kota prioritas, yaitu Surabaya, Bekasi, Solo, DKI akan dikawal secara
langsung oleh Presiden untuk penyelesaiannya. Kemudian yang kelima ada
Bali," ucap Pram. (isp)