Pembahasan APBD Perubahan 2019 Selesai, Ini Penjelasan Gubernur
The Jambi Times, JAMBI | Gubernur Jambi .Fachrori
Umar mengemukakan bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) harus mengakselerasi (mempercepat) pencapaian
target-target pembangunan, dalam mewujudkan visi pembangunan Pemerintan
Provinsi Jambi, Jambi TUNTAS. Hal itu disampaikannya dalam Rapat
Paripurna DPRD Provinsi Jambi dalam rangka Penandatanganan Nota
Kesepakatan KUPA dan PPAS Perubahan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran
2019, di Ruang Rapat Utama Gedung DPRD Provinsi Jambi, Rabu (17/7) yang lalu.
Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi Jambi .Cornelis Buston dan Wakil Ketua DPRD menandatangani nota kesepakatan KUPA dan PPAS Perubahan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 tersebut, yang selanjutnya menjadi acuan dalam menentukan program atau kegiatan yang akan direncanakan dalam penyusunan Perubahan APBD tahun anggaran 2019.
Nilai anggaran yang disepakati Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Jambi, yaitu Pendapatan Rp4.566.472.026.795,00, Belanja Rp5.222.752.844.683,32 dengan rincian: Belanja Tidak Langsung Rp2.992.093.342.702,33, Belanja Langsung Rp2.230.659.501.980,99, Penerimaan Pembiayaan atau Silpa Rp671.280.817.882,32, pengeluaran pembiayaan Rp15.000.000.000.
Dengan ditandatanganinya nota kesepakatan KUPA dan PPAS Perubahan APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2019, Gubernur Jambi Fachrori Umar mengapresiasi kerja keras seluruh dewan dan pihak terkait.
"Kami sangat menyadari bahwa kinerja pelaksanaan APBD tahun berjalan masih terus diperhatikan dan harus diselesaikan tepat waktu dan berhasil guna, saya dan seluruh jajaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakannya dan ini pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban kita kepada seluruh masyarakat," ujar Fachrori.
Fachrori menyatakan, laporan dari Badan Anggaran dan keputusan dewan hari ini akan menjadi landasan dalam menyusun rancangan perubahan APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2019 dan acuan untuk menentukan langkah-langkah strategis ke depan, sebagai upaya akselerasi pencapaian target-target pembangunan tahun 2019.
Beberapa hal yang menjadi masukan dari dewan melalui Badan Anggaran yang dibacakan oleh M.Zuber menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi diharapkan dapat merancang program dan kegiatan untuk lebih merespon kondisi masyarakat Jambi dan program yang lebih inovatif tidak sekedar menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan yang cenderung serupa dan berulang.
Dewan juga mengharapkan Pemerintah Provinsi Jambi untuk terus mengembangkan jalinan komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat terkait program kegiatan yang ada pada kementerian/lembaga sehingga Provinsi Jambi diharapkan dapat menarik anggaran dari pusat sebesar mungkin, sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah. Dan Pemerintah provinsi Jambi hendaknya terus melakukan perbaikan kualitas birokrasi meskipun hasil audit BPK tetap diperoleh opini WTP, namun masih banyak ditemukan kelemahan sistem pengendalian internal, yang mengindikasikan masih perlunya peningkatan kualitas birokrasi dan aparaturpemerintah. (adv hms).
