Meningkat dari Tahun Lalu, Lebih dari 3.000 Inovasi Ikuti KIPP 2019
The Jambi Times, JAKARTA | Setelah pendaftaran Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2019 ditutup pada 21 April lalu, tercatat sebanyak 3.156 proposal masuk ke Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik). Jumlah ini meningkat dari KIPP 2018 yang mencapai 2.824 proposal. Proposal yang dinyatakan lolos administrasi pada KIPP 2019 ini adalah 1.329 proposal.
Ribuan inovasi itu terdiri dari 21 kementerian, 13 lembaga, 28 provinsi, 206 kabupaten, dan 62 kota. Seluruh proposal yang telah lolos administrasi tersebut kini sedang dalam tahap penilaian oleh Tim Evaluasi. Tim Evaluasi yang terdiri dari 11 akademisi berbagai universitas negeri yang kredibel ini melakukan penilaian pada 27 April sampai dengan 10 Mei 2019.
Dari 1.329 proposal yang dinyatakan lolos administrasi, sebanyak 232 proposal diajukan oleh kementerian, dan 68 proposal dari lembaga. Sementara dari pemerintah daerah, sebanyak 161 proposal inovasi diajukan oleh pemerintah provinsi, 597 proposal dari pemerintah kabupaten, dan 271 proposal dari pemerintah kota.
Untuk selanjutnya, akan dipilih Top 99 Inovasi Pelayanan Publik. Penghargaan terhadap 99 inovasi terbaik itu, rencananya akan dilaksanakan dalam waktu dekat.
Top 99 Inovasi Pelayanan Publik ini kemudian akan diseleksi lagi menjadi Top 40. Seleksi dilakukan dengan cara wawancara dan presentasi dari para inovator di hadapan Tim Panel Independen. Tahap tersebut, dijadwalkan pada tanggal 2 hingga 17 Juli 2019 di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Tim Panel Independen terdiri dari 12 anggota yang diketuai oleh J.B Kristiadi.
Penyelenggaraan KIPP merupakan bagian dari strategi menumbuhkan inovasi pelayanan publik sebagai salah satu bentuk pembinaan inovasi pelayanan publik dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik guna mendukung kebijakan reformasi birokrasi. “Inovasi Pelayanan Publik merupakan salah satu upaya kita bersama dalam mendorong percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik, yang menjadi muara dari reformasi birokrasi,” ujar Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Diah Natalisa.
Tahun 2019 ini, KIPP mengambil tema "Inovasi Pelayanan Publik untuk Percepatan Reformasi Birokrasi dan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan". Ada sembilan kategori yang masuk dalam kompetisi ini. Kategori tersebut adalah pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, pemberdayaan masyarakat,
pelayanan publik responsif gender, perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup, serta tata kelola pemerintahan. Semenrara itu, ada enam kriteria inovasi dalam KIPP 2019. Inovasi harus bermanfaat terhadap masyarakat, kebaruan, efektif, dapat ditransfer, dan berkelanjutan. (don/HUMAS MENPANRB)
