KPAI Awasi Proses Hukum Dan Restitusi Anak Korban TPPO Bali
Selanjutnya yang akan mereka hadapi adalah proses hukum persidangan di Bali. KPAI melakukan pengawasan pada proses penegakan hukum jelang persidangan untuk memastikan implementasi UU TPPO dan UU PA dalam kasus ini. KPAI menggelar rapat koordinasi dengan SKPD terkait pada hari Kamis, 20 Maret 2019 bersama K/L terkait kasus tersebut sekaligus merespon tingginya angka trafficking dan eksploitasi pada anak dengan tujuan Bali di tahun 2018 dan awal 2019 ini. Pertemuan difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak provinsi Bali beserta Gugus Tugas TPPO, terdiri dari Kemensos, Kemenaker, Kemenkes, Kejaksaan Tinggi, Polda Bali, dan KPAD Bali.
Pertama KPAI dan KPAD Provinsi Bali memperkuat sinergi antar Kementrian/Lembaga untuk memantau proses hukum anak korban TPPO di Bali agar memperoleh kepastian hukum dan keadilan bagi korban. KPAI berharap dengan kasus ini, proses hukum akan memberikan efek jera pada para pelaku agar anak-anak tidak lagi dieksploitasi secara ekonomi dan seksual. Saat ini Polda Bali sudah menyempurnakan berkas dan kembali dimasukkan ke Kejaksaan Tinggi menunggu persidangan.
Kedua pada aspek pemulihan dan rehabilitasi Kemensos provinsi Bali dan KPPPA prov Bali menyatakan pentingnya layanan rehabsos untuk anak korban TPPO agar memiliki basis pelayanan yang khusus dan spesifik dengan tujuan memulihkan dan mengembalikan anak korban untuk memiliki mental dan tekad tidak kembali lagi pada dunia prostitusi. Hal itu sulit dicapai dan menjadi salah satu kegagalan dalam rehabsos anak korban selama ini, sehingga tetap rentan kembali pada sindikat prostitusi.
Ketiga, KPAI menyerukan momentum implementasi UU TPPO yang salah satunya pemenuhan hak restitusi patut direalisasikan dalam kasus ini. Kejaksaan beserta kepolisian diharapkan menjamin hal itu dalam kerangka keadilan bagi korban. Penderitaan yang dialami korban tidak sebanding dengan apa yang dilakukan oleh pelaku, sehingga membutuhkan komitmen dan persamaan persepsi dengan aparat penegak hukum untuk materi persidangan nanti. Sejalan dengan itu KPAI senantiasa bersinergi dengan LPSK dalam merealisasikan mandat pemenuhan restitusi anak tersebut.
Keempat, peristiwa TPPO dengan tujuan eksploitasi seksual komersial pada anak melalui prostitusi bukan kali pertama untuk tujuan ke Bali, sebelumnya KPAI juga menggagalkan anak-anak yang akan dipekerjakan menjadi terapis pijat plus ke Bali yang sebelumnya harus melayani pria hidung belang di Bandung. Untuk itu daerah asal pengiriman yakni dari Jawa Barat menjadi perhatian untuk dilakukan langkah-langkah advokatif kepada pemerintah daerah Jawa barat.
Dalam pantauan KPAI ada 4 kasus besar kasus TPPO dan eksploitasi anak yang korbannya merupakan anak dari jawa barat. Kasus tersebut diantaranya 5 anak korban prostitusi online apartemen Surabaya di akhir 2017, kemudian 6 anak korban prostitusi online di apartemen Jakarta selatan tahun 2018. Selanjutnya 3 anak yang akan dilacurkan ke Bali melalui terapis plus yang berhasil digagalkan tahun 2018, serta 5 anak korban prostitusi dengan medium etalase seks di Bali yang saat ini akan disidangkan, seluruhnya didatangkan dari Jawa barat.
Untuk itu langkah advokasi yang dimaksud KPAI dan KPAD Prov Bali akan menemui Gubernur Jawa Barat dalam menyampaikan temuan-temuan di lapangan untuk segera mengambil langkah-langkah ekstra ordinary dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yang menyasar anak. Sebab, komitmen utama Pemerintah dan Pemerintah Daerah merupakan hal yang mendesak dalam merespon masalah tersebut.
Reporter: Sulaeman
