Wali Kota Jambi

Gubernur Jambi

Selamat Idul Fitri 2019

Terpopuler

Back to Top
Loading...

Video

Kasus OTT 2018 KPK Pecahkan Rekor, Kasus Tidak OTT?

Pasang Iklan Gratis
Pasang Iklan Gratis Di iklan the jambi times http://iklan.thejambitimes.com

Video Jambi Terkini
Lihat Video Berita seputar Jambi
http://tv.thejambitimes.com

Pasang Iklan Disini
Pasang Iklan Disini Hub. 0813 6687 8833
http://www.thejambitimes.com

Tunjukan.com
Portal Berita Tunjukan
http://www.tunjukan.com

Ads by Iklan The Jambi Times

JAKARTA | Sebagai bentuk pertanggungjawaban publik dan transparansi atas kinerja
Komisi Pemberantasan Korupsi, pada kesempatan hari ini, Kamis (19/12/2018) kami sampaikan capaian dan kinerja KPK  sepanjang tahun 2018.

KPK sebagai salah satu lembaga penegak hukum, berusaha senantiasa menjaga kinerja dalam hal  pencegahan, penindakan maupun kelembagaan. 

Sejak lembaga ini berdiri, Laporan Keuangan KPK selalu memiliki Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Demikian juga dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP), selama 7 (tujuh) tahun terakhir sejak tahun 2011, KPK memperoleh Nilai A.

Penghargaan lainnya yang diterima KPK tahun ini adalah penghargaan PR Indonesia Best Communicators

2018 untuk Kategori Lembaga. Sebagai badan publik, KPK juga menerima kategori pemeringkatan keterbukaan informasi publik menuju informatif. 

KAPASITAS KELEMBAGAAN

Seluruh kegiatan KPK tahun 2018 dilakukan menggunakan anggaran yang berasal dari APBN murni, yaitu  sebesar 854,2 milyar rupiah. 

Penyerapan anggaran pada tahun ini sebesar 744,7 milyar rupiah atau sekitar 87,2 persen.
Kita bersyukur, pekerjaan tahap awal bagian interior gedung Pusat Edukasi Antikorupsi atau Anti￾Corruption Learning Center (ACLC) yang menempati kantor lama KPK di Jalan HR. Rasuna Said Kav C1 Jakarta Selatan telah selesai, sehingga menjelang akhir tahun 2018 ini telah dilakukan peresmian penggunaan gedung tersebut dan memulai kelas pembelajaran. 

Secara bertahap Pusat Edukasi Antikorupsi juga telah mengembangkan materi-materi antikorupsi dengan metode pembelajaran jarak jauh atau e-learning. Saat ini terdapat 30 orang trainer internal, 256 Penyuluh Antikorupsi tersertifikasi serta 47 Ahli Pembangun Integritas.

Untuk sumber daya manusia, total pegawai KPK pada tahun 2018 berjumlah 1.652 pegawai. Komposisi pegawai terbesar berada pada kesekjenan 509 pegawai atau 30,81 persen diikuti kedeputian penindakan total 440 pegawai atau 26,63 persen, termasuk di dalamnya 119 penyelidik, 106 penyidik terdiri atas 48 penyidik pegawai tetap KPK dan 56 penyidik berasal dari Polri dan 2 Penyidik PNS serta 78 penuntut umum. 

Dan berikutnya adalah pegawai di kedeputian pencegahan 310 pegawai atau 18,77 persen.
Harapan publik terhadap KPK selalu menjadi kekuatan bagi kami. Sampai Desember 2018 ini KPK menerima 6.202 laporan masyarakat. Meskipun, dari 6.143 yang telah diverifikasi, hanya 3.990 laporan berindikasi tindak pidana korupsi, selebihnya sebanyak 2.153 bukan laporan yang berindikasi tindak pidana  korupsi.

PENCEGAHAN

Di bidang pencegahan, KPK sebagai trigger mechanism tahun ini mendampingi total 34 pemerintah
provinsi termasuk di dalamnya 542 pemerintah kabupaten dan kota. KPK terus mendorong perbaikan tata  kelola pemerintahan di bidang sistem administrasi perencanaan, penganggaran, perizinan, pengadaan barang/jasa, penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), tata kelola kesamsatan, tambahan penghasilan pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah, dan mulai 2018 ini di beberapa daerah KPK mendorong Optimalisasi Penerimaan Daerah (OPD) di sektor pajak.

Kegiatan koordinasi, supervisi, dan monitoring pencegahan dilakukan melalui pemetaan permasalahan; pendampingan penyusunan rencana aksi; permintaan dan analisis serta validasi informasi/data, pengamatan, diskusi, benchmarking, serta kegiatan lainnya dalam rangka monitoring dan evaluasi implementasi rencana aksi yang sudah ditetapkan. 

Programnya meliputi: perencanaan APBD, pengadaan  barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, penguatan APIP, implementasi tambahan penghasilan pegawai, implementasi e-samsat, dan Optimalisasi Penerimaan Daerah (OPD).

Sekitar 13 jenis pajak daerah mulai dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Tanah (PAT), Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Parkir, Bea  Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Rokok, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi fokus yang didorong untuk meningkatkan penerimaan daerah.

Salah satunya, KPK mendorong pelaku usaha di sektor perhotelan, restoran, tempat hiburan, dan parkir untuk memasang tapping box. Pemasangan alat tapping box itu bertujuan untuk monitoring transaksi usaha  secara online. Saat ini 6 provinsi di wilayah Sumatera, yaitu: Provinsi Riau, meliputi Pemprov Riau, Pemkot  Pekanbaru, dan Pemkot Dumai; Provinsi Kepulauan Riau, yang meliputi Pemprov Kepulauan Riau, Pemkot  Batam, dan Pemkot Tanjung Pinang; Provinsi Sumatera Selatan, terdiri atas Pemprov Sumatera Selatan, 

Pemkot Palembang, dan Pemkab Muara Enim; Provinsi Jambi, terdiri atas Pemprov Jambi dan Pemkot Jambi; Provinsi Lampung, meliputi Pemprov Lampung dan Pemkot Bandar Lampung; dan terakhir Provinsi Bengkulu, meliputi Pemprov Bengkulu dan Pemkot Bengkulu, secara bertahap telah menerapkan sistem  tersebut.

Hingga kuartal 3 tahun 2018 ini sekurangnya 53 milyar rupiah penerimaan pajak masuk ke kas daerah melalui sejumlah Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang bekerja sama dengan Pemda terkait.

Di Jakarta, dalam tahun 2018, sebesar Rp38,12 triliun dari anggaran belanja atau 48,76% dari total APBD  dibiayai dari pajak daerah. KPK mencermati jumlah pajak daerah tersebut belum maksimal diterima oleh Pemprov DKI Jakarta. 

Permasalahan mendasar antara lain ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, wajib pajak enggan memberikan data transaksi, ketiadaan sistem data dan  informasi yang menjadi basis data monitoring potensi pajak (fiscal cadaster), bad behaviour dan moral hazard dalam pembayaran pajak, seperti pemalsuan, penghindaran, dan lain sebagainya serta kesulitan￾dalam pembayaran pajak.

Pembayaran pajak juga belum menjadi persyaratan dalam pemberian izin (tax
clearance) Besarnya potensi penerimaan yang tidak masuk ke kas daerah jika tidak dilakukan perbaikan sistem  menyeluruh, maka potensi peningkatan penerimaan pajak DKI sebesar Rp4,9 triliun dari hasil  pendampingan KPK di 2017 akan hilang.

Karenanya, di tahun ini untuk lebih mengoptimalkan penerimaan  pajak DKI, KPK mendorong perbaikan sistem dengan penerapan tax clearance. Aturan yang mewajibkan kepada Wajib Pajak untuk menyelesaikan tunggakan pajak daerah saat mengajukan permohonan  perizinan atau PTSP tidak akan melayani permohonannya. 

Di tahun 2018 juga, berangkat dari isu kepatuhan pajak reklame dan keindahan tata ruang di wilayah DKI Jakarta, KPK menemukan dari 295 tiang tumbuh hanya 5 di antaranya yang memiliki ijin. Potensi moral hazard dan pembiaran karena kebuntuan komunikasi antara Dinas dan pihak terkait lainnya yang mengakibatkan tidak terpungutnya pajak reklame.

Sekurangnya potensi pajak reklame yang dapat disetorkan ke kas daerah dengan tarif minimal 450 juta/tahun, maka sebesar 130 milyar/tahun tidak terpungut.

Pajak reklame merupakan salah satu sumber pendapatan penting bagi Jakarta. Pajak reklame menyumbang sekitar tiga persen total PAD pemprov Jakarta.

Karenanya, KPK juga mendorong Pemprov DKI untuk mengembangkan sistem monitoring reklame berbasis teknologi informasi dalam hal pendataan.

Agar data titik reklame dari BPRD, PTSP, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, serta Satpol PP dapat direkonsiliasi, direkam titik koordinatnya dan dilengkapi dengan metadata. Untuk memperkuat pengawasan oleh masyarakat, maka data tersebut dibuka  ke publik. 

Untuk mengefektifkan pengawasan dan pencegahan korupsi, KPK juga merekomendasikan untuk  membuat platform sistem informasi berbasis non-spasial dan spasial yang terintegrasi lintas SKPD seperti perizinan, perpajakan, tata kota, kependudukan dan lainnya.

Peningkatan pada sektor PAD secara langsung akan berdampak pada implementasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). 

KPK terus mendorong setiap pemda untuk secara bertahap mengimplementasikan TPP. Dengan TPP yang lebih baik, diharapkan perilaku koruptif dari setiap aparatur  pemerintah semakin berkurang. Upaya yang dilakukan adalah dengan mendorong setiap pemda membuat dan menerapkan secara konsisten regulasi tentang TPP, pembayaran TPP tidak hanya berdasarkan  disiplin/kehadiran, dan penerapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) ditetapkan secara online.

Potensi penerimaan daerah lainnya juga diperoleh dari implementasi e-Samsat yang transparan dan akuntabel. Bentuk intervensi yang dilakukan di antaranya dengan mendorong pengembangan sarana; prasarana mulai dari penguatan SDM, integrasi data dengan Polri, Jasa Raharja, dan perbankan; serta
penggunaan teknologi informasi dalam proses pelayanan Samsat.

Proses pengadaan barang dan jasa adalah salah satu agenda yang terus didorong dalam program korsup  pencegahan ini. KPK mendorong diimplementasikannya sistem e-procurement, pendirian Unit Layanan  Pengadaan (ULP) yang mandiri, termasuk SDM pengelola yang independen. 

Tahun ini KPK telah mendorong penggunaan e-catalog lokal di 10 daerah, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Prov Jawa Barat, Kota Bandung, Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya,  Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kota Makasar.
Tujuannya adalah agar proses pengadaan berjalan lebih terbuka, sehingga menghasilkan output pengadaan yang efektif dan efisien.

Sementara, untuk penguatan APIP fokus KPK pada kompetensi teknis dan penguatan independensinya. 

Tujuannya, agar APIP dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan standar audit dan profesionalisme auditor. Hingga akhir 2018 telah dilakukan workshop terhadap 3.032 orang auditor dari 34 provinsi. 

Terkait independensinya, setelah melalui pembahasan yang panjang hampir 1 tahun terakhir. KPK  mempertemukan dua Kementerian Dalam Negeri dan PAN RB dan telah disepakati terkait revisi PP 18  Tahun 2016. PP yang akan memperkuat kewenangan dan independensi APIP yang akan mengatur terkait mekanisme pelaporan, pengangkatan atau pemberhentian serta penyesuaian eselonering. 
 
Intervensi lainnya melalui program koordinasi dan supervisi dilakukan KPK terkait tata kelola Pekerja  Migran Indonesi (PMI). Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia termasuk di dalamnya mengenai  pendirian Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Pekerja Migran Indonesia.
Tujuannya, mewujudkan  pelayanan penempatan dan pelindungan PMI yang efektif, efisien, transparan, dan mempercepat  peningkatan kualitas layanan bagi PMI. LTSA mengintegrasikan 8 (delapan) fungsi layanan yaitu: terkait  ketenagakerjaan, kependudukan, kesehatan dan RSUD, keimigrasian, kepolisian, BPJS Ketenagakerjaan,  BP3TKI, dan Perbankan/ATM. 

Hingga 2018 ini, sudah diresmikan 22 LTSA di daerah-daerah yang diketahui sebagai kantong-kantong  PMI/TKI, yaitu antara lain Entikong, Indramayu, Gianyar, dan Yogyakarta. Sedangkan LTSA yang  diresmikan tahun 2017 berada di wilayah Kabuparen Sambas, Kabuparen Lombok Tengah, Provinsi Jawa Timur, Kabapaten Cirebon, Kota Batam, Kabupaten  Sumbawa, Kab.upaten Cilacap, Kabupaten Karawang, Kabupaten Sukabumi.

Perbaikan sistem yang mendasar juga menjadi fokus KPK. Salah satunya dilakukan melalui kajian sistem.

Salah satunya pada sektor kesehatan yang masih menjadi fokus kajian KPK tahun ini.
Dari temuan KPK, selama satu dekade terakhir, alat kesehatan (alkes) masih menjadi komoditas yang paling banyak dikorupsi di sektor kesehatan. 

Tidak tersedianya standar, variasi spesifikasi yang sangat banyak, serta inovasi yang cepat menyebabkan alkes rentan untuk dikorupsi. 

Selain itu, KPK juga menemukan sejumlah indikasi   buruknya tata kelola alkes yang mengakibatkan inefisiensi dalam penggunaan uang negara. Salah satunya  alkes yang tidak terpakai di sejumlah rumah sakit karena tidak sesuai kebutuhan, pemeliharaan yang buruk,  ataupun kurangnya tenaga SDM yang mengoperasikan alkes. Karenanya, kajian ini mengambil ruang lingkup tiga aspek dalam sistem tata kelola alkes, yaitu pre-market, placing on market, dan postmarket. 

Dalam tiap aspek dilakukan penelahaan seputar kebijakan dan regulasi, kelembagaan dan pelaksanaan  tata laksana atau proses bisnis alkes pada kementerian/lembaga terkait. 

Masih di sektor kesehatan, sbagai tindak lanjut dari penanganan kecurangan dalam sistem Jaminan  Kesehatan Nasional (JKN), tahun ini KPK bersama Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan telah menyusun pedoman penanganan kecurangan. 

Dalam pedoman penanganan kecurangan tersebut,  ditetapkan pengenaan sanksi terhadap pelaku yang tidak hanya berupa sanksi pidana, tetapi juga dapat  meliputi sanksi administrasi, sanksi perdata dan kewajiban mengimplementasikan program pencegahan kecurangan. KPK menilai perlunya pengenaan sanksi terhadap kecurangan JKN agar potensi kecurangan tidak berlarut-larut yang dapat mengakibatkan BPJS Kesehatan mengalami kebocoran anggaran JKN yang  semakin besar.

Namun, tetap memperhatikan proses layanan kesehatan untuk masyarakat tidak  terhambat.
Studi lain yang dilakukan KPK di tahun ini adalah terkait tata kelola Lembaga Pemasyarakatan. Studi ini dilatarbelakangi atas banyaknya pengaduan masyarakat ke KPK yang menyampaikan banyaknya pungli  dan penyalahgunaan kewenangan di lingkungan lapas. 

Aduan ini kemudian terbukti dengan adanya  operasi tangkap tangan terhadap Kalapas Sukamiskin Bandung pada Juli 2018. Hasilnya, KPK  menemukan sejumlah kelemana dalam regulasi dan perencanaan, diantaranya mengenai klasifikasi risiko lapas, perencanaan aggaran, permasalahan kelembagaan terutama pada peran Bapas dan temuan operasional terkait sistem dan SDM, diantaranya: belum optimalnya SIP yang beroperasi saat ini, over stay yang berakibat pada over capacity, dan permasalahan pada pola rotasi dan mutasi personel termasuk mekanisme penegakan sanksi bagi pegawai yang bermasalah.

Selain itu, KPK juga meluncurkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI). Ada enam kementerian/lembaga, lima belas pemerintah provinsi, dan lima belas pemerintah kabupaten/kota yang tercakup dalam SPI ini.

Respondennya berasal dari pegawai internal, pengguna layanan, dan narasumber ahli. SPI mengukur  risiko korupsi mulai dari soal suap, gratifikasi untuk perizinan, pengadaan barang dan jasa, mark up anggaran, dan lainnya.

Hasilnya, menunjukkan Indeks Integritas 2017 berkisar di angka 52,91 yang ditempati oleh Pemerintah Provinsi Papua hingga nilai tertinggi 77,39 yang diwakilkan oleh Pemerintah  Kota Banda Aceh. 

Nilai indeks tinggi mendekati 100 menunjukkan risiko korupsi rendah dan adanya kemampuan sistem untuk merespon kejadian korupsi dan pencegahan dalam organisasinya secara lebih  baik. 

Di tahun politik ini KPK juga mengeluarkan sebuah Survei Potensi Benturan Kepentingan Pendanaan
Pilkada 2018. Survei menemukan 20 orang responden mengakui membayar mahar kepada parpol. 

Besaran mahar yang dibayarkan berkisar antara 50-500 juta/kursi, yang merupakan kesepakatan antara  Partai dan Pasangan calon kepala daerah. Besarnya biaya pilkada yang tidak didukung oleh kemampuan  harta pasangan calon, membuat para calon kepala daerah mencari bantuan biaya dari donatur. 

Profil penyumbang didominasi oleh pengusaha. Perbaikan pada sektor politik dan swasta juga tidak luput dari perhatian KPK. Keduanya merupakan sektor  strategis, sebab pembenahan keduanya akan membawa manfaat yang nyata bagi masyarakat. 

Setelah tahun lalu KPK bersama LIPI menyusun Kertas Posisi Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) dan instrumen  penilaian diri, tahun ini KPK menyempurnakan instrumen tersebut dengan lima komponen utamanya, yaitu  terkait kode etik, demokrasi internal partai, kaderisasi, rekrutmen, dan keuangan partai yang transparan  dan akuntabel. Pada tahun ini juga telah dilakukan diseminasi SIPP kepada 16 Parpol. 

Di sektor swasta, melalui program Profesional Berintegritas (PROFIT) KPK terus mendorong dunia usaha  terbebas dari praktik koruptif. 

Pada peringatan hari antikorupsi sedunia KPK meluncurkan buku panduan pencegahan korupsi di sektor swasta yang disusun bersama ahli hukum, praktisi bisnis, Kamar Dagang dan
Industri (Kadin) Indonesia, serta ahli ekonomi.

Secara reguler KPK juga terus berupaya meningkatkan kesadaran Penyelenggara Negara melaporkan  harta kekayaan melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). 

Di tahun 2018 ini, KPK  masih mendapati kepatuhan pelaporan harta oleh anggota legislatif di daerah masih rendah yaitu sekitar  27,85%. KPK terus berupaya memberi pemahaman pentingnya melaporkan harta kekayaan sebagai  instrumen transparansi bagi pejabat publik.

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan LHKPN, efektif mulai 1 Januari 2018 seluruh wajib LHKPN telah melaporkan hartanya dengan aplikasi elektronik (e-lhkpn) secara periodik pada 1 Januari hingga 31 Maret setiap tahunnya. 

Aplikasi tersebut dapat diakses melalui tautan https://elhkpn.kpk.go.id/. Dari 14 jenis  dokumen pendukung yang harus dilampirkan, wajib lapor kini hanya perlu melampirkan satu jenis yaitu  dokumen kepemilikan harta pada lembaga keuangan. 

Sampai dengan akhir tahun 2018 ini KPK telah menerima sebanyak 192.992 LHKPN. Terdiri atas 65,58 persen dari 238,482 wajib lapor di tingkat eksekutif, sebanyak 24,62 persen dari 18,224 wajib lapor di  tingkat legislatif, sebanyak 47,75 persen dari 22,522 wajib lapor di tingkat yudikatif, dan 84,02 persen dari  25,418 wajib lapor BUMN/BUMD.

Selain kepatuhan LHKPN, KPK juga mengimbau PN untuk menolak setiap pemberian gratifikasi yang  berhubungan dengan jabatan. Data Direktorat Gratifikasi, KPK telah menerima sebanyak 1.990 laporan, 930 di antaranya dinyatakan milik negara, 3 ditetapkan milik penerima dan 290 laporan masih dalam proses  penelaahan. Bila dilihat dari instansi pelapor, BUMN/BUMD merupakan institusi paling banyak yang  melaporkan gratifikasi dengan 597 laporan, diikuti kementerian dengan 578 laporan, dan pemerintah daerah dengan 380 laporan. 

Dari laporan gratifikasi ini, total gratifikasi yang ditetapkan sebagai milik negara adalah senilai Rp 8,5 miliar termasuk di dalamnya uang lebih dari 6,2 miliar rupiah yang telah dimasukkan ke kas negara dalam bentuk PNBP dan berbentuk barang senilai Rp2,3 miliar. 

Penggunaan teknologi informasi dalam pencegahan korupsi, utamanya pada pendidikan dan peningkatan partisipasi publik dalam pemberantasan korupsi juga terus ditingkatkan. Salah satunya dengan terus  memperbaiki aplikasi platform JAGA. Pada 2018, sistem pencegahan korupsi-Platform JAGA sudah dikembangkan sampai dengan versi 5.0 dengan kelebihan penggunaan data analytics untuk mendapatkan  pengalaman pengguna yang lebik baik (user-centric), Data lebih banyak dan up to date, Fitur diskusi – masyarakat menemukan dan menyebarkan cara mencegah korupsi versi mereka, Perbaikan proses bisnis  dan sistem penunjang platform, Akses informasi serba-serbi pelayanan publik dan praktik terbaik untuk  mencegah korupsi.

Namun, demikian platform JAGA tidak menggantikan saluran pengaduan yang telah  KPK juga tidak lelah melaksanakan sosialisasi dan pendidikan antikorupsi guna meningkatkan partisipasi  dan menjadikan masyarakat sebagai agen antikorupsi.

Hal ini dilakukan melalui sejumlah program,  misalnya dengan menggunakan pendekatan seni dan budaya popular yang melibatkan para musisi muda  melalui festival suara antikorupsi (SAKSI); Anti-Corruption Fim Festival (ACFFEST); menyasar kaum  perempuan melalui Gerakan Nasional Saya Perempuan Anti Korupsi (GN SPAK) dan juga menyapa  masyarakat umum melalui Bus Antikorupsi ‘Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi’. 

Dengan seluruh strategi dan pendekatan dalam pencegahan korupsi yang telah dilakukan, di tahun ini KPK  juga menerima kepercayaan untuk memimpin aksi bersama dalam upaya pencegahan korupsi sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
KPK sebagai koordinator akan mengawasi dan memastikan 11 rencana aksi yang telah disusun terlaksana dengan baik.

PENINDAKAN

Di bidang penindakan, upaya membuat terobosan terus dilakukan. Di tahun ini PT DGI yang telah berubah  nama menjadi PT NKE menjadi korporasi pertama yang dituntut dan dibawa ke persidangan.

Salah satu tuntutan KPK adalah pencabutan hak korporasi untuk mengikuti lelang selama waktu tertentu. KPK berharap ke depan korporasi lebih serius menghindari dan mencegah korupsi karena resiko yang sangat  besar tersebut. 

Tiga korporasi lainnya mulai disidik pada tahun ini, yaitu PT. Nindya Karya, PT. Tuah sejati, dan PT. Putra Ramadhan (PT. Trada) baik atas dugaan tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang. 

Selain itu, bertujuan untuk makin memberikan efek jera dan terapi kejut bagi para pelaku korupsi serta membuka peluang lebih besar dalam pengembalian keuangan negara, KPK bersama-sama mitra terkait meluncurkan Modul Teknis Penanganan Perkara TPPU dan Pemulihan Aset di Pasar Modal.
Modul yang diharapkan menjadi pedoman bagi penegak hukum untuk menangani perkara TPPU dan pemulihan aset khususnya di pasar modal.

Secara total, pada tahun 2018 KPK melakukan 157 kegiatan penyelidikan, 178 penyidikan, dan 128 kegiatan penuntutan, baik kasus baru maupun sisa penanganan perkara pada tahun sebelumnya.
Selain itu juga melakukan eksekusi terhadap 102 putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. 

Lebih dari 500 miliar rupiah telah dimasukkan ke kas negara dalam bentuk PNBP dari penanganan perkara.Termasuk di dalamnya dari pendapatan hasil lelang barang sitaan dan rampasan dari perkara tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang sebesar Rp 44,6 miliar.

KPK melalui unit Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Sitaan (Labuksi) berusaha untuk mengoptimalkan pemulihan aset (asset recovery) dari perkara korupsi dan TPPU.

Selain melakukan lelang  bersama DJKN, eksekusi barang rampasan juga dilakukan dengan pemanfaatan status penggunaan(PSP) dan hibah. 

Pola eksekusi ini digunakan karena mendesaknya kebutuhan pemerintah pusat atau pemerintah  daerah terhadap barang rampasan negara baik barang rampasan negara yang bergerak maupun tidak bergerak untuk kegiatan pemerintahan. 

Tahun 2018 ini KPK telah menghibahkan sejumlah barang rampasan senilai total Rp96,9 miliar, antara lain berupa 9 bidang tanah senilai Rp61 miliar di Jakarta Timur kepada KPK yang rencananya akan  dimanfaatkan bersama dengan Kementerian/Lembaga dan Penegak Hukum sebagai tempat penyimpanan  benda sitaan dan barang rampasan; satu bidang tanah di Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan seluas 18.466 M2 senilai Rp16,5 miliar kepada Kementerian ATR untuk  dimanfaatkan bagi pembangunan kantor BPN Jawa Timur; dan sejumlah kendaraan untuk operasional Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan juga Bareskrim Mabes Polri. 

Bila dilihat dari jenis perkara, tindak pidana korupsi yang paling banyak terjadi adalah penyuapan dengan 152 perkara, diikuti pengadaan barang/jasa sebanyak 17 perkara, serta TPPU sebanyak 6 perkara.

Sementara, data penanganan perkara berdasarkan tingkat jabatan, mengungkapkan ada 91 perkara yang  melibatkan anggota DPR/DPRD dan 50 perkara melibatkan swasta serta 28 perkara melibatkan kepala daerah (29 kepala daerah aktif dan 2 mantan kepala daerah). Selain itu, terdapat 20 perkara lainnya yang  melibatkan pejabat eselon I hingga IV.

Di antara kasus-kasus yang ditangani tersebut, terdapat 28 kasus yang merupakan hasil tangkap tangan. 

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan ," Jumlah kasus tangkap tangan di tahun 2018 ini telah melampaui tahun sebelumnya dan merupakan  terbanyak sepanjang sejarah KPK berdiri".

Dari 28 kasus tersebut, KPK telah menetapkan 108 orang  sebagai tersangka dengan beragam profil tersangka, mulai dari anggota legislatif, aparat penegak hukum hingga kepala daerah. Jumlah tersebut belum termasuk tersangka yang ditetapkan kemudian dari hasil  pengembangan perkara.

Terkait tangkap tangan, kadang KPK menyita hanya sejumlah kecil uang suap. Namun, saat dilakukan  pengembangan tidak sedikit para pihak yang kemudian dapat dimintai pertanggungjawaban. Dari OTT tersebut pula, tidak jarang menjadi pintu masuk untuk menjerat dugaan tindak pidana penerimaan  gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Beberapa tersangka di antaranya adalah Yahya Fuad, Zumi Zola, Irwandy Yusuf, Pangonal Harahap, Zainudin Hasan, dan Abdul Latif yang dalam penyidikan dan persidangan terungkap memiliki sejumlah aset yang sangat besar yang diduga diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Pada kegiatan Koordinasi dan Supervisi Bidang Penindakan, KPK telah melakukan koordinasi sebanyak 310 penanganan perkara dari 85 perkara yang ditargetkan pada 2018. Sementara supervisi dilakukan 

terhadap 256 perkara dari 200 perkara yang ditargetkan. Dalam kegiatan ini, KPK berupaya mendorong  penanganan perkara oleh penegak hukum lainnya dengan menjembatani perbedaan persepsi dan kendala  lainnya melalui gelar perkara bersama, memfasilitasi ahli termasuk di dalamnya terkait perhitungan  kerugian negara. 

Yang regular dilakukan, KPK juga selalu berupaya meningkatkan kapasitas dalam penanganan perkara dengan menggelar Pelatihan Bersama Aparat Penegak Hukum yang pada tahun 2018 digelar di  Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah dan Lampung. Pada kegiatan ini, diikuti 458 aparat penegak hukum dari Kepolisian, Kejaksaan, Penyidik TNI dan OJK, serta auditor pada BPK, BPKP dan PPATK.

KERJA SAMA STRATEGIS

Selama 2018 KPK telah memimpin dan menghadiri forum-forum strategis. Di antaranya, KPK selaku focal point Indonesia untuk review UNCAC telah melaksanakan berbagai pertemuan koordinasi dengan kementerian/lembaga untuk memberikan masukan kepada dokumen executive summary Indonesia. 

Dokumen ini berisi rangkuman dari seluruh kerangka hukum dan kelembagaan sebagai hasil review
implementasi UNCAC d Indonesia termasuk praktik baik, tantangan dan kebutuhan bantuan teknis.
Dokumen Executive Summary Indonesia telah selesai dan dipublikasikan di website resmi UNODC. Review  putaran UNCAC yang telah berlangsung mulai tahun 2016, menghasilkan 21 rekomendasi, 14  rekomendasi diantaranya pada pencegahan dan 7 rekomendasi untuk pemulihan aset.

Dalam kerangka kerjasama G20 bidang antikorupsi , KPK mendorong implementasi transparansi Beneficial  Ownership (BO) di Indonesia melalui kajian Analisis Kesenjangan antara Ketentuan Kepemilikan Manfaat  Korporasi/Perikatan Lainnya di Indonesia dengan Standar Internasional.

KPK juga memiliki peran aktif  dalam menyusun kesepakatan High-Level Principles for Preventing and Managing ‘Conflict of Interest’ in the Public Sector dan High-Level Principles for Preventing Corruption and Ensuring Integrity in State￾Owned Enterprises dalam forum G20.

Peran penting KPK terkait APEC pada 2018 adalah dengan berkontribusi aktif dalam pertemuan rutin APEC, yaitu: APEC Anti-Corruption and Transparency Experts Working Group (ACTWG) Meeting I dan  APEC Anti-Corruption and Transparency Working Group (ACTWG) dan APEC Anti-Corruption Network (ACTNET). 

Pada rangkaian kegiatan ACTWG III di Papua Nugini, KPK menyampaikan best practice penanganan kasus tindak pidana korupsi dan pencucian uang, menyampaikan paparan mengenai hasil reviu putaran II UNCAC serta menyampaikan tindaklanjut Jakarta Statement on Principles for Anti￾Corruption Agencies (Jakarta Principles).

KPK juga berpartisipasi aktif dalam diskusi terkait kesepakatan  APEC baik di ACWG maupun ACTNET. 

Pada tahun 2018 ini, KPK juga menjadi bagian dari delegasi Indonesia dalam pertemuan ke-7 Assembly  of Parties (AoP) International Anti-Corruption Academy (IACA) di Wina, Austria.

Indonesia merupakan salah satu founding members IACA dan tercatat sebagai Negara Pihak ke-49 pada Persetujuan Pendirian IACA. 

Pada pertemuan ini, delegasi Indonesia menyampaikan pandangan Indonesia bahwa pendidikan anti korupsi merupakan salah satu instrumen utama dalam upaya pencegahan dan pemberantasan
korupsi. 

KPK juga berperan aktif dalam menyampaikan inisiatif untuk melaksanakan pelatihan bersama negara  anggota SEA-PAC melalui Concept Notes of Capacity Building Stocktaking Programme dalam SEA-PAC  Secretariat meeting di Manila, Filipina pada Juli 2018.

KPK menyebarkan kuesioner kepada negara  anggota SEA-PAC untuk mengidentifikasi isu bersama yang dihadapi oleh lembaga anti korupsi di Asia  Tenggara.

Informasi terkait Call Center KPK Contact Center KPK di no 198 yang akan mulai beroperasi sejak 2 Januari 2019.

Contact center ini merupakan produk pelayanan informasi terintegrasi terdiri atas: Informasi Publik, Informasi Gratifikasi, Informasi LHKPN, dan Informasi Pengaduan Masyarakat.

Petugas contact center hadir melayani dari jam 06.00 – 18.00 WIB setiap hari kerja. Secara bertahap waktu  pelayanan akan bertambah sesuai dengan kebutuhan. Media pelayanan pun secara bertahap akan  dikembangkan seperti: aplikasi chatting, email, media sosial dan sebagainya. 

Kehadiran contact center merupakan komitmen KPK untuk memberikan akses informasi publik yang lebih  mudah dan cepat kepada masyarakat. 

Dengan segala tantangan, upaya dan pencapaian di tahun 2018 ini, kami menyadari masih banyak yang  harus dikerjakan. 

Oleh karena itu, masukan dan kritik dari masyarakat sangat kami hargai sebagai upaya bersama melawan korupsi. Kami berupaya untuk menjaga konsistensi dan kesungguhan dalam menjalankan amanah rakyat ini. 

Sekaligus mengajak semua pihak untuk bersama dan bersatu dalam satu  barisan rapat demi mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.

Reporter: Zainul Abidin

Loading...
loading...