Terpopuler

Back to Top

Video

Salinan Putusan Belum Diterima, PK Baiq Maknun Tidak Bisa Diajukan

Pasang Iklan Gratis
Pasang Iklan Gratis Di iklan the jambi times http://iklan.thejambitimes.com

Video Jambi Terkini
Lihat Video Berita seputar Jambi
http://tv.thejambitimes.com

Pasang Iklan Disini
Pasang Iklan Disini Hub. 0813 6687 8833
http://www.thejambitimes.com

Tunjukan.com
Portal Berita Tunjukan
http://www.tunjukan.com

Ads by Iklan The Jambi Times

MATARAM | Berkas Peninjauan Kembali (PK) tidak bisa diajukan oleh Tim kuasa hukum Baiq Nuril hal ini disampaikan oleh Joko Jumadi selaku kuasa hukum pada saat dilakukan Konfrensi Pers, di gedung FH UNRAM, Selasa (20/11).

Merujuk pada statmen dari Kapuspenkum Kejagung mendesak tim kuasa hukum Baiq Nuril untuk segera mengajukan PK pada saat menyampaikan berita penundaan eksekusi Baiq Nuril Maknu senin 19 November 2018 yang sebelumnya Baiq Nuril divonis bersalah sesui keputusan MA ditingkat kasasi 26 September 2018, tim advokasi mengatakan hal itu belum bisa dilakukan dikarena salinan putusan belum diterima.

"Bagaimana kami bisa menyusun PK kalau salinan putusan belum kami terima," ungkap Joko Jumadi selaku tim advokasi.

PK bisa disusun berdasarkan salinan putusan MA yang isinya memuat alasan atau pertimbangan Nuril di vonis bersalah.

"Disalinan putusan kasasi itu ada pertimbangan dari majelis kasasi kenapa Nuril divonis bersalah," tambah Joko.

Baiq Nuril Maknun yang juga hadir pada kesempatan tersebut, menyampaikan ucapan terimaksih kepada Presiden RI Joko Widodo yang telah mendukungnya mencari keadilan.

"Saya cuma bisa bilang terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian Beliau (Joko Widodo) yang telah mendukung saya untuk mendapat keadilan," ujar Baiq Nuril 

Di lokasi yang sama hadir juga salah satu anggota DPR RI, Rike Diah Pitaloka yang menjelaskan bahwa eksekusi baru bisa dilaksanakan jika salinan putusan diterima sesuai aturan KUHAP.

Mengenai kasus Baiq Nuril, anggota DPR RI ini berkomentar bahwa ini termasuk kekerasan terhadap perempuan, pelaku telah melanggar undang-undang ASN jika pelakunya adalah ASN.

(Rahmatul Kautsar)