Terpopuler

Back to Top

Video

Raja Manoh Siap Melawan Jika Masyarakat Amfoang Melanggar

Pasang Iklan Gratis
Pasang Iklan Gratis Di iklan the jambi times http://iklan.thejambitimes.com

Video Jambi Terkini
Lihat Video Berita seputar Jambi
http://tv.thejambitimes.com

Pasang Iklan Disini
Pasang Iklan Disini Hub. 0813 6687 8833
http://www.thejambitimes.com

Tunjukan.com
Portal Berita Tunjukan
http://www.tunjukan.com

Ads by Iklan The Jambi Times
NUSA TENGGARA TIMUR | Pernyataan anggota Parlemen Timor Leste disampaikan oleh David Diaz Ximenes pada  Kamis (6/9/2018 ) di parlemen nasional yang beranggapan bahwa masyarakat Indonesia telah melanggar perbatasan khususnya di Naktuka dengan menguasai lahan yang subur adalah tidak benar, demikian disampaikan Raja Amfoang, Roby Manoh, di Kupang, Selasa ( 11/09). 

Lebih lanjut, dikatakan bahwa dia menyadari bahwa kesepakatan perjanjian batas negara sudah berjalan dan masih berproses oleh kedua pemerintahan, meskipun belum maksimal. 

"Sampai saat ini perundingan di tingkat pusat sangat berlarut larut dan tidak ada penyelesaian yang nyata, padahal kami di daerah yang di sengketakan sangat mengerti betul batas wilayah" ungkap Roby Manoh.

Kekesalan sempat terjadi  setiap kedatangan  tamu pejabat dari Jakarta Kementerian RI hanya meminta data saja kemudian  kembali tanpa berita kelanjutannya. 

"Kami orang di daerah paham betul dan sangat kesal karena sudah menunggu terlalu lama dengan kegiatan setiap tahun seperti itu. Kami didaerah butuh kejelasan kalau perlu kewenangan dari tingkat pusat untuk dapat menyelesaikan sendiri dengan jalan damai dan menerima apa yang kami lakukan secara adat" jelas Roby Manoh. 

Kemudian Roby Manoh juga menjelaskan berbagai langkah dan upaya penyelesaian perbatasan RI RDTL, yang  diprakarsai dan di fasilitasi oleh Korem 161/Wira Sakti. 

Kami pernah di November 2017 melakukan pertemuan besar yang selama 400 tahun sebelumnya tidak pernah terjadi secara adat. Kami Raja Amfoang Afo Sila dan Raja Ambenu,Benu Sila  mencoba alternatif baru dalam penyelesaian perbatasan yang melibatkan Raja, Fettor,Patih kerajaan dan tokoh adat serta tokoh masyarakat dikedua  kerajaan baik  Amfoang dengan Ambenu  yang berada di kedua negara. 

Selain itu pula di hadiri oleh Raja Wehari,Liurai Sila, Raja Sonba’i,Sonba’i Sila yang merupakan kakak. Kami bertemu dengan damai tanpa ada dusta dan pembohongan serta intrik politik, Pertemuan dimulai  dengan melakukan tutur Natoni yang merupakan adat sebelum melakukan sumpah adat yang kami percaya sangat dihormati dan jika dilanggar akan terjadi hal yang sangat di takuti oleh masyarakat kami" ungkap Roby Manoh. 

Dengan demikian, jika melibatkan masyarakat adat maka pemerintah RI-RDTL tidak perlu sibuk.
"Cukup kami yang berunding, maka hasilnya akan kami bawa kepada kedua pemerintahan baik RI-RDTL dan kami dapat hidup berdampingan dengan damai, tapi lain halnya jika kami  hanya sebagai penonton saja di mana tanah dan lahan yang sejak nenek moyang merupakan kepunyaan kami di rebut orang lain yang sejatinya bukan milik mereka, kami akan lawan sampai kapan pun demi anak cucu kami nantinya,"urai Roby Manoh. 

Sekali lagi, saya tidak setuju dengan pernyataan Parlemen Nasional Timor Leste, dan mendukung Pernyataan Danrem 161/Wira Sakti bahwa tidak benar WNI melanggar perbatasan. 

" Apakah dia anggota parlemen  mengetahui sejarah kenapa dinamakannya Naktuka ? 

Jangan kami di anggap melanggar, coba lihat sendiri siapa sebenarnya masyarakat  yang melanggar dan tidak dengan coba mencari kesempatan dalam proses perundingan ini. Apa yang dikerjakannya di wilayah berstatus quo ? ", tanya Roby Manoh. 

Kami berterima kasih kepada TNI  yang bertugas  menjaga perbatasan  untuk taat pada proses perundingan. 

" Masyarakat kami dilarang menggarap tanah yang bersengketa dan masyarakat mengikuti larangan tersebut , tapi sebaliknya lihat sekarang  yang terjadi di daerah tersebut , sudah banyak rumah dan masyarakat yang sebelumnya kosong dan serta tanah garapan mereka" timpal Roby Manoh. 

Bahkan Raja Amfoang juga menegaskan seperti halnya pernyataan sebelumnya bahwa ia siap memimpin rakyat Amfoang untuk berperang melawan rakyat Ambenu Timor Leste, jika penyerobotan lahan sengketa di segmen Naktuka masih terus terjadi, tetapi Raja Amfoang mendukung Danrem 161/Wira Sakti Brigjen TNI Teguh Muji Angkasa yang telah mengambil langkah penyelesaian tapal batas RI -RDTL, salah satunya pertemuan para tokoh adat diatas, agar tidak terjadi konflik antar sesama keluarga di kedua negara di masa depan. 

" Jika TNI tidak bisa menghalangi penyerobotan lahan di Naktuka, saya terpaksa akan memimpin sendiri rakyat Amfoang berperang melawan rakyat Ambenu di perbatasan, walaupun saya menyadari bahwa di Ambenu masih merupakan kerabat dan keluarga, tetapi jika sudah menginjak harga diri negara dan bendera merah putih, saya tidak akan tinggal diam, serta rela mengorbankan jiwa raga bersama dengan rakyat Amfoang memperebutkan wilayah  Naktuka ",  ungkapnya. 

Sementara itu, senada dengan Raja Amfoang, juga disampaikan oleh ahli sejarah yang meneliti kerajaan Amfoang dari Universitas Nusa Cendana, Primus Lake yang saat ini sedang menyelesaikan gelar doktornya tentang Kerajaan Timor mengatakan bahwa semua yang dikatakan anggota parlemen itu omong kosong belaka. 

" Mereka yang sebenarnya melanggar, contoh  hal tersebut adalah di wilayah Manusasi yang masih bersengketa unresolved, seharusnya pos UPF tidak boleh berdiri seperti sekarang ini,  wilayah Oben merupakan desa tua masyarakat Manusasi.

Di Naktuka sudah terdapat 68 KK dengan jumlah penduduk lebih dari 200 jiwa dengan KTP Timor Leste  dan telah di bangun tempat ibadah serta  irigasi lahan.

Sedangkan masyarakat WNI tinggal 1 KK dari 4 KK  WNI dan selalu mendapatkan intimidasi, serta  LSM Timor Leste yang selalu bertugas untuk mendiskreditkan  pemerintahan RI",  jelas Primus Lake.

Kami secara akademis telah memberikan masukan kepada pemerintah saat  FGD     ( Forum Diskusi Group) pada Mei 2018 atas kerja sama dengan Korem 161/WS di Universitas Nusa Cendana/Undana.
" Dalam kegiatan ini dihadiri 46 ahli atau pakar dari berbagai disiplin ilmu, serta  pembukaan acara  oleh rektor Undana, untuk merekomendasikan kepada pemerintah pusat  perlunya pelibatan tokoh adat dan masyarakat dalam membantu penyelesaian RI-RDTL, perlu pendirian pusat kajian dan advokasi perbatasan serta perlu studi Etnografi yang baik untuk mengkaji masalah perbatasan RI-RDTL" rinci  Primus Lake.

Diakhir pernyataannya, Primus Lake berharap kepada para generasi muda, khususnya generasi muda NTT untuk lebih peduli kepada masalah perbatasan RI-RDTL. 

" Kami berharap kepada generasi muda Timor  dan terlebih mahasiswa khususnya Undana sebagai universitas ternama di NTT untuk meningkatkan minat terhadap permasalahan di perbatasan negara dengan selalu mengikuti perkembangan yang terjadi melalui media dan informasi yang berkembang di masyarakat, baik tentang kondisi geografi maupun kondisi sosial. 

Indonesia adalah negara besar yang memiliki 3 (tiga) perbatasan darat dengan negara lain dan Timor Leste adalah salah satunya" pungkasnya.( Dance)