KPK Sambangi Kabupaten Rote Ndao di sambut Demo Besar-Besaran Oleh ANTRA RI
THE JAMBI TIMES - ROTE NDAO, – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melalui rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi, melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) di lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dan DPRD. Langkah ini sebagai upaya menciptakan adanya pemerintahan yang baik (good governance).
Kegiatan Monev yang berlangsung pada Senin,(03/08 /2018) disambut dengan aksi demo oleh ANTRA RI di depan Gedung DPRD Kabupaten Rote Ndao, kemudian masa memaksa masuk ke ruangan rapat DPRD Kabupaten Rote Ndao,masa yang di pimpin oleh koordinator ANTRA RI,Yunus Panie berhasil bertemu dengan snggota KPK, Nanang Mulyana dan Wakil ketua DPRD Kabupaten Rote Cornelis Feoh dan Yohanis Petrus Pelle di aula ruang sidang utama.
Hadir sebagai peserta berasal dari pimpinan perangkat daerah yang tergabung dalam tim rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi.
Seperti Inspektorat Kabupaten Rote Ndao,Arkhilaus Lenggu.
Yunus Panie meminta KPK untuk menidaklanjuti sejumlah laporan dugaan kasus korupsi yang sudah di laporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) sejak Februari lalu,Yunus juga menyerahkan sejumlah data sebagai laporan kepada KPK,selain itu juga KPK berbicara dan membahas bersama Ahli waris keluarga Boik, pemilik tanah Civik center kantor bupati Rote Ndao
Pada kesempatan itu Nana Mulyana devisi pencegahan mengatakan sangat berterima kasih karena masyarakat sudah mau datang dan menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada KPK.
Mengatakan kegiatan monitoring dan evaluasi KPK RI merupakan tindaklanjut atas rekomendasi terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan APBD secara terintegrasi selama dua tahun terakhir.
“Hal ini, menjadi penguatan bagi pemda Rote Ndao dalam menyiapkan perencanaan yang baik dari aspek pelaksanaan dan pengawasan,” katanya.
Kasatgas wilayah VI Korsupgah KPK, Nana Mulyana, menjelaskan penyusunan perencanaan pemberantasan korupsi untuk tahun 2018 hingga 2019 sudah menjadi komitmen Pemprov NTT bersama KPK RI yang ditandatangani melalui nota kesepahaman pada tahun 2016 lalu oleh Gubernur Frans Lebu Raya.
Yaitu, bagaimana upaya pencegahan tindak pidana korupsi di lingkup Pemprov NTT.
Rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi dilakukan berbasis Teknologi Informasi (TI). Jadi KPK bersama Pemprov NTT berupaya merancang sistem pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan APBD secara terintegrasi.
Dengan begitu, dapat meminimalisir tindakan korupsi dan tidak menjadi incaran deputy penindakan KPK RI,” ujarnya.
Mulyana menyebutkan, terdapat beberapa poin penting yang harus dibenahi Pemprov NTT agar tidak terjadi celah celah korupsi.
Pertama, percepatan sistem perencanaan secara elektronik (e-planning).
Kedua, penerapan sistem pengelolaan anggaran (e-budgeting) atau sistem pembayaran non-tunai sebagai upaya menghindari adanya praktek korupsi.
Ketiga, perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). KPK minta untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
Keempat, KPK menekankan kepada seluruh staf biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) agar mempunyai integritas yang tinggi dan tidak terintervensi oleh pihak manapun.
Kelima, penguatan Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).
“APIP diminta untuk serius dalam upaya pencegahan korupsi dan bekerjasama dengan lembaga penegak hukum,” sebutnya.
Selanjutnya, Keenam, perlunya penerapan Tunjangan Pendapatan Penghasilan (TPP) agar lebih memperhatikan tingkat kesejahteraan pegawai dengan perhitungan analisa beban kerja dan evaluasi jabatan.
Dan ketujuh, penertiban aset pemda Rote Ndao mempercepat sertifikat tanah milik pemda dan dituangkan dalam laporan.
Dirinya juga mengatakan, untuk mencegah KPK tidak melakukan penindakan maka perlu adanya perbaikan sistem dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan APBD.
Tatakelola pemerintahan harus berjalan dengan baik dan bebas dari korupsi.
Termasuk komitmen pemda dan masyarakat sehingga memastikan pelayanan publik dapat berjalan dengan baik.
Laporan Dance henukh.
