Terpopuler

Back to Top

Video

Demokrat : Prabowo Jenderal Kardus

Pasang Iklan Gratis
Pasang Iklan Gratis Di iklan the jambi times http://iklan.thejambitimes.com

Video Jambi Terkini
Lihat Video Berita seputar Jambi
http://tv.thejambitimes.com

Pasang Iklan Disini
Pasang Iklan Disini Hub. 0813 6687 8833
http://www.thejambitimes.com

Tunjukan.com
Portal Berita Tunjukan
http://www.tunjukan.com

Ads by Iklan The Jambi Times


THE JAMBI TIMES -  JAKARTA - Situasi politik kembali ramai karena berita perseteruan elit Demokrat dan Gerindra terkait penentuan cawapres.


Awal permasalahannya, Wasekjen Demokrat Andi Arief sebelumnya menuduh bahwa PAN dan PKS sudah masing-masing terima Rp500 M dari Sandiaga Uno untuk mendukung kursi cawapres Prabowo diberikan kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut.


Andi Arief saking emosinya sampai menghina Prabowo sebagai “jenderal kardus”. Berbalas, Waketum Gerindra Arief Poyuono menghina SBY sebagai “jenderal baper”.


Dunia media sosial pun ramai mengomentari koalisi Demokrat-Gerindra yang sedang berada di ujung tanduk ini.


Peneliti Lingkar Studi Perjuangan (LSP) Gede Sandra menyebut kejadian ini sebagai berkah untuk demokrasi rakyat.


“Rakyat Indonesia pun menjadi terbuka matanya, bahwa demokrasi kita faktanya berbiaya sangat tinggi dan tidak sehat untuk diteruskan. Sehingga program politik Rizal Ramli tentang pembiayaan parpol menjadi jawabannya,” kata dia, Kamis (9/8/2018).


Seperti diketahui, Rizal Ramli dalam berbagai pidatonya menyatakan akan membiayai seluruh partai politik dalam segala operasional politiknya. Hal ini dilakukan agar elit-elit partainya tidak lagi korupsi dari APBN dan BUMN, dengan alasan mereka mencari biaya untuk operasi politik seperti kampanye, saksi, pendidikan politik, dan lain-lain.


Baca Juga :  VIDEO: Pedagang Pasar Tanah Abang Doakan Rizal Ramli Jadi Gubernur DKI

Total perkiraan biaya yang diperlukan untuk keseluruhan partai diperkirakan sekitar Rp 40 triliun per tahun, jauh lebih kecil dari nilai korupsi para elit parpol yang mencapai Rp 75 triliun per tahun.


Setiap tahun penggunaan dananya akan diaudit dan dilaporkan kepada publik. Model pembiayaan parpol oleh negara semacam ini sudah diterapkan di banyak negara, seperti Inggris, Eropa, New Zealand, dan Australia.


“Bila model ini diterapkan di Indonesia, tidak akan ada lagi permintaan mahar politik yang nilainya tidak masuk akal seperti kita baru saksikan semalam. Sehingga kelak akan muncul calon-calon pemimpin di eksekutif yang memang memiliki integritas, rekam jejak, dan kompetensi yang terbaik, meskipun mereka tidak harus kaya raya,” demikian Gede Sandra.

Laporan: Irfan Murpratomo