Terpopuler

Back to Top

Video

Yadi Hendriyana Langgar Kode Etik,Akhirnya IJTI Tarik Anggotanya dari Dewan Pers?

Pasang Iklan Gratis
Pasang Iklan Gratis Di iklan the jambi times http://iklan.thejambitimes.com

Video Jambi Terkini
Lihat Video Berita seputar Jambi
http://tv.thejambitimes.com

Pasang Iklan Disini
Pasang Iklan Disini Hub. 0813 6687 8833
http://www.thejambitimes.com

Tunjukan.com
Portal Berita Tunjukan
http://www.tunjukan.com

Ads by Iklan The Jambi Times
THE JAMBI TIMES - JAMBI  - Pasca terbitnya Surat Keputusan (SK)  Direktur Kominfo Tim Kampaye Nasional Jokowidodo -KH.Ma'aruf Amin  tertanggal 19 Agustus 2018 atas nama Yadi Hendriyana Ketua umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pusat, sah dan meyakinkan menodai  prinsip dasar IJTI dalam Anggaran Dasar (AD)dan Anggaran Rumah Tangga (ART) IJTI,Kode etik jurnalistik  IJTI maupun kode etik jurnalis Indonesia.

Rupanya secara internal di tubuh organisasi wartawan tv ini banyak menyimpan permasalahan saat Yadi Hendriyana memimpin IJTI.

Misalnya kisruh soal menyalahgunakan dalam pengelolaan keuangan pengurus pusat IJTI yang belum selesai hingga kini.

Menurut pendiri IJTI dan juga sebagai Ketua umum pertama IJTI,Haris Jauhari akan melakukan pembenahan kisruh keuangan secara internal dan akan melakukan masalah ini ke jalur hukum yang berlaku.

Dengan bergabungnya Yadi Hendriyana sebagai tim sukses pilpres 2019 sangat di kecam keras oleh pendiri IJTI itu sendiri dan juga kepada tokoh pers Indonesia.

Pendiri IJTI yang juga sebagai Dewan pertimbangan pengurus pusat IJTI melayangkan surat ke Dewan Pers pada Sabtu 21 Agustus 2018 kemarin,perihal penghentian kerjasama dengan IJTI.

Haris meminta Dewan Pers (DP)menghentikan seluruh kerjasama yang sedang dan akan masih berjalan dengan pengurus pusat IJTI dan memeriksa semua bentuk kerjasama yang telah berjalan enam (6) bulan terakhir kecuali sekretariat IJTI digedung Dewan Pers.(DP).

Haris juga mendorong Dewan Pers menonaktifkan anggota Dewan Pers Imam Wahyudi dan Ratna Komala mereka berdua adalah pengurus pusat IJTI.

Langkah ini di ambil Haris Jauhari secara profesional  dan bentuk tanggung jawabannya sebagai pendiri.

Tujuan ini hanya untuk menjaga kemerdekaan pers,nama baik Dewan Pers sesuai amanat UU nomor 40 tahun 1999 tentang pers serta mengembalikan IJTI ke jalan yang sesuai  dengan cita cita yang tercantum dalam deklarasi pendirian IJTI dan Mukadimah  AD/ART IJTI.

Di sisi lain Dewan Pers juga sedang mengalami krisis kepercayaan sehiingga Dewan Pers di somasi atau teguran keras oleh Pengacara kondang,Eggi Sudjana soal kewenangan Dewam Pers yang melampaui batas dan ini jelas bertentangan dengam UU Pers itu sendiri.

Saat ini Dewan Pers juga sedang berurusan dengan hukum di Pengadilan Negeri,Mahkamah Konstitusi (MK) Polisi, Mahkamah Agung (MA) ,BNSP,OJK,Ombudsmen,KPK, dan lain lainya soal peraturan dan kebijakan atas Perbuatan Melawan Hukum (PMH).
(in/tl)