Terpopuler

Back to Top

Video

Tudingan SE Dewan Pers,Wartawan Abal Abal Rupanya Jurnalis Hebat !

Pasang Iklan Gratis
Pasang Iklan Gratis Di iklan the jambi times http://iklan.thejambitimes.com

Video Jambi Terkini
Lihat Video Berita seputar Jambi
http://tv.thejambitimes.com

Pasang Iklan Disini
Pasang Iklan Disini Hub. 0813 6687 8833
http://www.thejambitimes.com

Tunjukan.com
Portal Berita Tunjukan
http://www.tunjukan.com

Ads by Iklan The Jambi Times


THE JAMBI TIMES ,- JAMBI - Tudingan Dewan Pers kepada wartawan dan organisasi pers di kecam banyak wartawan dan orgsnisasi pers.

Tudingan ini jelas ada melalui surat edaran (se) yang di layangkan ke semua humas pemerintah.

Surat edaran Dewan Pers yang di kecam tersebut  tertanggal 26 Juli 2018 Nomor surat : 371/DP/K/VII/2018. Perihal:Protes sejumlah orang yang mengatasnamakan wartawan,organisasi wartawan maupun perusahaan pers serta pernyataan pers dewan pers terkait kasus meninggalnya Muhammad Yusuf.

Dalam surat edaran Dewan Pers ini di alenia kedua dan ketiga ,sekitar kurang lebih  25 ribu media  bukan untuk tujuan jurnalisme dalam prakteknya abal abal .



Dalam surat edaranya ini juga,Dewan pers mengatakan tidak mengenal sama orang yang melakukan aksi termaksud para tokoh media dan juga organisasinya.

Yang di maksud oleh Ketua Dewan Pers,Yosep Adi Presetyo,organisasi pers tersebut adalah:

1.Persatuan Pewarta Warga Republik Indonesia  (PPWRI ).
2.Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI).
3.Ikatan Penulis Jurnalis Indonesia ( IPJI).
4. Himpunan Insan Pers Seluruh Indonesia (HIPSI).
5.Ikatan Media Online (IMO).
6.Jaringan Media Nasional (JMN).
7.Perkumpulan Wartawan Online Indonesia( PWOIN).
8.Forum Pers Independen Indonesia ( FPII).
9.Aliansi Wartawan Anti Kriminalisasi (AWAK) dan yang lainya dan juga termasuk
10.Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI).
11.Koperasi Wartawan Reformasi Indonesia( KOWARI).

Beberapa organisasi Pers diatas memiliki kantor sekreatariat di Gedung Dewan Pers lantai 3.
Atas Surat Edaran (SE) Dewan Pers (DP) ini di kecam belasan organisasi pers dan akan mengroscek kebenaran surat edaran tersebut ke Dewan Pers,Senin (30/07/2017).

Jika surat edaran tersebut benar dan tidak HOAX maka,Taufiq Rachman dan kawan kawan akan langsung melaporkan masalah ini ke mabes polri.

Menurut salah satu anggota organisasi pers menuturkan bahwa :

"Dewan Pers di dalam surat edaran tidak pernah menyebutkan UUD 1945 pasal 28 F UUD 1945, yang berbunyi,” Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan mengungkapkan segala jenis saluran  yang tersedia".

Lihat Video Dewan pers hadir dalam kegiatan IPJI yang di tuding Dewan Pers sebagai Organisasi abal abal :Derap Langkah IPJI-2016

"Sudah amat jelas siapapun masyarakatnya yang berdasarkan UUD 1945 pasal 28 F, berhak untuk menjalankan undang-undang, "Setiap orang" dalam arti kata siapapun orangnya itu berhak untuk mencari, memperoleh, mengelola informasi untuk diungkapkan disegala jenis saluran yang ada.

Penafsiran,siapapun orangnya tidak terlepas dirinya ataukah tukang becak, tukang ojek, tukang rongsok, wartawan, ASN, LSM, pengusaha dan siapapun berdasarkan UUD diatas itu jelas dan amat sangat berhak untuk menjalankan amanat UUD terebut.

Netizen atau masyarakat yang membaca di media online atau cetak mengenai yang terjadi saat ini perang opini antara Dewan Pers(DP) dengan Kelompok yang mengugat Dewan Pers masih merasa kebingungan mana yang benar dan salah.

Alasannya mereka menduga ketidak adilan atau kebijakan Dewan Pers yang pilih kasih.

"Disisi lain Dewan Pers melakukan perlawanan  dengan surat edaranya yang di sebar luas ke menteri,kepala daerah,humas pemkab dan perusahaan pers  di seluruh Indonesia".

"Dan berharap  kisruh yang luar biasa ini,masyarakat luas bisa menilai dan memahami, dan tidak terkontaminasi". tandasnya.

Ada ulasan kocak yang di sampaikan oleh pengurus organisasi pers  menanggapi surat edaran Dewan Pers,mungkin inilah kisah Mahabarata dalam pewayangan peperangan antara Pandawa melawan Kurawa....,cetus singkat dalam group WA MDP,Sabtu pagi (28/07/2018).

Pengurus organisasi pers yang di anggap abal abal oleh Dewan Pers dalam surat edaranya ini mengapresiasi,"Hak jawab dan klarifikasi dari pihak Dewan Pers mengenai perlawanan terhadap Dewan Pers, namun disesalkan ada bahasa tudingan kepada pihaknya yang tidak sehat, menuding wartawan dan organisasi pers abal abal juga menuding kita tidak jelas apalagi terang terangan menyebutkan organisasi kita masing-masing," katanya dengan bahasa kecewa.

Kata ketua SPRI,Hance Mandagi ini siasat Dewan Pers (DP) megalihkan persoalan dari gugatan PPWI dan SPRI secara hukum di pengadilan Jakarta Pusat yang sudah memasuki sidang ke 8 dan akan berlanjut ke sidang ke 9 beberapa waktu kedepan kareana mediasi gagal terlaksana kareana anggota Dewan Pers tidak datang.

"Jangan habiskan tenaga dan pikiran kita dengan pengalihan tersebut. Tetap fokus terhadap gugatan yuridis formal melalui pengadilan yang telah berjalan dan cukup telak memukul DP".

"Kita harus lebih profesional meskipun dianggap abal-abal bukan sebaliknya. "Be wise by the misfortune of others than by ourselves."  

"Jadilah bijak dari sisi kekurangan dan ketidak beruntungan orang lain. Tetap dewasa dan terkendali tanpa menerabas batasan normatif.Tunjukkan kita lebih baik".

Berdasarkan UU Pers, pembinaan terhadap media itu bukan tugas dari Dewam Pers tetapi pemerintah melalui jaringan organisasi pers. 

Apapun itu kurang dan lebih 43 ribu media yang berbadan hukum adalah UKM di bidang media. Jadi memiliki hak yang sama dengan UKM lain yang dapat fasilitas dari pemerintah. Kalau ada kelemahan dan kekurangannya seharusnya 43 ribu media itu diberi penguatan. Karena ada ratusan ribu wartawan di dalamnya yang mencari nafkah. 

Apakah Dewan Pers mengerti soal kondisi ini? 

Pemerintah pusing ciptakan lapangan kerja tapi Dewan Pers malah mencari cari kesalahan media.
Jika tudingan Dewan Pers bahwa organisasi pers abal abal maka Tedjo Edhi mantan Menkopolhukam  RI sebagai penasehat Persatuan Wartawan Online Indonesia (PWOIN) terusik dengan sikap atas tudingan Dewan Pers tersebut.

Rupanya wartawan dan anggota organisasi pers yang di vonis Dewan Pers sebagai abal abal ternyata mereka dari jurnalis profesional seperti mantan presenter berita senior RCTI,Ade Novit adalah sekjen PWOIN. 

Dan mantan wartawan senior RCTI,Ida Parwati adalah Sekjen Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia ( IPJI),organisasi pers ini yang ikut di tuding Dewan Pers sebagai organisasi abal abal. 

Sedangkan Dewan Kehormatan SPRI  Doni Kusumanhadji adalah Presenter news TVRI dan wartawan istana yang masih aktif. 

Saya(Ketua SPRI,Hance Mandagi)pernah bekerja sebagai Pimpinan redaksi ( Pimred) TV 5  dan  Wakil Pimpinan Redaksi (Wapemred )Paciific TV (sekarang Kompas TV Manado). 

Yang di organisasi Pers lain yang dituduh oleh Dewan Pers (DP) adalah eks PWI semua. 

"Jadi yang mana yang wartawan dan mengaku perwakilan organisasi pers abal abal?
Kita bisa uji kompetensi dengan seluruh anggota Dewan Pers", ungkap keras Hance Mandagi.

"Mantan Menkopolhukam sekarang sebagai  penasehat gerakan  kita Sekretaris bersama (Sekber) Pers Indonesia yang terdiri dari 9 organisasi pers yang dituduh Dewan Pers dalam surat edaranya sebagai organisasi abal abal.

Jenderal Wiranto Menteri  koordinator bidang politik hukum dan keamanan saat ini  adalah Penasehat Ikatan Medis Online (IMO)  bisa diklarifikasi karena Wiranto hadir pada saat Munas IMO.

Dan di FPII ada Priya Admaja,ahli organisasi dan jurnalistik dan juga guru besar Akademi Politik (Akpol), dan ada pengurusnya dari pensiunan berbagai media seperti antara ,kompas,liputan 6.

Sedangkan Kepala Biro Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI ) yang gugat Dewan Pers ke pengadilan negeri Jakarta Pusat dan juga uji materi UU Pers ke Mahkamah Konstitusi (MK) Glen Tangka adalah  koresponden Xin Hua TV (Stasiun Televisi di China).

Ketua Dewan Penasehat Serikat Pers Republik Indonedia (SPRI )Febryan Adhitya adalah Ketua umum  KFT yang membina 30 TV Lokal se Indonesia.

Sekjen SPRI,Edi Anwar adalah wartawan pertama di Indonesia tahun 2002 dipenjara karena menulis berita korupsi seorang bupati. 

Edi Anwar Sekjen SPRI  memiliki anak bernama Febrydiansyah juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (Jubir KPK) saat ini.

Febry dulu adalah wartawan dan pernah jadi aktivis anti korupsi karena ayahnya dipenjara menulis tentang koruptor. 

Rekomendasi atau Keterangan Dewan Pers c.q. Sabam Leo Batubara pertama kali atas dua tulisan M.Yusuf yang dibawa penyidik Polres Kota Baru ialah :

"Perkara tulisan M.Yusuf merupakan sengketa Pers dan penyelesaiannya mengunakan meksnisme pers (UU Pers nomor 40 tahun 1999).

Namun belum genap seminggu, keluar rekomendasi pernyataan kedua,atas puluhan tulisan M.Yusuf yang dibawa penyidik, disini Leo Batubara merekomendasi pihak yang dirugikan dapat menggunakan UU diluar UU Pers Nomor 40 Th 1999". (Tim)