LEMI Surabaya Gagas Cawapres Jokowi Berbasis Ekonomi Kerakyatan
THE JAMBI TIMES - JATIM - Selesainya Pilkada dan Pilgub serentak di tahun 2018 bukan berarti riuh rendah pembicaraan politik berakhir. Perbincangan lanjutan yang semakin memanas adalah siapa yang akan maju memimpin negara tercinta ini di tahun 2019.
Menanggapi hal tersebut, Lembaga Ekonomi Mahasiswa Indonesia (LEMI) Surabaya menggelar Forum Diskusi Terbatas, dengan Tema Diskursus Ekonomi Terbatas dan Pemilihan Presiden 2019, di Hotel Ibis Surabaya, 10 Juli 2019. Dalam Diskursus tersebut, LEMI Surabaya menghadirkan DR. Airlangga Pribadi (Dosen Departemen Politik Universitas Airlangga Surabaya) dan Gigih Prihantono, SE, MSE (Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Surabaya).
Dalam pemaparannya yang bertajuk Menerka Calon Alternatif Pendamping Jokowi, Airlangga Pribadi mengungkapkan bahwa "Menjelang penetapan pasangan capres dan cawapres tantangan politik yang dihadapi oleh Presiden Joko Widodo kedepan adalah mencari pasangan wapres yang tidak saja dapat menyumbang dukungan elektoral namun lebih dari itu adalah dapat membangun kolaborasi kepemimpinan yang sejalan dengan style maupun visi kepemimpinan Presiden kedepan maupun tantangan yang dihadapi oleh Indonesia selama lima tahun kedepan" ucapnya.
"Problem tantangan kedepan yang akan dihadapi oleh Pemerintahan Jokowi adalah Pertama, menjaga ketahanan ekonomi ditengah dinamika geo-politik yang bergerak dinamis (perang dagang China Versus AS), mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif yang mampu menjawab persoalan kemiskinan dan pengangguran, menata proses kelembagaan ekonomi seperti birokrasi yang lebih cepat melayani kesempatan berusaha dan sektor perbankan yang ramah terhadap pemberian kredit bagi pelaku usaha kecil dan menengah.
Kedua, faktor keseimbangan politik dalam kerangka membangun titik temu dan konsensus politik antara kekuatan politik nasionalis dan kekuatan politik Islam. Perhatian terhadap agenda Islam peradaban yang akrab dengan aspirasi dan ekspresi kultural kalangan milenial. Ketiga, tantangan membangun praktik good governance (tata kelola kepemimpinan yang baik) dengan kemampuan membangun pola kerjasama antara pusat dan daerah, mampu menjaga harmonisasi antara eksekutif dan legislatif serta memiliki jejak langkah yang jelas dalam membangun komunikasi dan mendorong partisipasi dengan kelompok CSO." lanjutnya lagi.
"Dari tiga kriteria tersebut maka figur yang cocok adalah: Pertama, Menko Perekonomian Darmin Nasution. Beliau adalah ekonom yang memiliki latar belakang ekonomi beraliran heterodoks yang melihat pentingnya kapasitas dan peran negara dalam untuk menjaga sustainabilitas ekonomi pasar.
Pandangan dan pengalamannya disektor ekonomi perbankan maupun sebagai menko ekonomi bersikap bahwa sektor perbankan harus peka terhadap sektor UKM, problem disrupsi ekonomi dan perang dagang AS dan China harus dihadapi dengan penciptaan iklim yang kondusif bagi dunia usaha dan penyerapan angkatan kerja, serta dukungan tata kelola ekonomi kerakyatan yang dapat melengkapi kebijakan pro infrstruktur yang sudah dilakukan oleh Jokowi. Kedua, Romahurmuziy Ketua PPP.
Dia adalah figur ketua partai yang memiliki basis politik suara Islam santri yang kuat, dan nilai plus lainnya adalah dia termasuk figur politisi yang dekat dengan aspirasi dan ekspresi kalangan milenial. Ketiga, Airlangga Hartarto Ketum Golkar. Dia adalah kombinasi dari teknokrat-politisi. Sebagai seorang politisi partai Golkar fan Menteri Perindustrian Airlangga adalah figur yang tahu bagaimana membangun keseimbangan bandul politik sekaligus memahami problem2 ekonomi yang menjadi tantanan Indonesia kedepan.
Keempat, di wilayah Gubernur maka Gubernur yang potensial adalah Soekarwo. Soekarwo adalah pemimpin yang mampu mengelola governance yang dapat menjaga harmonisasi relasi eksekutif-legislatif maupun dalam posisi sebagai Gubernur mampu mengelola relasi Provinsi dan kabupaten/kota" ujarnya ketika disergap dengan pertanyaan, siapa yang dapat mendampingi Jokowi, jika masih mencalonkan diri sebagai Presiden RI tahun 2019.
Sementara itu, Gigih Prihantono, SE, MSE, menanggapi bahwa "Kecenderungan pergerakan Ekonomi yang stagnan menjadikan Sistem Perekonomian Indonesia dapat dikatakan gagal, apalagi jika diperhadapkan pada konsep Ekonomi Kerakyatan. Namun ini juga tidak bisa menjadi indikator utama, karena disadari atau tidak, pemerintahan Indonesia saat ini lebih mengutamakan pergerakan infrastruktur di berbagai daerah" ucapnya singkat, saat ditemui di akhir diskursus. (@dga)
