Terpopuler

Back to Top

Video

SPRI : PPR Dewan Pers Melanggar HAM

Pasang Iklan Gratis
Pasang Iklan Gratis Di iklan the jambi times http://iklan.thejambitimes.com

Video Jambi Terkini
Lihat Video Berita seputar Jambi
http://tv.thejambitimes.com

Pasang Iklan Disini
Pasang Iklan Disini Hub. 0813 6687 8833
http://www.thejambitimes.com

Jasa Pembuatan Website
Jasa Pembuatan website portal Berita
http://www.idwebdesain.com

Ads by Iklan The Jambi Times
(Hance Mandagi,Ketua Umum DPL SPRI Pusat)
THE JAMBI TIMES - JAKARTA - Peristiwa yang menimpa Almarhum Muhammad Yusuf, wartawan Sinar Pagi Baru yang tewas dalam tahanan dengan status tersangka menjadi satu pelajaran yang sangat berharga bagi insan pers tanah air untuk melihat lebih jauh ke depan bahwa pers Indonesia sudah berada dalam status awas dan bahaya.

Baca juga : Wartawan Tewa di Tahanan,Wilson : Dewan Pers Ibarat Entitas Psikopat

Kriminalisasi terhadap karya jurnalistik kian marak terjadi di berbagai daerah akibat pemberitaan. Dan celakanya, Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers ikut menyeret wartawan ke jeruji besi.

DPP Serikat Pers Republik Indonesia turut prihatin dan berduka cita yang mendalam atas peristiwa yang dialami Almarhum M Yusuf yang meninggal dunia dalam sel tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Baru Kalimantan Selatan.

Almarhum M Yusuf yang kerap menulis berita di media SPB mengenai perlakuan perusahaan sawit PT Multi Sarana Argo Mandiri atau PT MSAM Joint Perhutani II terhadap masyarakat setempat, sesunguhnya adalah bagian dari implementasi peran pers, namun sayangnya harus berujung dikriminalisasi.

Padahal, pemberitaan-pemberitaan itu (oleh M Yusuf) merupakan peristiwa yang benar-benar terjadi.
Terbukti, pada Jumat 6 April 2018, perwakilan masyarakat telah mengadukan nasibnya ke Komnas HAM di Jakarta.

Sangat disayangkan dalam penanganan kasus pers ini, Kapolres Kota Baru AKBP Suhasto menyatakan dengan tegas kepada wartawan bahwa penangkapan terhadap M Yusuf karena yang bersangkutan melanggar undang-undang ITE.

Polisi merespon laporan Humas PT Multi Sarana Agro Mandiri, Prasetyo terhadap M Yusuf dengan tuduhan menyebarkan ujaran kebencian dan pencemaran nama baik. 

Dan lagi-lagi PPR Dewan Pers menjadi salah satu alasan kuat polisi menangkap M Yusuf. Dewan Pers menilai produk berita M Yusuf memang beritikad buruk, melanggar kaidah jurnalistik, dan tidak bertujuan untuk kepentingan umum serta tidak sesuai fungsi pers.

Parahnya, Ahli di Dewan Pers juga menilai kasus M Yusuf dapat dikenakan pidana umum.
Atas kondisi ini kami DPP SPRI mengecam keras tindakan Dewan Pers mengkriminalisasi hasil karya jurnalistik yang dibuat almarhum M Yusuf. 

Dewan Pers sudah bertindak di luar batas kewenangannya, dan bahkan menghianati dan melanggar fungsi Dewan Pers itu sendiri sebagaimana diatur dalam UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers pada Pasal 15 Ayat (2) huruf a : melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;

Jadi atas dasar itu maka seluruh PPR Dewan Pers yang menyarankan pengadu memidanakan wartawan selaku teradu adalah sama halnya dengan tindakan krimknalisasi terhadap pers. 

Perlu dicamkan dan dipahami secara seksama, wartawan dalam menjalankan tugas peliputan dilindungi oleh UU Pers. Bahkan secara jelas tugas dan peran pers itu diatur dalam UU Pers. 

Pasal 6
Pers nasional melaksanakan peranan sebagai berikut:
a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebinekaan;
c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar;
d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Nah, Almarhum M Yusuf dalam menulis berita mengenai warga masyarakat setempat yang merasa diperlakukan tidak adil oleh oknum-oknum di PT MSAM sudah menjalankan peran pers sebagaimana di atur pada pasal 6 UU Pers.

Anehnya, Dewan Pers dalam melakukan penilaian tidak memeriksa bukti dan fakta di lapangan terkait kebenaran informasi apa yang dialami warga yang menjadi objek terpenting dalam pemberitaan M Yusuf di media SPB. 

Tim ahli Dewan Pers hanya melakukan penilaian berdasarkan bukti-bukti sepihak yang dikirim pihak Kepolisian tanpa melakukan konfirmasi berimbang terhadap isi pemberitaan. 

Dari sisi itu, kami SPRI mempertanyakan keahlian tim Ahli Dewan Pers, standar penilaian tim ahli, dan mekanisme penentuan hasil penilaian. 

Berdasarkan fakta sejumlah PPR Dewan Pers, termasuk kasus M Yusuf, kami berkesimpulan bahwa sistem penilaian Tim Ahli Dewan Pers sangat tidak memenuhi standar dan tidak profesional, melanggar UU Pers, dan terutama melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Kami mendesak Komnas HAM untuk mengusut kasus M Yusuf dan memeriksa Dewan Pers atas pelanggaran HAM.  


 Dan ini kutipan isi surat dari redaksi Sinar Pagi Baru yang akan melayangkan surat ke Dewan Pers soal meninggalnya M.Yusuf wartawan yang di tahan dan akhirnya meninggal dunia.

M.Yusuf,wartawan yang meninggal di tahanan)

Jakarta, Senin, 16 April 2018.

No. : 0179/SPB/04/18         
Lamp. : FC Surat Panggilan Polisi Kepada Wartawan dan Redaksi Media.
Hal. : Mohon Klarifikasi DEWAN PERS.

Sifat : Penting.

Kepada, 
Bapak KETUA DEWAN PERS Yang Kami Sangat Hormati.
di 
Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat. 

Dengan hormat, saya yang yang bertanda-tangan di bawah ini, RINALDO, Redaksi Sinar Pagi Baru, Badan Hukum Koperasi Karyawan Harian Umum Sinar Pagi, Pemimpin Redaksi. Sebelumnya saya ucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya atas keterlibatan Dewan Pers yang telah diajak oleh pihak Polri khususnya oleh Kepolisian Resort Kotabaru, Kalimantan Selatan untuk memberikan rekomendasi tanpa mengundang redaksi media yang bersangkutan terlebih dahulu atas Pemberitaan pewarta yang berinisial “MY” di Kotabaru hingga dianggap pidana murni.

Untuk diketahui bahwa beberapa pemberitaan yang ditulisnya, menurut peniliaian saya pribadi mempunyai arah kepada kepentingan masyarakat yang telah diperlakukan tidak manusiawi oleh satu perusahaan sawit yakni PT MSAM Joint Perhutani II dengan semena-mena, dan pemberitaan-pemberitaan itu merupakan peristiwa yang benar-benar terjadi. Terbukti, hari Jumat pekan lalu (6 April 2018) perwakilan masyarakat sampai mengadukan nasibnya ke Komnas HAM Jakarta, jauh dari kediaman mereka di pelosok pedesaan Kalimantan Selatan.

Media yang saat ini dalam penanganan Polres Kotabaru atas laporan pihak PT. MSAM tanggal 23 Maret 2018, yang merasa telah disudutkan oleh pemberitaan yang membela kepentingan masyarakat, atas REKOMENDASI DEWAN PERS telah ditangkap, rambutnya digundul (botak) oleh pihak kepolisian kemudian dilanjutkan pemanggilan kepada redaksi-redaksi media diantaranya yang saya ketahui adalah kemajuanrakyat.co.id, berantasnews.com, dan vonistipikor.com. Untuk itu, dengan ini saya mohon klarifikasi dari Ketua Dewan Pers sebagai berikut :

1. Mohon penjelasannya, bagaimana prosedur yang telah dilakukan Dewan Pers hingga memberikan rekomendasi bahwa pemberitaan yang dikordinasikan oleh Polres Kotabaru adalah pidana murni, hal ini dinyatakan langsung oleh penyidik dalam siaran pers dan telah tersiar di beberapa media.
2. Mohon Penjelasannya, apakah Dewan Pers mengundang untuk meminta klarifikasi kepada redaksi-redaksi yang dilaporkan.
3. Mohon kejelasan, bagaimana sebetulnya peran DEWAN PERS sesungguhnya terhadap wartawan dan media-media di Indonesia dikaitkan dengan terbentuknya DEWAN PERS sesuai Kaidah-nya. 

Demikianlah saya sampaikan, dan mohon perhatian khusus terhadap perihal surat ini. Atas waktu dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,
RINALDO