Terpopuler

Back to Top

Video

Komisi I DPR Panggil Dewan Pers Terkait Verifikasi dan Sertifikasi cuma Isapan Jempol Belaka

Pasang Iklan Gratis
Pasang Iklan Gratis Di iklan the jambi times http://iklan.thejambitimes.com

Video Jambi Terkini
Lihat Video Berita seputar Jambi
http://tv.thejambitimes.com

Pasang Iklan Disini
Pasang Iklan Disini Hub. 0813 6687 8833
http://www.thejambitimes.com

Tunjukan.com
Portal Berita Tunjukan
http://www.tunjukan.com

Ads by Iklan The Jambi Times



THE JAMBI TIMES - JAKARTA  – Akhirnya Komisi I DPR RI mau menerima perwakilan Forum Pers Independent Indonesia (FPII), setelah digelarnya aksi jilid dua terkait tuntutan menggugat kebijakan Dewan Pers (DP) pada beberapa waktu lalu.

FPII meminta agar verifikasi media yang dilakukan DP untuk sementara diberhentikan dahulu sampai ada sosialiasi lebih lanjut.

Mustofa Hadi Karya selaku Ketua Sekretatis Nasional (Setnas) FPII mengatakan, bahwa pertemuan antara FPII dengan Komisi I DPR RI tersebut berlangsung singkat serta hanya menghasilkan beberapa poin saja.

Mustofa Hadi Karya alias Opan Ketua Sekretatis Nasional (Setnas) FPII
“Pertemuan dengan Komisi I DPR RI tidak banyak yang kami minta. FPII hanya menuntut cabut verifikasi media versi DP yang kami anggap sangat mendikriminasikan pemilik media dan insan pers diseluruh Indonesia,” ucap Opan panggilan akrab Mustofa Hadi Karya di Gedung DPR RI.

Masih menurut Opan, seperti dilangsir djaposdotcom  bahwa verifikasi media versi DP terlalu terburu buru tanpa adanya sosialisasi yang jelas. Bahkan 74 media yang sudah diverifikasi tersebut adalah hasil dari Piagam Palembang tahun 2010.

“Fatalnya, verifikasi tersebut telah membunuh perkembangan media dan kemerdekan pers, ini harus disikapi dengan serius,” lanjut Opan (13/04/2017) yang lalu.

Selain Opan selaku Ketua Setnas, perwakilan FPII yang diterima Komisi I DPR RI dalam audience tersebut, antaralain Kasihhati selaku Ketua Presidium, Edy Piliang (Jubir Presidium), Richard Dean (Dewan Etik Presidium), Jalu (Deputi Organisasi), Hefrizal (Deputi Jaringan), Wesly (Deputi Advokasi), Obor Panjaitan, (Deputi Kajian), serta Wulan, Goesti, Black dan Baso dari pengurus Setnas FPII.

Komisi I DPR RI Akan Panggil Dewan Pers

Meutya Viada Hafid, selaku Wakil Ketua Komisi I DPR RI saat itu menyatakan bahwa tuntutan FPII bisa dirasakan dan akan menjadi catatan tersendiri.

“Tuntutan FPII bisa kami rasakan, memang belum adanya tata kelola kewartawanan yang baik selama ini,” kata Meutya saat menjawab audience FPII diruang MKD DPR RI.

Lebih lanjut, Meutya juga menyampaikan akan memanggil Ketua Dewan Pers terkait tuntutan FPII dan memang Komisi I memang sangat jarang bertemu dan bisa dihitung dengan jari. Bahkan kata Meutya, bisa setahun sekali pemanggilan Dewan Pers terkait anggaran APBN pertahunnya.

“Kami dari Komisi I DPR RI akan mempelajari tuntutan FPII ini. Jika memang dirasakan verifikasi media tersebut belum saatnya diberlakukan, maka kami akan meminta Dewan Pers untuk mencabutnya sampai adanya sosialisasi serta ketentuan-ketentuan untuk verifikasi dipahami seluruhnya,” janji Meutya didepan pengurus FPII.

Untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP), Meutya meminta FPII untuk segera lengkapi beberapa persyaratan yang diperlukan .

Meutya Hafid, selaku Wakil Ketua Komisi I DPR RI didampingi oleh Dave Akbarshah Fikarno Laksono, ME dan Bobby Adhityo Rizaldi, SE, MBA, CFE, keduanya dari Fraksi Partai Golkar serta Marinus Gea, SE, M.Ak dari Fraksi PDIP.

Dalam pertemuan tersebut Meutya Hafid, selaku Wakil Ketua Komisi I DPR RI didampingi oleh Dave Akbarshah Fikarno Laksono, ME dan Bobby Adhityo Rizaldi, SE, MBA, CFE, keduanya dari Fraksi Partai Golkar serta Marinus Gea, SE, M.Ak dari Fraksi PDIP.

Ditempat yang sama, ketua Deputi Jaringan FPII, Hefrizal mendesak dewan pers melalui komisi I DPR agar segera menggelar siaran pers untuk mencabut edaran edaran yang sudah disebarluaskan ke instansi pemerintah, TNI dan Polri bahwa verifikasi yang sudah tersebar tersebut dibatalkan.

Namun Meutya Hafid  sudah tidak lagi jadi  wakil ketua di Komisi I DPR RI,pasca pertemuan tersebut tidak ada perubahaan justru verifikasi dan sertifikasi hingga 2018 masih terus di lakukan hingga dua organisasi pers yaitu DPP SPRI dan PPWRI mengugat Dewan Pers (DP)ke pengadilan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang kini masih berlangsung di Pengadilan Jakarta Pusat.(fpii/tjt)