Terpopuler

Back to Top

Video

Hakim Bentak Tim dari Dewan Pers, SPRI : Rangkap Jabatan,Dewan Pers Langgar UU Pers

Pasang Iklan Gratis
Pasang Iklan Gratis Di iklan the jambi times http://iklan.thejambitimes.com

Video Jambi Terkini
Lihat Video Berita seputar Jambi
http://tv.thejambitimes.com

Pasang Iklan Disini
Pasang Iklan Disini Hub. 0813 6687 8833
http://www.thejambitimes.com

Tunjukan.com
Portal Berita Tunjukan
http://www.tunjukan.com

Ads by Iklan The Jambi Times
THE JAMBI TIMES - JAKARTA - Kami menghargai upaya Dewan Pers membuktikan legal standingnya kepada Majelis Hakim dengan ditanda-tanganinya surat kuasa oleh 9 anggota Dewan Pers kepada Frans dan Dyah selaku Kuasa Hukum pada sidang ke-4 Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dewan Pers yang di gelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,Kamis siang kemarin (07/06/2018).


Pada sidang berikutnya nanti giliran kami selaku penggugat yang akan menunjukan bukti legal standing organisasi dari Kementrian Hukum Dan HAM. 

Ada yang menarik perhatian kami sebagai penggugat, pada sidang kali ini, bahwa salah satu anggota Dewan Pers yang bernama Sinyo Sarundajang, yang kini menjabat sebagai Duta Besar dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Philipina merangkap Kepulauan Marshall dan Republik Palau ikut pula menanda-tangani surat kuasa tersebut. 

Selain mengapresiasi sikap Dewan Pers  yang memenuhi legal standingnya, kami juga mempertanyakan kedudukan Sarundajang sebagai pejabat negara yang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pers. 

Terlepas dari gugatan kami, secara etika dan profesionalisme, bagaimana mungkin yang bersangkutan yaitu Sarundajang belum melepas jabatannya selaku anggota Dewan Pers padahal sudah bertugas di luar negeri.

Ini berarti Dewan Pers sudah tidak independen lagi karena ada oknum Pejabat negara di dalamnya kini menduduki jabatan dalam pemerintahan sebagai Duta Besar. 

Seharusnya sebelum dilantik sebagai Duta Besar telah resmi mengundurkan diri sebagai Anggota Dewan Pers. 

Ungkap panjang lebar Hence Mandagi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pers Republik Indonesia ( DPP SPRI) usai sidang yang ke-4 kepada The Jambi Times.Dan akan di lanjutkan pada sidang ke-5 pada  4 Juli 2018 mendatang.

Ada yang tidak biasa saat persidangan yang berlangsung.Hakim sempat menegur seorang yang hadir mengikuti sidang dari  tergugat yaitu Dewan Pers (DP) yang mengambil foto.

Dan hakim tersebut melontarkan kata kata,"Coba itu yang ambil foto, jangan mengambil foto, sudah izin belum? Siapa yang suruh ambil foto," bentak hakim kepada rombongan dari tergugat yaitu Dewan Pers (DP).

Dan Ketua umum DPP SPRI (Dewan Pimpinan Pusat - Serikat Pers Republik Indonesia mempertegas Dewan Pers sah telah  melanggar UU  nomor 40 tahun 1999 tentang Pers,tepatnya pasal 15 ayat (1) dan UU lainya.

Rangkap jabatan itu jelas melanggar Undang-Undang (UU)seperti yang di langsir nusantaranewsdotcom edisi 2017.

Setidaknya ada 3 UU yang secara tegas melarang rangkap jabatan. Pertama, Pasal 23 UU No.39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Kedua, Pasal 28 UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

Dan ketiga, Pasal 17 huruf a UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Namun secara spesifik, Ombudsman telah membongkar pelanggaran atas Pasal 17 huruf a UU No.25 Tahun 2009 yang berbunyi “Pelaksana (pelayanan public) dilarang merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah.”

Anggota Ombudsman Ahmad Alamsyah Saragih menjelaskan, yang disebut pelaksana adalah pejabat hingga petugas di satuan kerja penyelenggara pelayanan.

Secara hirarki, beber Ahmad, Menteri adalah pembina dan sekretaris jenderal adalah penanggung-jawab pelayanan.

Sedangkan direktur jenderal atau kepala dinas adalah atasan satuan kerja penyelenggara pelayanan.
“Oleh karenanya dirjen atau kepala dinas dan pejabat eselon di bawahnya adalah pelaksana pelayanan publik yang dilarang memiliki rangkap jabatan,” terang Ahmad Alamsyah.

Sanksi yang mengatur pelanggaran Pasal 17 huruf a cukup jelas.Menurut Pasal 54 ayat (7) UU No.25 Tahun 2009 bagi “pejabat yang melanggar….. Pasal 17 huruf a…… dikenai sanksi pembebasan dari jabatan.”

Dalam makalah Pusat Kajian Pendidikan  dan Pelatihan  Aparatur III LAN atau di singkat dengan ( Policy  Paper)  yang  bertemakan "Rangkap Jabatan Batas Antara Hukum dan Etika  Dalam Penyelenggaraan Pemerintah"  yang di susun oleh Tri Wahyuni,seorang Analisis kebijakan PKP2A III LAN mengungkapkan,pemerintah terus mendapat sorotan agar terus memperbaiki kualitas penyelenggaran pemerintah,aspek kelembagaan,regulasi,kewenangan,hubungan antar lembaga.maupun sumber daya aparatur  pengampu jabatan akan terus menjadi sorotan agar dilakukan perbaikan.

Isyu rangkap jabatan kembali memuka akhir akhir ini dengan menghadirkan berbagai kontroversi sebagai dampak dari multi-interprestasi terhadap aturan yang hubungkan dengan rangkap jabatan.
Rangkap jabatan kembali memanas dengan masifnya menyeruak menghiasi pemberitaan di media masa.

Masalah rangkap jabatan itu keterkaitanya dengan masalah etika  dan mengandung potensi korupsi.
Hal senada ini juga telah di lontarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," Praktek rangkap jabatan disinyalir bisa memicu terjadinya konflik kepentingan yang berpotensi korupsi,jelas Agus Raharjo ketua KPK dalam makalah ini

Yang jadi pertanyaan besar adalah ketua Dewan Pers,Yosep Adi Prasetyo telah mengeluarkan surat edaran perihal himbauan Dewan Pers menjelang idul fitri 1439 H dengan nomor surat:264/ DP-K/V/2018 tertanggal 30 Mei 2018.

Pada alenia kedua bahwa pemerintah untuk tidak memberikan THR kepada oknum wartawan,hal ini karena di landasi moral dan etika .

Dalam masakah ini tentu ada yang harus di sampaikan kepada Dewan Pers!

Apakah moral etika Dewan Pers telah diuji sesuai dengan kasus sidang soal legal standing Dewan Pers dan surat edaran Dewan Pers dan juga pelaku analisis kebijakan dan yang tidak kalah pentingnya dari pihsk KPK dan Ombudsman di atas tadi?
(spri/zainul)