Demo ke KPK,Forwaja : Usut Dugaan Korupsi Kasus Anies Sandi
 |
| (foto Ilustrasi) |
THE JAMBI TIMES - JAKARTA - 8 bulan sudah Anies Sandi berkuasa setelah di lantik pada 16 Oktober 2017 dengan janji "Maju Kotanya Bahagia Warganya".
Selama memerintah DKI Jakarta ini, Anies Sandi memiliki catatan berupa raport merah berdasarkan kebijakan yang di ambil selama memerintah. Raport merah itu antara lain.
Pertama, rapot merah Anies adalah soal 'Bunga Palsu 'di jalan-jalan trotor.
Pemasangan bunga palsu di jalan trotoar yang sempit di Jakarta sangat membahayakan pejalan kaki apalagi warga penyandang disabilitas.
Kemudian harga bunga perbuah yang mencapai Rp8 juta dengan total pengadaan sebesar Rp8,1 Milyar menimbulkan kecurigaan, patut di duga ada unsur korupsi di didalam project pengadaan 'Bunga Palsu' ini.
Yang mengherankan hal ini masuk dalam mata anggaran dinas kehutanan Pemprov DKI. Dinas kehutanan bukannya tanam bunga asli malah beli 'Bunga Palsu'.
Hal yang mencurigakan berikutnya adalah perusahaan yang memenangi tender bunga palsu ini seperti yang tercantum dalam LPSE adalah perusahaan pengadaan laboratorium dan alat-alat kedokteran. Apa hubungannya 'Bunga Palsu' dengan perusahaan alat kedokteran.
Koordinasi yang lemah antara aparat Pemprov di akui sendiri oleh Anies Sandi soal pemasangan bunga palsu super jumbo ini.
Aparat Pemprov bekerja tanpa koordinasi pimpinan tertinggi DKI sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar. Bunga palsu akhirnya di cabut setelah datang kritik bertubi-tubi dari warga.
Anies Sandi harus ikut di usut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas project mubazir ini,jelas Riswanto.
Kedua, rapor merah kedua adalah kasus pembelian 2.640 buah 'tong sampah buatan Jerman' seharga 3,3 juta perunit senilai total Rp9,581 Milyar dan ongkos kirim sebesar Rp79 juta dari Jerman. Ini adalah program pomborosan dan sangat tidak efisien hanya untuk tong sampah.
Jika tong sampah saja impor dari luar negeri terus dimana keberpihakan pada pribumi seperti janji kampanye.
Kenapa tidak menggunakan barang dengan kualitas lokal yang juga tidak kalah dengan memanfaatkan UMKM atau program OKE OCE seperti jualan kampanye Anies Sandi.
Patut di duga kuat ada unsur korupsi dan permainan harga dalam project ini,kembali lagi di jelaskan Riswanto.
Buat apa ada Tim Gubernur ulUntuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) bidang pencegahan korupsi yang bergaji puluhan juta jika project yang patut di duga barbau korupsi ini masih bisa lolos.
Berdasarkan pengamatan FORWAJA atas dua item project di Pemprov DKI di atas yaitu Project 'Bunga Palsu' dan 'Tong Sampah Jerman'maka kami mendesak KPK agar segera turun tangan mengusut Anies Sandi atas dugaan korupsi di Pemprov DKI ini.
Berdasarkan dari hasil penelusuran Forum Warga Jakarta (FORWAJA) akhirnya,Senin depan 11 Juni 2018 mengelar aksi di depan gedung KPK pada pukul 15.30 WIB.
Melalui Riswanto koordinator lapangan mendesak KPK segera usut Anies Sandi dalam dugaan korupsi "Bunga Palsu" dan "Tong Sampah Jerman".
Aksi demo di perkirakan sebanyak 300 orang ini akan meramaikan mendatangi kantor KPK.(tim/in)
