Terpopuler

Back to Top

Video

Media Terverifikasi di Dewan Pers,Akhirnya di Meja Hijaukan

Pasang Iklan Gratis
Pasang Iklan Gratis Di iklan the jambi times http://iklan.thejambitimes.com

Video Jambi Terkini
Lihat Video Berita seputar Jambi
http://tv.thejambitimes.com

Pasang Iklan Disini
Pasang Iklan Disini Hub. 0813 6687 8833
http://www.thejambitimes.com

Tunjukan.com
Portal Berita Tunjukan
http://www.tunjukan.com

Ads by Iklan The Jambi Times
THE JAMBI TIMES - PADANG - Lanjutan persidangan terkait kasus yang menimpa Ismail salah seorang pemimpin koran mingguan daerah, dengan tuduhan penghinaan dan pencemaran nama baik.
Bahwa Afrizal sebagai pelapor merasa tidak senang karena nama baiknya di cemarkan dengan mencatut nama Kapolda Sumbar.

Baca juga : Rompas Protes Legal Standing Ketua Dewan Pers

Dalam persidangan hari ini, Rabu, (23/5/2018) dengan Perkara nomor 263/pid.B/2018/PN.pdg, Jaksa Penuntut Umum Iqbal, SH dan Syawaludin Muhammad,  SH, MH dengan agenda menghadirkan pelapor Afrizal untuk mendengarkan keterangannya sebagai saksi.

Fakta yang terungkap di pengadilan bahwa, saksi mengakui memang benar Direktur operasional PT. Bone Mitra Abadi dan juga memenangkan beberapa proyek di sumbar pada tahun 2017 lalu. 

Dan begitu juga adanya hubungan kekeluargaan dengan irjen Fakhrizal kapolda Sumbar." jelasnya.
Tambahnya, saksi mengakui bahwa memang ada menelpon terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2017 sebelum berita diterbitkan." ungkap saksi di persidangan.

Dan diakui Afrizal bahwa," Ia sendiri tidak melakukan klarifikasi atau hak jawab terhadap media tersebut setelah beritanya terbit. 

Hal ini disebabkan dari saran-saran beberapa oknum anggota Polisi.
Usai persidangan,Ismail mengatakan melalui pesan singkatnya melalui Whattups group,"pihak Dewan Pers tidak hadir,pihaknya telah di dampingi oleh tujuh pengacara untuk membela perkara ini,"pesanya.

Pertanyaan adakah apa manfaat dari verifikasi perusahaan  yang Dewan Pers terapkan,jika kondisi ini berakhir di pengadilan?

Apa sikap hukum Dewan Pers,jika penerapan UU tentang Pers tidak berlaku ketika KUHP pasal perbuatan tidak penyenangkan dan pencemaran nama baik menjadi panglima yang bakal penjarakan wartawan dan juga pemilik media atas pemberitaan yang di anggap melanggar hukum.

Padahal senjata ampuh pers  dan media dalam UU Pers tersebut adalah pasal yang istimewa yaitu hak jawab,hak tolak dan hak  koreksi,ternyata bukti pasal tersebut tidak di gunakan dan tidak berlaku.

Jadi manfaat verifikasi perusahaan pers dan UKW bagi wartawan jika masih saja di kriminalisasikan ini berarti tidak ada lagi kebebasan dan kemerdekaan untuk wartawan dan juga perusahaan media.
Dan ini harus di sikapi serius,apa sebenarnya fungsi Dewan Pers?

Ketua umum SPRI,Hence Mandagi juga mengatakan,Dewan Pers itu tugas utamanya melindungi kemerdekaan pers.

Ketika rekomendasinya tidak diindahkan Kapolda maka wajib baginya untuk bersikap tegas. 
Karena rekomendasinya adalah merupakan produk hukum dari sebuah lembaga yang diberi kewenangan sesuai UU Pers untuk menyelesaikan sengketa atau aduan di bidang pers. 

Jadi ketika dia diam berarti DP melakukan pembiaran terhadap tindakan kriminalisasi yang dilakukan oleh pelapor dan oknum penyidik Polda Sumbar.

Kapolri dalam hal ini harus bersikap tegas atas kasus yang dialami Ismail Novendra ini agar jajaran di bawahnya dapat menjalankan kebijakan Kapolri sendiri yang tertuang dalam MOU antara Kapolri dengan pihak Dewan Pers untuk menegakan hukum di bidang pers menggunakan UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. 

Kalau Kapolri tidak bertindak tegas maka nama baik institusi Kepolisian yang dipertaruhkan. 
(micke/tim).