Pasca Zola di Tahan,Satu persatu Kontraktor di Geledah
THE JAMBI TIMES - JAMBI - Pasca Zola selaku mantan gubernur Jambi di tahan KPK akibat rentetan kasus OTT pengesahan APBD 2018 ini terus berlanjut.
Kini giliran pihak kontraktor di Jambi dan juga kontraktor dari luar yang menjadi incaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pada hari Selasa kemarin,24 April 2018,KPK dengan mengunakan rompi dengan tulisan KPK mengeledah rumah kontraktor milik H.Jaiz yang beralamat di RT.04 Simpang IV Sipin Kecamatan Telanaipura kota Jambi.
Dari beberapa sumber mengatakan bahwa sosok Jaiz ini adalah tim sukses Zumi Zola.Jaiz yang menetap di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Muara Sabak).Sudah lama berhubungan berteman sewaktu Zumi Zola menjadi Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Bangunan rumah yang termasuk mewah milik Jaiz ini yang di datangi oleh petugas KPK,Selasa kemarin,terlihat bahwa bangunan tersebut milik Jaiz ini dalam proses peyempurnaan dan belum selesai.
Pada Rabu ,25 April 2018, pukul 12:30 hingga pukul 14:30 Wib,KPK kembali mengeledah kantor PT.Sumber Swarna Nusa di bilangan lintas lingkar Barat, kurang lebih 500 meter sesudah terminal truk sebelah kiri jalan,persisnya sebelah SPBU.
Perusahaan tersebut milik Asiang warga keturunan.Saat pengeledahan, petugas KPK dan di dampingi dua anggota bimob bersenjata lengkap.
Dua kendaraan warna putih dan hitam,kendaraan roda dua jenis Inova parkir di pintu samping belakang kantor milik Asiang.
Karyawan seorang warga keturunan berpakaian warna merah,salah satu karyawan PT. Sumber Swarna Nusa,terlihat oleh wartawan The Jambi Times sedang menutup pintu kantor depan dengan mengunakan penggunci besi.
Usai pengeledahan yang memakan waktu hampir tiga jam ini,petugas KPK membawa dua koper besar lalu memasuki mobil dan meninggalkan perusahaan milik Asiang tanpa memberi keterangan pers kepada wartawan.
Di hari yang sama,dari beberapa narasumber mengatakan dengan adanya kasus OTT di pemerintahan Provinsi Jambi ini,khususnya di Dinas PUPR Provinsi Jambi,semua pejabat menjadi trauma sehingga aturan yang tidak jelas di PU tahun 2018 di coret dan di hentikan,seperti pengamanan dua lapis,kini menjadi satu lapis di kantor PU, hal ini juga terjadi oleh kepala bidang di PUPR Provinsi Jambi tidak berani menemui kontraktor dengan nilai proyek di bawah 200 juta karena kuatir ada indikasi fee dan lobi lobi kotor.
Jabatan pelaksana tugas (peltu) Dinas PUPR Provinsi Jambi ini terbilang lurus dan tidak mau berbuat yang di anggap tidak jelas,dirinya tidak mau menjadi peltu ataupun pejabat difinitif selaku kepala dinas,apalagi kepala dinas PUPR Provinsi Jambi,kedudukan sekarang selaku peltu Dinas PUPR Provinsi Jambi ini karena di tunjuk langsung oleh Zola waktu menjadi gubernur,sebenarnya tidak ada niat jadi pejabat tinggi di OPD,jika sesuai aturan dan mekanisme UU,dirinya mau di tunjuk tapi kalau berbuat tidak benar,saya tidak.mau,kata narasumber yang jelas.(in)
