Terpopuler

Back to Top

Video

DPRD Akan Gelar Hearing Bahas Kasus PTSN

Pasang Iklan Gratis
Pasang Iklan Gratis Di iklan the jambi times http://iklan.thejambitimes.com

Video Jambi Terkini
Lihat Video Berita seputar Jambi
http://tv.thejambitimes.com

Pasang Iklan Disini
Pasang Iklan Disini Hub. 0813 6687 8833
http://www.thejambitimes.com

Jasa Pembuatan Website
Jasa Pembuatan website portal Berita
http://www.idwebdesain.com

Ads by Iklan The Jambi Times


THE JAMBI TIMES - KUALA TUNGKAL - Untuk membantu pengungkapan Kasus penipuan dengan penggelapan yang dilakukan Bos PT Sari Nur terhadap pluhan petani pinang di Kabupaten Tanjab Barat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanjab Barat pun bertindak cepat untuk menunjukan kinerja dewan

Dalam waktu dekat Dewan menjadwalkan akan menggelar hearing rapat dengar pendapat mengundang pihak terkait. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tanjab Barat dan perwakilan masyarakat.

"Terkait kasus ini kami akan gelar hearing di DPRD Tanjab Barat bersama pihak terkait guna mencari tau penyebab dan mencari solusi atas kejadian ini," ungkap Faizal Riza, ST, MM, Ketua DPRD Tanjab Barat,

Ketua DPRD menuturkan, kasus penggelapan yang diduga dilakukan oleh Rajid Singh, Bos PT Sari Nur sangat memperhatinkan, karena mengakibagkan kerugian yang sangat besar bagi petani pinang Tanjab Barat. Didasarkan hitungan Polres Tanjab Barat mencapai Rp 22 miliar.

"Dalam hearing nanti, Kita akan banyak bertanya kepada masyarakat mengapa bisa sampai tertipu hingga puluhan miliar," ungkapnya.

Selain itu, kepada pemerintah sendiri pihaknya akan mempertanyakan perizinan perusahaan. Mulai dari lokasi dan perizinan yang lainnya. Terlebih, Pemiliknya sendiri diketahui berkewarganegaraan Malaysia.

"Insyaallah hearing terkait permasalah pabrik pinang PTSN kita jadwalkan pada Senin 8 Januari," terang Faizal Riza.

Selain itu, kata Faizal Riza, dewan mengharapkan aparat penegak hukum segera menangkap Direktur yang bertanggungjawab dan menyelidiki pabrik tersebut termasuk proses perizinan dan izin kerja WNI tersebut termasuk pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

"Kita juga akan memanggil intansi yang terkait masalah perizinan dan yang memberikan rekomendasi," tukasnya. (**N)