Terpopuler

Back to Top
INFO KETERBUKAAN BADAN PUBLIK : DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH(DPA-SKPD)RUMAH SAKIT UMUM RADEN MATTAHER PROVINSI JAMBI TAHUN 2015: Belanja Langsung Rp: 746.219.000,00 # Belanja Pegawai Rp:740.674.000,00 # Honorarium PNS Rp:580.674.000,00 # Honorarium PKK Rp:9.900.000,00 # Honorarium PPTK Umum/Keuangan Rp:8.316.000,00 # Bendahara Pengeluaran BLUD Rp:10.560.000,00 # Belanja Bahan Pakai Habis Rp:398.763.050.00 # BELANJA ALAT TULIS KANTOR Rp:389.763.050,00 #Catridge Canon 830 Hitam Rp: 29.355.000,00 # Catridge Canon 831 Warna Rp:37.755.000,00 # Buku Quarto Rp: 6.475.000,00 # Buku ekspedisi Rp:3.198.300,00 # Buku Tulis Folio (isi 100) Rp: 7.400.000,00 # Buku Tulis Folio (isi 200) Rp:14.800.000,00 # HVS F4 70 Gram Rp:51.170.000,00 # HVS A4 Quarto 70 Quarto Rp:5.590.000,00 # Binder klip Rp:709.520,00 # Box File Rp:2.741.250,00 # Steker Kecil Rp:714.910,00 # Steker Besar Rp: 3.225.000,00 # Isi Steker Kecil Rp: 2.956.800,00 # Spidol Permanen 6.772.500,00 # Spidol white Board/non permanen Rp: 6,772.500,00 # Map Kertas Folio Rp: 968.000,00 # Map Kertas Snelhecterv Rp: 968.000,00 # Klip Kertas Rp: 672.000,00 # Pena Paster Rp: 3.870.000,00 # Pena Baliner Rp: 5.805.000,00 # Catrige Canon Hitam 810 Hitam Rp: 19.170.000,00 # Catrige Canon 811 Warna Rp: 24.670.000,00

Video

PNS di Larang Gunakan Gas Subsidi

Pasang Iklan Gratis
Pasang Iklan Gratis Di iklan the jambi times http://iklan.thejambitimes.com

Video Jambi Terkini
Lihat Video Berita seputar Jambi
http://tv.thejambitimes.com

Pasang Iklan Disini
Pasang Iklan Disini Hub. 0813 6687 8833
http://www.thejambitimes.com

Jasa Pembuatan Website
Jasa Pembuatan website portal Berita
http://www.idwebdesain.com

Ads by Iklan The Jambi Times
THE JAMBI TIMES - KUALA TUNGKAL- Seluruh aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS).

di lingkup pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi dituntut untuk tidak lagi menggunakan gas elpiji bersubsidi 3 kg.

Bagi ASN dan PNS yang masih menggunakan gas bersubsidi untuk masyarakat miskin ini, diimbau agar beralih menggunakan elpiji yang nonsubsidi.

Larangan keras ini dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan koperasi (Perindagkop) Kabupaten Tanjab Barat. 

Kepala Disprindagkop Tanjab Barat syafriwan menegaskan, jika gas subsidi hanya untuk masyarakat yang kurang mampu, bukan untuk PNS maupun kalangan masyarakat ekonomi atas.

Dikatakannya Selain PNS, restoran, rumah makan dan Hotel juga tidak diperbolehkan menggunakan gas elpiji 3 kilogram.

"Sementara yang boleh membelinya yakni warga yang berpenghasilan dibawah UMR,"ujar Syafriwan beberapa waktu lalu.

Mengenai larangan ini pula, lanjut Syafriwan, dirinya mengaku bahwa pihaknya juga sudah menghimbau dan mengeluarkan surat edaran beberapa bulan lalu.

"Gas subsidi merupakan hak masyarakat kurang mampu, dan Jika masyarakat mampu juga memakai gas 3 kg bersubsidi tentunya jatah kuota gas subsidi tersebut tidak mencukupi,"terangnya.

Syafriwan mengharapkan kepada seluruh agen maupun pangkalan gas yang ada di Tanjab Barat, agar menyalurkan gas subsidi kepada orang-orang yang berhak, bukan menjual kepada masyarakat ekonomi atas.

Kebijakan pemerintah terkait larangan ASN menggunakan gas elpiji bersubsidi ini mendapat tanggapan dari para ASN dilingkup Pemerintahan Kabupaten Tanjab Barat.

Rusmawati Munte salah seorang ASN mengutarakan, la sangat mendukung larangan ASN menggunakan gas elpiji bersubsidi ini.

"ASN telah digaji negara, dan ASN dikategorikan warga mampu dengan penghasilan ekonomi keatas. Saya mendukung kebijakan pemerintah ini,"ujar Rusmawati.

Hal senada juga diutarakan PNS Pemkab Tanjab Barat lainnya, Yudi. Yudi mengaku selama ini tidak pernah menggunakan gas elpiji bersubsidi, sebab ia sangat mendukung kinerja pemerintah terkait larangan ASN untuk tidak  menggunakan gas elpiji bersubsidi.

" Saya sangat mendukung. ASN jangan lagi menggunakan gas elpiji bersubsidi. Gas elpiji bersubsidi diperuntuhkan bagi warga yang kurang mampu dan ekonomi lemah,"Yudi menandaskan.(***)