Terpopuler

Back to Top
INFO KETERBUKAAN BADAN PUBLIK : DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH(DPA-SKPD)RUMAH SAKIT UMUM RADEN MATTAHER PROVINSI JAMBI TAHUN 2015: Belanja Langsung Rp: 746.219.000,00 # Belanja Pegawai Rp:740.674.000,00 # Honorarium PNS Rp:580.674.000,00 # Honorarium PKK Rp:9.900.000,00 # Honorarium PPTK Umum/Keuangan Rp:8.316.000,00 # Bendahara Pengeluaran BLUD Rp:10.560.000,00 # Belanja Bahan Pakai Habis Rp:398.763.050.00 # BELANJA ALAT TULIS KANTOR Rp:389.763.050,00 #Catridge Canon 830 Hitam Rp: 29.355.000,00 # Catridge Canon 831 Warna Rp:37.755.000,00 # Buku Quarto Rp: 6.475.000,00 # Buku ekspedisi Rp:3.198.300,00 # Buku Tulis Folio (isi 100) Rp: 7.400.000,00 # Buku Tulis Folio (isi 200) Rp:14.800.000,00 # HVS F4 70 Gram Rp:51.170.000,00 # HVS A4 Quarto 70 Quarto Rp:5.590.000,00 # Binder klip Rp:709.520,00 # Box File Rp:2.741.250,00 # Steker Kecil Rp:714.910,00 # Steker Besar Rp: 3.225.000,00 # Isi Steker Kecil Rp: 2.956.800,00 # Spidol Permanen 6.772.500,00 # Spidol white Board/non permanen Rp: 6,772.500,00 # Map Kertas Folio Rp: 968.000,00 # Map Kertas Snelhecterv Rp: 968.000,00 # Klip Kertas Rp: 672.000,00 # Pena Paster Rp: 3.870.000,00 # Pena Baliner Rp: 5.805.000,00 # Catrige Canon Hitam 810 Hitam Rp: 19.170.000,00 # Catrige Canon 811 Warna Rp: 24.670.000,00

Video

IWO Tanjab Barat Sayangkan S.O.P Kejaksaan Terkait Peliputan

Pasang Iklan Gratis
Pasang Iklan Gratis Di iklan the jambi times http://iklan.thejambitimes.com

Video Jambi Terkini
Lihat Video Berita seputar Jambi
http://tv.thejambitimes.com

Pasang Iklan Disini
Pasang Iklan Disini Hub. 0813 6687 8833
http://www.thejambitimes.com

Jasa Pembuatan Website
Jasa Pembuatan website portal Berita
http://www.idwebdesain.com

Ads by Iklan The Jambi Times
THE JAMBI TIMES - KUALA TUNGKAL- Kejaksaan Negeri Tanjab Barat, melarang wartawan membawa alat elektronik, seperti HP.

saat peliputan ke dalam kantor kejaksaan. terkait aturan ini sejumlah awak media Langsung mengkompirmasi ke Kepala Kejaksaan Negeri Tanjab Barat, Tri Joko, SH. seusai pemusnahan barang bukti di halaman kantor kejaksaan, Ia menuturkan dihadapan awak media, larangan membawa alat elektronik berlaku untuk semua wartawan.

"Itu sudah SOP ya. Ya sebenernya itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Takutnya nanti kita disadap mungkin, entah juga di aniaya dengan alat,"kata Tri Joko, SH kepada wartawan seusai pemusnahan barang bukti Narkoba di Kantor Kejaksaan Negeri Tanjab Barat, Kamis (12/10/17).

Joko menginginkan awak media dapat memahami dan mamaklumi SOP yang di terapkan oleh Kejaksaan Negeri Tanjab Barat tersebut. 

"Kita juga kerja pengen nyaman gitu, kalau diuber-uber kan kita apa ya, istilahnya kerja gak juga pengen diburu-buru, nggak juga pengen diatur. Yang jelas kita kerja, kita pasti kerja ga mungkin kita nganggur,"terang Kajari.

Selaku Kajari, Tri Joko menyarankan awak media berkonsultasi langsung dengan Kasi Intelnya terkait masalah pemberitaan.

"Pokoknya kalau ada apa-apa kordinasi dengan Kasi Intel, dan Kasi Intel pasti kordinasi dengan saya apa yang perlu ditanggapi. Saya rasa ga ada masalah, cuman kan kadang miskomunikasi dianggap nya kita mempersulit, padahal gak lah. Saya mah terus terang melaksanakan pekerjaan ya jangan sampai terganggu gitu lo. Saya juga pengen kerja nyaman,"jelasnya.

SOP Kejaksaan Negeri Tanjab Barat dengan melarang wartawan membawa alat elektronik saat melaksanakan tugas peliputan di Kantornya, diakui Tri Joko adalah kebijakan dirinya.

"Memang kita saat itu sudah rapat dari awal, jadi intinya kita kerja jangan sampai terlalu banyak yang ikut campur. Kita kerja bagaimana supaya nyaman, kan gitu. Kita juga menghindari banyak juga pihak-pihak yang mencari kesempatan atau pihak-pihak yang ingin mengganggu kita. Dan juga yang kita khawatirkan kayak Kejari-kejari lain banyak juga disusupi oleh oleh pihak-pihak lain, itu yang kita takutkan awalnya. Nah mungkin kebijakan ini dianggap terlalu keras oleh wartawan, ya cobalah nanti kita kordinasi dengan staf ya,"tukas Kajari menutup keterangannya.

Sementara itu, Larangan ini mendapat sorotan dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) Ikatan Wartawan Online (IWO) Kabupaten Tanjab Barat. Fipi Rina.Y.SH.

Menurut Rina, wartawan yang bertugas melakukan peliputan seyogyanya tidak dibatasi dengan hal-hal yang menghambat pekerjaannya.

"Dalam menjalankan tugasnya wartawan itu butuh alat elektronik seperti kamera, ponsel dan lainnya untuk mendukung pekerjaannya. Kalau Kejari Tanjab Barat memberi batasan seperi ini, berarti sama saja Kejari Tanjab Barat itu merampas kemerdekaan pers. tentu hal ini sangat di sayangkan. Ini sama sekali tidak dibernarkan,"ujar Sekjen IWO Tanjab Barat yang dikenal tegas dan bersahaja ini. lagian Ngk mungkinlah pers berbuat hal hal yg kriminal di kantor kejaksaan seperti apa yg di khwatirkan kajari.

Rina menyebutkan, kebebasan pers jelas-jelas sudah dijamin dan diatur oleh undang-undang. Menurutnya, seharusnya tidak ada satupun institusi yang melarang pers melakukan peliputan, termasuk membawa alat elektronik seperti Handphone dan kemare saat menjalankan tugasnya.

"Alat elektronik seperti ponsel dan kamera termasuk alat vital untuk peliputan. Kalau ini juga masih dilarang untuk dibawa, maka hal ini sama saja mebelenggu tugas para insan pers,"ulas Rina.

Untuk diketahui, Berdasarkan Undang undang pers nomor 40 tahun 1999 pasal 18 ayat satu berbunyi, setiap orang yang secara hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berkibat menghambat atau menghalangi pelaksaan pasal 4 ayat dua dan tiga, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta.
"Didalam undang undang pers nomor 40 tahun 1999 itu sudah jelas,"tutup Rina. (***)