News Breaking
Live
wb_hadi

Breaking News

Sekda:Pemprov Komitmen Tata Pemerintah

Sekda:Pemprov Komitmen Tata Pemerintah

 
THE JAMBI TIMES - JAMBI -  Penjabat Sekretaris Daerah (Pj.Sekda) Provinsi Jambi, Drs.H. Erwan Malik,MM mengemukakan, Pemerintah Provinsi Jambi terus memegang teguh komitmen membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Hal itu disampaikan oleh Sekda dalam Pembukaan Forum Koordinasi dan Konsultasi Analisis Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan, bertempat di Hotel Aston Jambi, Kamis (27/04/2017).
 
Tema forum koordinasi dan konsultasi diselenggarakan oleh Kemenko Polhukam RI tersebut adalah "Arah Kebijakan Penataan Kelembagaan, SDM Aparatur, dan Penguatan Akuntabilitas Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik."

Sekda menyatakan, kegiatan forum koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan memiliki arti dan makna yang penting bagi Pemerintah Provinsi Jambi. "Pemerintah Provinsi Jambi memegang teguh komitmen pemerintah yang selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokrasi, dan terpercaya. Kami memaknai tata kelola pemerintahan yang bersih sebagai penanda utama tata kelola pemerintahan yang bersandar kepada dua landasan utama yakni kapasitas birokrasi yang selalu meningkat dan partisipasi masyarakat turut meningkat," ungkap Sekda.

"Tata kelola pemerintahan yang bersih sebagai penanda utama tata pemerintahan yang baik. Untuk menjadi bukti kesamaan visi para stakeholder pembangunan yang maju, berkualitas dan berkelanjutan," sambung Sekda.

“Forum koordinasi ini membantu pemerintah provinsi, kabupaten/kota dalam pengambilan kebijakan dalam mensejahterakan masyarakat dengan berkerja sama dengan beberapa kementerian, dengan narasumber Ronal Andrea, Asisten Deputi Pemerintahan Kemenko Polhukam, Hendro Wicaksono, Staf Ahli Menpan RB, dan Dr.Suharjar Diantoro, Staf Ahli Mendagri,” ujar Sekda dalam sesi wawancara.

Sementara Itu, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemeko Polhukam) Republik Indonesia, Letjen. TNI Yayat Sudrajat menyampaikan, Forum Koordinasi dan Konsultasi Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan adalah untuk mencari solusi/pemecahan permasalahan yang sekaligus sebagai rekomendasi dalam rangka akselerasi pelaksanaan program RB nasional menuju tata kelola pemerintahan yang baik.

"Tujuan utama kita supaya aparatur bisa berkerja lebih baik. Dari hasil pantauan kita sudah menunjukan kearah lebih positif dan baik, walaupun masih ada kekurangan dan, itu yang perlu kita perbaiki," jelasnya.(ADV)


Tags

Newsletter Signup

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.