Pemerintah Pusat Diharapkan Bantu Jambi Soal Kelistrikan
THE JAMBI TIMES - JAMBI - Momen Puncak Peringatan Hari
Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-69 dimanfaatkan oleh Gubernur Jambi, H.Zumi
Zola,S.TP,MA untuk mengharapkan
dukungan dan bantuan pembangunan dari Presiden Republik Indonesia, Ir.H.Joko
Widodo (Jokowi) dalam kelistrikan dan pembangunan pelabuhan di Jambi. Zola
berharap agar Jokowi membantu pembangunan kelistrikan dan pelabuhan yang repesentatif
di Provinsi Jambi.
Harapan tersebut dikemukakan Zumi Zola dalam Puncak
Peringatan Hari Koperasi Nasional (Hakopnas) ke-69 Tahun 2016, bertempat di
Lapangan Kantor Gubernur Jambi, Kamis (21/7/2016) siang.
Kedua hal tersebut (bantuan pembangunan kelistrikan dan
pelabuhan) merupakan permohonan Pemerintah Provinsi Jambi yang disampaikan Zola
kepada Jokowi dalam acara tersebut.
Zola mengungkapkan, kondisi listrik di Provinsi Jambi yang
sering padam. Zola mengharapkan, dari rencana pengadaan suplai energi listrik
35.000 Mega Watt oleh Pemerintah Pusat, dan berdasarkan RUPTL (Rencana Usaha
Penyediaan Tenaga Listrik) 1.800 Mega Watt untuk Provinsi Jambi, benar-benar
terwujud, untuk meningkatkan suplai energi listrik Jambi, yang tentunya sangat
dibutuhkan dalam pembangunan Provinsi Jambi.
Zola juga mengharapkan bantuan Jokowi dalam pembangunan
pelabuhan yang representatif di Jambi, yang sejalan dengan konsep pembangunan
poros maritim dan tol laut di masa kepemimpinan Jokowi. Zola menyatakan Jambi
berharap bisa memiliki international port (pelabuhan standar internasional).
Terkait pembangunan koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
(UKM) di Provinsi Jambi, Zola mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi sangat
serius dalam pembangunan koperasi dan akan terus melakukan pembinaan agar
koperasi terus semakin bermbang.
Dikatakan oleh Zola, ada 2.264 koperasi yang aktif di
Provinsi Jambi dengan jumlah anggota 368.413 orang, dan Pemerintah Provinsi
Jambi bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi dan Dewan
Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Jambi serta seluruh pihak
terkait, akan terus berupaya untuk melakukan pembinaan koperasi.
Selain itu, Zola menyatakan, sejalan dengan pembangunan
koperasi, yang kebanyakan berada di desa-desa, Pemerintah Provinsi Jambi juga
terus berusaha menggalakkan pembangunan ekonomi dan infrastruktur desa.
Presiden Republik Indonesia, Ir.H.Joko Widodo (Jokowi)
menyatakan, Indonesia telah masuk dalam persaingan global dan telah 6 bulan
masuk dalam perdagangan bebas negara-negara Asia Tenggara (ASEAN Free Trade
Area/ AFTA). Dan, kian hari, persaingan itu kian ketat.
Jokowi mengatakan, kompetisi antar kawasan juga semakin
ketat, seperti bloknya Tiongko, blok Amerika, dan blok Uni Eropa. “Saya harap
ada kesadaran semua tentang ketatnya persaingan. Tantangan sangat besar, perlu
adaptasi menyikapinya,” ujar Jokowi.
Untuk itu, Jokowi menghimbau agar koperasi dan UKM bersatu
dan bekerjasama supaya semakin kuat terutama dalam hal finansial “Biar mudah
dan bankable,” sebut Jokowi. “Negara-negara saja bersatu,” tambah Jokowi.
Jokowi menyatakan, koperasi adalah cerminan dari ekonomi
Pancasila dengan prinsip kegotongroyongan, dan ekonomi Pancasila dan
kegotongroyongan sangat bagus, tinggal penerapannya yang sulit. Jokowi
mengingatkan agar manajemen koperahi terus dibenahi.
Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Anak Agung
Gede Ngurah Puspayoga menyatakan, kementerian Koperasi dan UKM melakukan 3 hal
penting dalam pembangunan koperaasi Indonesia, yaitu 1.Rehabilitasi koperasi, 2.
Rorientasi koperasi, dan 3.Pengembangan koperasi.
Puspayoga mengungkapkan, tidak perlu malu untuk
membeberkan, bahwa dari 212.000 lebih koperasi di Indonesia, hanya 150.000
koperasi yang aktif, sedangkan 62.000 tidak aktif, itupun dari 150.000 yang
aktif tersebut, hanya setengahnya belum melakukan RAT (Rapat Anggota Tahunan).
Puspayoga menyatakan, pihaknya telah membuat data base (basis
data) koperasi yang sangat penting untuk pembangunan koperasi. “Ada peralihan
dari kuantitas koperasi harus mengarah ke kualitas koperasi,” ujar Puspayoga.
Puspayoga mengungkapkan, kalau dulu ada Kanwil dan Kandep
Koperasi, saat ini Kanwil dan Kandep tidak ada lagi, sudah menjadi Dinas
Koperasi yang dibawahi gubernur, bupati dan walikota. “Pembinaan koperasi harus
sinergi antara gubernur dengan bupati dan walikota,” tutur Puspayoga.
Puspayoga mengemukakan, bantuan yang diberikan oleh
pemerintah dalam pengembangan koperasi, penekanannya bukan pemberian uang dan
barang, tetapi menurunkan bunga KUR, yang tadinya 22% sekarang menjadi 9%.
“Koperasi harus mandiri dan bisa menyejahterakan
anggotanya. Koperasi harus bisa menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan
untuk itu keuangannya harus sehat,” pungkas Puspayoga.
Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), H. H.Andi
Muhammad Nurdin Halid berharap agar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berbadan
koperasi, bagian dari upaya pembangunan desa yang juga pembangunan koperasi.
Nurdin Halid juga berharap agar gubernur, bupati, dan walikota mengakselerasi
pembangunan koperasi.
Dekopin, lanjut Nurdin Halid, telah mencanangkan sau desa
satu koperasi, bekerjasama dengan UGM, dan, Dekopin melakukan fungsi advokasi
dan edukasi bagi koperasi. Nurdin halid juga berharap agar koperasi simpan
pinjam bisa jadi penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR). (JP-03)
Share this article
:
