Gubernur Jambi Sepakat Hentikan Kekuatan PETI di Level Pemodal
The Jambi Times - Jambi - Gubernur Jambi H.Zumi Zola, S.TP,MA
mengemukakan, dalam menghadapi Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dan pertambangan
tanpa izin lainnya harus melakukan pencegahan di level pemodalnya. Dari sisi
hukum harus kuat dan dalam penanganan di lapangan harus kuat.
Salah satu upaya untuk mengatasi PETI adalah dengan
menghentikan suplai bahan bakar terhadap mesin-mesin dan alat berat yang
digunakan dalam PETI. Selama ini, ada
penyuplai bahan bakar, kita mohon dapat dibantu.
Apalagi bahan bakar ini digunakan untuk sesuatu yang
illegal. Maka itu juga akan melanggar hukum. Zumi Zola juga sudah bicara dengan
Kajati Jambi Erbindo Saragih SH MH terkait tindakan pencegahan di level
pemodalnya.
Kajati Jambi juga mengarah ke sana. Jadi, kita tidak lagi
untuk bentrok di lapangan dengan masyarakat. Tetapi lebih pada pihak-pihak yang
selama ini tidak terlihat, padahal tanggung jawabnya yang seharusnya paling
besar.
Jadi kita minta, yang meminta dan penyewa alat, mohon,
kalau memang ini tidak bisa dipahami, maka kita hadapkan dengan hukum. Kita
tegas, Kapolda Jambi tegas, Danrem Gapu 042 tegas, mereka juga tidak
tawar-menawar. Jika ada anak buah mereka yang terlibat langsung dipecat.
Demikian penjelasan Zumi Zola kepada wartawan saat konferensi
pers usai Rapat Koordinasi Forkopimda Provinsi Jambi dengan Forkopimda
Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi dan Dinas/Instansi terkait se Provinsi Jambi
tentang Penangggulangan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Provinsi Jambi,
bertempat di Raung Pola Kantor Gubernur Jambi, Senin (18/4/2016) siang.
Jumpa pers itu dihadiri Kapolda Jambi, Brigjen Pol.
Musyafak; Danrem 042/Garuda Putih, Kol. Inf. Makmur; Ketua DPRD Provinsi Jambi,
H.Cornelis Buston, dan Kajati Jambi, Erbindo Saragih,SH,MH.
Disebutkan, dalam menghadapi para penambang tanpa izin,
langkah dari segi hukum harus kuat dan dibutuhkan komitmen yang kuat dari semua
pihak dalam penanganan di lapangan. Dan, untuk mengkaji langkah-langkah
menghadapi pertambangan tanpa izin, akan dibentuk Tim Terpadu, yang terdiri
dari Pemerintah Provinsi Jambi, Forkopimda Provinsi Jambi, dan Pemerintah
Kabupaten terkait.
Zola mengatakan, rapat tersebut diadakan untuk menampung
berbagai permasalahan dan masukan dalam penanggulangan PETI, baik dari segi
regulasi penertiban, dampak lingkungan, kepentingan ekonomi rakyat, dan
keterbatasan anggaran penertiban PETI.
“Hari ini kita rapat dengan seluruh Forkopimda, dan juga
bupati/walikota, terutama bupati yang daerahnya memiliki aktivitas yang tinggi,
yaitu Kabupaten Bungo, Sarolangun, dan Merangin. Sudah dapat laporannya,
termasuk juga dari Pak Kapolres sudah dapat seperti apa kesulitan di lapangan,”
ujar Zola. (JP-03/lee)
