Ribuan Petani Korban Investasi Liberal,Zumi Zola Enggan Temui Pendemo
The Jambi Times - Jambi - Puluhan ribu petani di Provinsi Jambi disinyalir menjadi korban kebijakan investasi liberal. Kebijakan tersebut diduga melahirkan praktik perampasan tanah dan lahan pertanian oleh perusahaan salah satunya diduga dilakukan oleh PT Asiatic Persada.
Demikian didengungkan orator unjukrasa di Kantor Gubernur Jambi, Rabu (16/03). Ratusan massa berasal dari 4 kabupaten dalam Provinsi Jambi itu meneriakan yel yel dan meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi untuk menyelesaikan konflik lahan di Jambi.
"Kami mendukung janji gubernur dan wakil gubernur untuk menyelesaikan konflik agraria, kami juga menagih janji agar persoalan ini segera dituntaskan", ujar Supriadi korlap pengunjukrasa.
Ratusan petani ini berasal dari Kabupaten Tanjungjabung Timur, Kabupaten Muarojambi, Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Sarolangun. Mereka mendatangi kantor gubernur dengan mengantongi beberapa tuntutan yang menyentuh kehidupan petani.
Menurut pendemo, konflik lahan ini telah berlangsung lama, bahkan
telah berulangkali berganti gubernur bahkan berganti presiden, persoalan ini tak kungjung tuntas.
Demikian didengungkan orator unjukrasa di Kantor Gubernur Jambi, Rabu (16/03). Ratusan massa berasal dari 4 kabupaten dalam Provinsi Jambi itu meneriakan yel yel dan meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi untuk menyelesaikan konflik lahan di Jambi.
"Kami mendukung janji gubernur dan wakil gubernur untuk menyelesaikan konflik agraria, kami juga menagih janji agar persoalan ini segera dituntaskan", ujar Supriadi korlap pengunjukrasa.
Ratusan petani ini berasal dari Kabupaten Tanjungjabung Timur, Kabupaten Muarojambi, Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Sarolangun. Mereka mendatangi kantor gubernur dengan mengantongi beberapa tuntutan yang menyentuh kehidupan petani.
Menurut pendemo, konflik lahan ini telah berlangsung lama, bahkan
telah berulangkali berganti gubernur bahkan berganti presiden, persoalan ini tak kungjung tuntas.
Diantara konflik lahan terjadi antara petani dengan PT Restorasi
Ekosistem Indonesia (PT REKI), PT Wanakasita Nusantara (PT WN) dan PT Agro Nusa Alam Sejahtera (PT ANAS).
Tuntutan lain gubernur diminta untuk membentuk dewan penyelesaian
konflik agraria sesuai dengan pasal 33 UUD 1945. Saking ngotonya,
Massa mengancam akan melakukan long mart ke istana presiden di Jakarta dengan menggelar aksi jalan kaki.
Namun sayangnya, niat pendemo ingin bertemu gubernur kandas, sebab Zumi Zola Zulkifli sedang tak berada di kantor karena sedang dinas luar.
Dikatakan, konflik lahan antara petnai dengan PT Asiatic Persada sugah berlangsung sangat lama, bahkan dari tahun 1986. Ironisnya hingga kini persoalan itu belum tuntas. (*/rizalependi)
