5 Fraksi Tolak LKPD Bupati Batanghari Tahun Anggaran 2014
The Jambi Times - Jambi - – Sidang paripurna DPRD Kabupaten Batanghari terhadap penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2014, oleh Bupati Batanghari yang digelar pada Senin (08/06) sekitar pukul : 09.35 wib di diruang sidang kantor DPRD Kabupaten Batanghari, dengan agenda penyampaian pandangan dari sejumlah fraksi-fraksi yang ada di DPRD Batanghari.
Pada DPRD Kabupaten Batanghari, terdapat 8 (delapan) fraksi, yakni, fraksi Golkar, fraksi PAN, fraksi PDIP, fraksi PKB, fraksi Gerindra, fraksi Demokrat, fraksi PKS dan fraksi Nasional Hati Nuaradi Rakyat, sidang paripurna dihadiri secara langsung oleh Bupati dan Sekda Batanghari, Sinwan, Wakapolres Batanghari, Kejaksaan Negeri Muara Bulian, serta sejumlah pimpinan SKPD Kabupaten Batanghari.
Dari delapan fraksi di DPRD Batanghari itu, ternyata hanya tiga fraksi yang melakukan penyampain pandangan terhadap Laporan Keuangan Daerah (LKD) serta menerima LKD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Batanghari, yakni fraksi PAN, fraksi PKB dan fraksi Demokrat, sementara untuk lima fraksi lainya, mereka tidak sama sekali menerima Laporan Keuangan Daerah (LKD) Batanghari itu.
Kelima fraksi yang menolak menerima dan memberikan penyampaian pandangan terhadap LKD Bupati Batanghari itu, fraksi PDIP, fraksi Golkar, fraksi Gerindra, fraksi PKS, dan fraksi Nasional Hati Nurani atau fraksi gabungan, kelima fraksi ini, mempunyai alasan yang sama.
Masing-masing fraksi yang menolak menerima LKD Batanghari Tahun Anggaran 2014 itu, memberikan alas an, bahwa fraksi-fraksinya tidak bias melakukan pemberian pandangan yang disebabkan, fraksi mereka tidak menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Pemerintah Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2014 oleh BPK-RI Provinsi Jambi.
Padahal, buku LHP Keuangan oleh BPK RI Jambi itu, telah dimiliki sejumlah unsur pimpinan DPRD Batanghari, sebab ini pasti terjadi secara resmi ketika pihak BPK RI Perwakilan Jambi memberikan buku LHP itu dihadiri secara langsung oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Batanghari dan unsure pimpinan DPRD Batanghari.
Atas penolakan dan pemberian pandangan LKD Bupati Batanghari oleh kelima fraksi tersebut, tentu mengundang sebuah tanda tanya besar, pasalnya, sidang paripurna yang dihadiri orang nomor satu di Bumi Seentak Bak Regam itu akhirnya di skor tanpa waktu yang belum ditentukan, tindakan keputusan sidang dilakukan secara langsung oleh pimpinan sidang, yakni ketua DPRD Batanghari, Mahdan, S.Kom. (Laporan: Khusaiani Batanghari/Osain)
